Rabu, 13 Desember 2017 | 06.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

Reporter : Rakisa | Rabu, 24 Agustus 2016 - 22:56 WIB

IMG-16827

Aksi solidaritas terhadap jurnalis terkait pemukulan wartawan oleh oknum TNI AU di Medan.

Jakarta, kini.co.id – Ikatan Jurnalis Lintas Media (IJLM), membuat sikap pernyataan terkait insiden kekerasan insan pers di Medan oleh anggota TNI beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers yang diterima oleh KiniNews, IJLM mengungkapkan kekerasan jurnalis di Indonesian telah terjadi berulang kali, bukan menurun tapi setiap tahun makin mengkhawatirkan.

IJLM menyampaikan kejadian kekerasan jurnalis di Indonesia 50% dilakukan oleh oknum aparat negara yang harusnya melindungi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. Dalam catatannya Indonesia sendiri menurut data world press freedom index 2016 berada di posisi merah yakni pada rangking ke 130 dari 180 negara.

Lebih lanjut IJLM Menjelaskan bahwa, oOknum TNI yang seharusnya melindungi para jurnalis, justru membabi buta menginjak dan menyeret 2 orang kawan kami yang berada di medan yakni Array Argus (Tribun Medan) dan Andri Safrin (MNC TV).

Dalam menanggapi seluruh kejadian terhadap jurnalis, IJLM berencana akan turun ke jalan melakukan aksi pada hari kamis (24/8/2016) pukul 10-12 di kementrian polhukam untuk menyatakan sikap sbb:

1. Menolak dengan tegas permintaan maaf Panglima TNI jika tidak didukung dengan tindakan tegas terhadap oknum tni yang sudah sering terjadi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

2. Meminta agar seluruh pelaku dan otak penganiayaan terhadap teman kami di Medan diproses secara hukum baik di pengadilan militer maupun di pengadilan sipil.

3. Mendesak agar danlanud Medan kolonel arifin dicopot jabatannya atau mengundurkan diri.

4. Meminta Panglima TNI segera melimpahkan pengaduan korban ini ke mahkamah militer dan meminta POM lanud soewondo dan POM Mabes TNI menegakkan hukum seadil-adilnya.

5. Meminta menteri polhukam segera mengambil langkah tegas terkait pelanggaran hak asasi 2 rekan kami yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...