Senin, 21 Agustus 2017 | 15.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Jumat, 26 Agustus 2016 - 12:49 WIB

IMG-16858

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tax Amnesty.

Hal tersebut melihat adanya Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belum ikut program tersebut.

Adapun poin-poin yang perlu dimasukan dalam Perpres tersebut. Pertama seluruh institusi penegak hukum akan berkoordinasi dan memiliki kesamaan pandangan dan tindak dalam rangka Tax Amnesty.

Kedua menegaskan Undang-Undang Tax Amnesty yang bersifat lex specialis terhadap UU lain.

Ketiga mendorong kementerian lembaga berkoordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kepastian berusaha, kemudahan perijinan.

“Yang keempat penegasan bahwa tahun 2016 bagi yang ikut Tax Amensty tidak akan diaudit dan sasaran pemeriksaan adalah yang tidak ikut Tax Amnesty dengan kriteria tertentu,” usul Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Jumat, (26/8/2016).

Diketahui, sudah satu bulan berjalan program pengampunan pajak atau yang terkenal dengan sapaan Tax Amnesty yang digulirkan pemerintah masih sepi peminat.

Terhitung hingga beberapa pekan ini, nilai deklarasi harta dari program pengampunan pajak baru mencapai Rp 39 triliun.

Padahal, pemerintah menargetkan nilai deklarasi harta selama masa Tax Amnesty hingga Maret 2017 mencapai Rp 4.000 triliun.

Alhasil penerimaan dari dana tebusan Tax Amnesty hingga pekan ini baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan perolehan penerimaan dana tebusan Amnesty pajak tersebut sebanyak Rp 165 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, baru ada 7.000 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tersebut.

Sehingga masih ada sekitar 400 – 500 wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Mayoritas dari mereka adalah Wajib Pajak yang memarkirkan dananya di negara Tax Haven.

Negara Tax Haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI adalah British Virgin Island (BVI).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:41 WIB

BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, wacana pembangunan gedung baru DPR bukanlah wacana yang datang ...
Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:38 WIB

Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elza Syarief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ...
Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:30 WIB

Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP

Pengacara Elza Syarief mengaku tidak pernah mengajarkan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Miryam S Haryani. Miryam merupakan terdakwa ...
JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 13:37 WIB

JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk tidak mencontoh tindakan Johannes Marliem yang merugikan ...
Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:55 WIB

Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mempertanyakan reaksi lambat KPK soal informasi adanya penyidik ...
Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:48 WIB

Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan

Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kinerja, Senin (21/8/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB.Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu ...