Selasa, 20 Februari 2018 | 10.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Sepi Peminat, Jokowi Disarankan Buat Perpres Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Jumat, 26 Agustus 2016 - 12:49 WIB

IMG-16858

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Tax Amnesty.

Hal tersebut melihat adanya Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belum ikut program tersebut.

Adapun poin-poin yang perlu dimasukan dalam Perpres tersebut. Pertama seluruh institusi penegak hukum akan berkoordinasi dan memiliki kesamaan pandangan dan tindak dalam rangka Tax Amnesty.

Kedua menegaskan Undang-Undang Tax Amnesty yang bersifat lex specialis terhadap UU lain.

Ketiga mendorong kementerian lembaga berkoordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kepastian berusaha, kemudahan perijinan.

“Yang keempat penegasan bahwa tahun 2016 bagi yang ikut Tax Amensty tidak akan diaudit dan sasaran pemeriksaan adalah yang tidak ikut Tax Amnesty dengan kriteria tertentu,” usul Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Jumat, (26/8/2016).

Diketahui, sudah satu bulan berjalan program pengampunan pajak atau yang terkenal dengan sapaan Tax Amnesty yang digulirkan pemerintah masih sepi peminat.

Terhitung hingga beberapa pekan ini, nilai deklarasi harta dari program pengampunan pajak baru mencapai Rp 39 triliun.

Padahal, pemerintah menargetkan nilai deklarasi harta selama masa Tax Amnesty hingga Maret 2017 mencapai Rp 4.000 triliun.

Alhasil penerimaan dari dana tebusan Tax Amnesty hingga pekan ini baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pemerintah menargetkan perolehan penerimaan dana tebusan Amnesty pajak tersebut sebanyak Rp 165 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, baru ada 7.000 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tersebut.

Sehingga masih ada sekitar 400 – 500 wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Mayoritas dari mereka adalah Wajib Pajak yang memarkirkan dananya di negara Tax Haven.

Negara Tax Haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI adalah British Virgin Island (BVI).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...