Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tahun Depan, Listrik Golongan 900 VA Tak Lagi Disubsidi

Tahun Depan, Listrik Golongan 900 VA Tak Lagi Disubsidi

Reporter : Fadilah | Rabu, 24 Agustus 2016 - 08:12 WIB

IMG-16799

Subsidi listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pencabutan subsidi listrik untuk 18 juta pelanggan golongan 900 VA akan segera dilaksanakan di tahun 2017 mendatang. Sebab 18 juta pelanggan golongan 900 VA itu dianggap sudah mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi layak mendapatkan subsidi.

“Kalau untuk pelanggan 900 VA tidak lagi di subsidi, jadi kita lepas karena mereka orang mampu,” kata Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero).

Pencabutan terhadap 18 juta orang itu tidak lain merupakan akibat dari dipangkasnya subsidi listrik di tahun depan.

Dimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 subsidi listrik hanya dipatok Rp48,6 triliun. Angka tersebut turun sebanyak Rp2,1 triliun jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dipatok sebesar Rp50,7 triliun.

Sedangkan untuk pelanggan golongan 450 VA dipastikan Sofyan akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebab mayoritas masyarakat pelanggan golongan 450 VA merupakan masyarakat miskin.

“Tetap jalan subsidi untuk 450 VA,” singkatnya.

Diakui Sofyan kebijakan pencabutan susbisidi bagi 18 juta pelanggan golongan 900 VA sungguh dilematis, sebab masih ada beberapa dari mereka yang secara ekonomi adalah masyarakat yang tidak mampu.

Namun pencabutan tersebut harus tetap dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

Sekedar informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat sepanjang lima tahun terakhir ini subsidi listrik paling tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp103,3 triliun.

Pada 2013 subsidi listrik mencapai Rp 101,2 triliun, kemudian mulai menurun tahun 2015 sebesar Rp56,55 triliun, lalu dipangkas lagi dalam APBN-P 2016 menjadi Rp50,7 triliun dan subsidi listrik dalam RAPBN 2017 kembali menurun menjadi Rp48,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...