Jumat, 20 Januari 2017 | 06.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

Reporter : Rakisa | Rabu, 24 Agustus 2016 - 22:56 WIB

IMG-16827

Aksi solidaritas terhadap jurnalis terkait pemukulan wartawan oleh oknum TNI AU di Medan.

Jakarta, kini.co.id – Ikatan Jurnalis Lintas Media (IJLM), membuat sikap pernyataan terkait insiden kekerasan insan pers di Medan oleh anggota TNI beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers yang diterima oleh KiniNews, IJLM mengungkapkan kekerasan jurnalis di Indonesian telah terjadi berulang kali, bukan menurun tapi setiap tahun makin mengkhawatirkan.

IJLM menyampaikan kejadian kekerasan jurnalis di Indonesia 50% dilakukan oleh oknum aparat negara yang harusnya melindungi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. Dalam catatannya Indonesia sendiri menurut data world press freedom index 2016 berada di posisi merah yakni pada rangking ke 130 dari 180 negara.

Lebih lanjut IJLM Menjelaskan bahwa, oOknum TNI yang seharusnya melindungi para jurnalis, justru membabi buta menginjak dan menyeret 2 orang kawan kami yang berada di medan yakni Array Argus (Tribun Medan) dan Andri Safrin (MNC TV).

Dalam menanggapi seluruh kejadian terhadap jurnalis, IJLM berencana akan turun ke jalan melakukan aksi pada hari kamis (24/8/2016) pukul 10-12 di kementrian polhukam untuk menyatakan sikap sbb:

1. Menolak dengan tegas permintaan maaf Panglima TNI jika tidak didukung dengan tindakan tegas terhadap oknum tni yang sudah sering terjadi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

2. Meminta agar seluruh pelaku dan otak penganiayaan terhadap teman kami di Medan diproses secara hukum baik di pengadilan militer maupun di pengadilan sipil.

3. Mendesak agar danlanud Medan kolonel arifin dicopot jabatannya atau mengundurkan diri.

4. Meminta Panglima TNI segera melimpahkan pengaduan korban ini ke mahkamah militer dan meminta POM lanud soewondo dan POM Mabes TNI menegakkan hukum seadil-adilnya.

5. Meminta menteri polhukam segera mengambil langkah tegas terkait pelanggaran hak asasi 2 rekan kami yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 23:17 WIB

Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online

Empat orang pelaku berhasil diamankan Polres Metropolitan Bekasi Kota terkait dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di usia dini ...
Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 21:17 WIB

Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap antara petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan terkemuka Rolls ...
KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 20:47 WIB

KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus dugaan suap ...
Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 19:29 WIB

Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang

Ribuan kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ludes terbakar, Kamis (19/1) pagi tadi, disayangkan Gubernur DKI Jakarta non aktif ...
KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 18:14 WIB

KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka. Ia diduga menerima ...
Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 16:06 WIB

Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif

Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus dugaan ...