Kamis, 26 April 2018 | 14.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Berhaji Pakai Kuota Negara Lain Bukan Kejadian Pertama

Berhaji Pakai Kuota Negara Lain Bukan Kejadian Pertama

Selasa, 23 Agustus 2016 - 17:11 WIB

IMG-16795

Jamaah Haji. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian agama mengaku kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan kuota haji negara lain bukan hal pertama kali.

Pernyataan tersebut terkuak menyusul sebanyak 177 WNI ditangkap otoritas Filipina lantaran hendak berangkat haji dengan menggunakan paspor palsu.

“Seperti tahun yang sebelumnya ada yang non kuota sebenarnya. Mereka memperoleh kuota di luar negeri,” ujar Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Menurut Jasin, para jemaah haji Indonesia ilegal yang menggunakan kuota negara lain itu kerap masuk ke tenda-tenda jemaah Indonesia yang menggunakan kuota Indonesia.

Lanjut Jasin, mereka bahkan menggunakan fasilitas yang disediakan Kemenag di tenda-tenda tersebut. Padahal, fasilitas dan pelayanan dari Kemenag itu untuk jemaah haji Indonesia yang mendaftar secara resmi.

Informasiā€Ž mengenai penangkapan 177 WNI calon haji pertama kali disampaikan Kepala Imigrasi Filipina, Jaime Morente. Dia mengatakan, lima warga Filipina yang mendampingi jemaah Indonesia tersebut juga ditangkap.

Menurut dia, paspor 177 WNI itu diperoleh secara ilegal. Paspor itu disediakan oleh para pendamping warga Filipina.

Jemaah Indonesia dilaporkan membayar mulai US$ 6 ribu – US$ 10 ribu atau sekitar Rp79.110.000 hingga Rp131.850 000 perorang demi bisa naik haji dengan cepat, tanpa usah menunggu antrean bertahun-tahun. Mereka pun mencoba menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

“Identitas jemaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis,” kata Morente seperti dikutip dari VOA Indonesia belum lama ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...