Sabtu, 29 April 2017 | 08.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Jumat, 26 Agustus 2016 - 12:49 WIB

IMG-16858

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tax Amnesty.

Hal tersebut melihat adanya Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belum ikut program tersebut.

Adapun poin-poin yang perlu dimasukan dalam Perpres tersebut. Pertama seluruh institusi penegak hukum akan berkoordinasi dan memiliki kesamaan pandangan dan tindak dalam rangka Tax Amnesty.

Kedua menegaskan Undang-Undang Tax Amnesty yang bersifat lex specialis terhadap UU lain.

Ketiga mendorong kementerian lembaga berkoordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kepastian berusaha, kemudahan perijinan.

“Yang keempat penegasan bahwa tahun 2016 bagi yang ikut Tax Amensty tidak akan diaudit dan sasaran pemeriksaan adalah yang tidak ikut Tax Amnesty dengan kriteria tertentu,” usul Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Jumat, (26/8/2016).

Diketahui, sudah satu bulan berjalan program pengampunan pajak atau yang terkenal dengan sapaan Tax Amnesty yang digulirkan pemerintah masih sepi peminat.

Terhitung hingga beberapa pekan ini, nilai deklarasi harta dari program pengampunan pajak baru mencapai Rp 39 triliun.

Padahal, pemerintah menargetkan nilai deklarasi harta selama masa Tax Amnesty hingga Maret 2017 mencapai Rp 4.000 triliun.

Alhasil penerimaan dari dana tebusan Tax Amnesty hingga pekan ini baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan perolehan penerimaan dana tebusan Amnesty pajak tersebut sebanyak Rp 165 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, baru ada 7.000 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tersebut.

Sehingga masih ada sekitar 400 – 500 wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Mayoritas dari mereka adalah Wajib Pajak yang memarkirkan dananya di negara Tax Haven.

Negara Tax Haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI adalah British Virgin Island (BVI).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Terus Uber Keberadaan  Miryan S Haryani
Hukum - Sabtu, 29 April 2017 - 01:50 WIB

KPK Terus Uber Keberadaan Miryan S Haryani

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melakukan pencarian secara intensif terhadap anggota DPR, Miryam S Haryani yang telah menghilang dan ...
Fadh El Fouz Huni Rutan Guntur
Hukum - Sabtu, 29 April 2017 - 01:42 WIB

Fadh El Fouz Huni Rutan Guntur

Tersangka kasus suap proyek pengadaan Al Quran dan Laboratorium Komputer MTS di Kementerian Agama, Fadh El Fouz alias Fadh A ...
Ketika Sirra Prayuna Bacakan Puisi Mengenang Chairil Anwar
Nasional - Jumat, 28 April 2017 - 20:41 WIB

Ketika Sirra Prayuna Bacakan Puisi Mengenang Chairil Anwar

Biasanya kita melihat kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnma alias Ahok, Sirra Prayuna serius saat mendampingi kliennya dalam sidang dugaan penistaan ...
Begini kata Pengamat soal Hacker Laman Telkomsel
Nasional - Jumat, 28 April 2017 - 20:23 WIB

Begini kata Pengamat soal Hacker Laman Telkomsel

Berhasil masuknya peretas alias hacker ke laman milik Telkomsel membuat Pakar keamanan siber Pratama Persadha kecewa dengan mahalnya tarif internet ...
Komnas HAM Didesak Bentuk TGPF Teror Aktivis dan Ulama
Nasional - Jumat, 28 April 2017 - 18:54 WIB

Komnas HAM Didesak Bentuk TGPF Teror Aktivis dan Ulama

Sejumlah aktivis nasional mulai dari mantan Ketua MPR Amien Rais, advokat Eggi Sudjana, Mahendratta, Ketua Progres 98 Faizal Assegat dan ...
Menag Keluarkan 9 Imbauan Ceramah di Tempat Ibadah
Nasional - Jumat, 28 April 2017 - 17:19 WIB

Menag Keluarkan 9 Imbauan Ceramah di Tempat Ibadah

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan imbauannya tentang ceramah di rumah ibadah. Seruan itu merupakan respons dari fenomena yang ...