Kamis, 23 Maret 2017 | 09.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Berhaji Pakai Kuota Negara Lain Bukan Kejadian Pertama

Berhaji Pakai Kuota Negara Lain Bukan Kejadian Pertama

Selasa, 23 Agustus 2016 - 17:11 WIB

IMG-16795

Jamaah Haji. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian agama mengaku kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan kuota haji negara lain bukan hal pertama kali.

Pernyataan tersebut terkuak menyusul sebanyak 177 WNI ditangkap otoritas Filipina lantaran hendak berangkat haji dengan menggunakan paspor palsu.

“Seperti tahun yang sebelumnya ada yang non kuota sebenarnya. Mereka memperoleh kuota di luar negeri,” ujar Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Menurut Jasin, para jemaah haji Indonesia ilegal yang menggunakan kuota negara lain itu kerap masuk ke tenda-tenda jemaah Indonesia yang menggunakan kuota Indonesia.

Lanjut Jasin, mereka bahkan menggunakan fasilitas yang disediakan Kemenag di tenda-tenda tersebut. Padahal, fasilitas dan pelayanan dari Kemenag itu untuk jemaah haji Indonesia yang mendaftar secara resmi.

Informasiā€Ž mengenai penangkapan 177 WNI calon haji pertama kali disampaikan Kepala Imigrasi Filipina, Jaime Morente. Dia mengatakan, lima warga Filipina yang mendampingi jemaah Indonesia tersebut juga ditangkap.

Menurut dia, paspor 177 WNI itu diperoleh secara ilegal. Paspor itu disediakan oleh para pendamping warga Filipina.

Jemaah Indonesia dilaporkan membayar mulai US$ 6 ribu – US$ 10 ribu atau sekitar Rp79.110.000 hingga Rp131.850 000 perorang demi bisa naik haji dengan cepat, tanpa usah menunggu antrean bertahun-tahun. Mereka pun mencoba menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

“Identitas jemaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis,” kata Morente seperti dikutip dari VOA Indonesia belum lama ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...