Selasa, 12 Desember 2017 | 13.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Jumat, 26 Agustus 2016 - 12:49 WIB

IMG-16858

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tax Amnesty.

Hal tersebut melihat adanya Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belum ikut program tersebut.

Adapun poin-poin yang perlu dimasukan dalam Perpres tersebut. Pertama seluruh institusi penegak hukum akan berkoordinasi dan memiliki kesamaan pandangan dan tindak dalam rangka Tax Amnesty.

Kedua menegaskan Undang-Undang Tax Amnesty yang bersifat lex specialis terhadap UU lain.

Ketiga mendorong kementerian lembaga berkoordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kepastian berusaha, kemudahan perijinan.

“Yang keempat penegasan bahwa tahun 2016 bagi yang ikut Tax Amensty tidak akan diaudit dan sasaran pemeriksaan adalah yang tidak ikut Tax Amnesty dengan kriteria tertentu,” usul Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Jumat, (26/8/2016).

Diketahui, sudah satu bulan berjalan program pengampunan pajak atau yang terkenal dengan sapaan Tax Amnesty yang digulirkan pemerintah masih sepi peminat.

Terhitung hingga beberapa pekan ini, nilai deklarasi harta dari program pengampunan pajak baru mencapai Rp 39 triliun.

Padahal, pemerintah menargetkan nilai deklarasi harta selama masa Tax Amnesty hingga Maret 2017 mencapai Rp 4.000 triliun.

Alhasil penerimaan dari dana tebusan Tax Amnesty hingga pekan ini baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan perolehan penerimaan dana tebusan Amnesty pajak tersebut sebanyak Rp 165 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, baru ada 7.000 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tersebut.

Sehingga masih ada sekitar 400 – 500 wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Mayoritas dari mereka adalah Wajib Pajak yang memarkirkan dananya di negara Tax Haven.

Negara Tax Haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI adalah British Virgin Island (BVI).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 WIB

Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris

Mabes Polri memastikan jika KR (45) dan JS (15), ayah dan anak yang ditangkap Densus 88 di kediamannya Jalan ...
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...