Minggu, 25 Februari 2018 | 22.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

IJLM Tolak Permintaan Maaf Panglima TNI Atas Tindak Kekerasan Kepada Jurnalis

Reporter : Rakisa | Rabu, 24 Agustus 2016 - 22:56 WIB

IMG-16827

Aksi solidaritas terhadap jurnalis terkait pemukulan wartawan oleh oknum TNI AU di Medan.

Jakarta, kini.co.id – Ikatan Jurnalis Lintas Media (IJLM), membuat sikap pernyataan terkait insiden kekerasan insan pers di Medan oleh anggota TNI beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers yang diterima oleh KiniNews, IJLM mengungkapkan kekerasan jurnalis di Indonesian telah terjadi berulang kali, bukan menurun tapi setiap tahun makin mengkhawatirkan.

IJLM menyampaikan kejadian kekerasan jurnalis di Indonesia 50% dilakukan oleh oknum aparat negara yang harusnya melindungi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. Dalam catatannya Indonesia sendiri menurut data world press freedom index 2016 berada di posisi merah yakni pada rangking ke 130 dari 180 negara.

Lebih lanjut IJLM Menjelaskan bahwa, oOknum TNI yang seharusnya melindungi para jurnalis, justru membabi buta menginjak dan menyeret 2 orang kawan kami yang berada di medan yakni Array Argus (Tribun Medan) dan Andri Safrin (MNC TV).

Dalam menanggapi seluruh kejadian terhadap jurnalis, IJLM berencana akan turun ke jalan melakukan aksi pada hari kamis (24/8/2016) pukul 10-12 di kementrian polhukam untuk menyatakan sikap sbb:

1. Menolak dengan tegas permintaan maaf Panglima TNI jika tidak didukung dengan tindakan tegas terhadap oknum tni yang sudah sering terjadi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

2. Meminta agar seluruh pelaku dan otak penganiayaan terhadap teman kami di Medan diproses secara hukum baik di pengadilan militer maupun di pengadilan sipil.

3. Mendesak agar danlanud Medan kolonel arifin dicopot jabatannya atau mengundurkan diri.

4. Meminta Panglima TNI segera melimpahkan pengaduan korban ini ke mahkamah militer dan meminta POM lanud soewondo dan POM Mabes TNI menegakkan hukum seadil-adilnya.

5. Meminta menteri polhukam segera mengambil langkah tegas terkait pelanggaran hak asasi 2 rekan kami yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...