Kamis, 23 Maret 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

Reporter : Rakisa | Rabu, 24 Agustus 2016 - 22:56 WIB

IMG-16827

Aksi solidaritas terhadap jurnalis terkait pemukulan wartawan oleh oknum TNI AU di Medan.

Jakarta, kini.co.id – Ikatan Jurnalis Lintas Media (IJLM), membuat sikap pernyataan terkait insiden kekerasan insan pers di Medan oleh anggota TNI beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers yang diterima oleh KiniNews, IJLM mengungkapkan kekerasan jurnalis di Indonesian telah terjadi berulang kali, bukan menurun tapi setiap tahun makin mengkhawatirkan.

IJLM menyampaikan kejadian kekerasan jurnalis di Indonesia 50% dilakukan oleh oknum aparat negara yang harusnya melindungi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. Dalam catatannya Indonesia sendiri menurut data world press freedom index 2016 berada di posisi merah yakni pada rangking ke 130 dari 180 negara.

Lebih lanjut IJLM Menjelaskan bahwa, oOknum TNI yang seharusnya melindungi para jurnalis, justru membabi buta menginjak dan menyeret 2 orang kawan kami yang berada di medan yakni Array Argus (Tribun Medan) dan Andri Safrin (MNC TV).

Dalam menanggapi seluruh kejadian terhadap jurnalis, IJLM berencana akan turun ke jalan melakukan aksi pada hari kamis (24/8/2016) pukul 10-12 di kementrian polhukam untuk menyatakan sikap sbb:

1. Menolak dengan tegas permintaan maaf Panglima TNI jika tidak didukung dengan tindakan tegas terhadap oknum tni yang sudah sering terjadi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

2. Meminta agar seluruh pelaku dan otak penganiayaan terhadap teman kami di Medan diproses secara hukum baik di pengadilan militer maupun di pengadilan sipil.

3. Mendesak agar danlanud Medan kolonel arifin dicopot jabatannya atau mengundurkan diri.

4. Meminta Panglima TNI segera melimpahkan pengaduan korban ini ke mahkamah militer dan meminta POM lanud soewondo dan POM Mabes TNI menegakkan hukum seadil-adilnya.

5. Meminta menteri polhukam segera mengambil langkah tegas terkait pelanggaran hak asasi 2 rekan kami yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...