Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Jumat, 26 Agustus 2016 - 12:49 WIB

IMG-16858

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tax Amnesty.

Hal tersebut melihat adanya Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belum ikut program tersebut.

Adapun poin-poin yang perlu dimasukan dalam Perpres tersebut. Pertama seluruh institusi penegak hukum akan berkoordinasi dan memiliki kesamaan pandangan dan tindak dalam rangka Tax Amnesty.

Kedua menegaskan Undang-Undang Tax Amnesty yang bersifat lex specialis terhadap UU lain.

Ketiga mendorong kementerian lembaga berkoordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kepastian berusaha, kemudahan perijinan.

“Yang keempat penegasan bahwa tahun 2016 bagi yang ikut Tax Amensty tidak akan diaudit dan sasaran pemeriksaan adalah yang tidak ikut Tax Amnesty dengan kriteria tertentu,” usul Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Jumat, (26/8/2016).

Diketahui, sudah satu bulan berjalan program pengampunan pajak atau yang terkenal dengan sapaan Tax Amnesty yang digulirkan pemerintah masih sepi peminat.

Terhitung hingga beberapa pekan ini, nilai deklarasi harta dari program pengampunan pajak baru mencapai Rp 39 triliun.

Padahal, pemerintah menargetkan nilai deklarasi harta selama masa Tax Amnesty hingga Maret 2017 mencapai Rp 4.000 triliun.

Alhasil penerimaan dari dana tebusan Tax Amnesty hingga pekan ini baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan perolehan penerimaan dana tebusan Amnesty pajak tersebut sebanyak Rp 165 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, baru ada 7.000 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tersebut.

Sehingga masih ada sekitar 400 – 500 wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Mayoritas dari mereka adalah Wajib Pajak yang memarkirkan dananya di negara Tax Haven.

Negara Tax Haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI adalah British Virgin Island (BVI).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...