Selasa, 20 Februari 2018 | 08.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tahun Depan, Listrik Golongan 900 VA Tak Lagi Disubsidi

Tahun Depan, Listrik Golongan 900 VA Tak Lagi Disubsidi

Reporter : Fadilah | Rabu, 24 Agustus 2016 - 08:12 WIB

IMG-16799

Subsidi listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pencabutan subsidi listrik untuk 18 juta pelanggan golongan 900 VA akan segera dilaksanakan di tahun 2017 mendatang. Sebab 18 juta pelanggan golongan 900 VA itu dianggap sudah mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi layak mendapatkan subsidi.

“Kalau untuk pelanggan 900 VA tidak lagi di subsidi, jadi kita lepas karena mereka orang mampu,” kata Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero).

Pencabutan terhadap 18 juta orang itu tidak lain merupakan akibat dari dipangkasnya subsidi listrik di tahun depan.

Dimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 subsidi listrik hanya dipatok Rp48,6 triliun. Angka tersebut turun sebanyak Rp2,1 triliun jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dipatok sebesar Rp50,7 triliun.

Sedangkan untuk pelanggan golongan 450 VA dipastikan Sofyan akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebab mayoritas masyarakat pelanggan golongan 450 VA merupakan masyarakat miskin.

“Tetap jalan subsidi untuk 450 VA,” singkatnya.

Diakui Sofyan kebijakan pencabutan susbisidi bagi 18 juta pelanggan golongan 900 VA sungguh dilematis, sebab masih ada beberapa dari mereka yang secara ekonomi adalah masyarakat yang tidak mampu.

Namun pencabutan tersebut harus tetap dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

Sekedar informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat sepanjang lima tahun terakhir ini subsidi listrik paling tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp103,3 triliun.

Pada 2013 subsidi listrik mencapai Rp 101,2 triliun, kemudian mulai menurun tahun 2015 sebesar Rp56,55 triliun, lalu dipangkas lagi dalam APBN-P 2016 menjadi Rp50,7 triliun dan subsidi listrik dalam RAPBN 2017 kembali menurun menjadi Rp48,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...