Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, implikasinya 15 Kementerian/Lembaga harus dipangkas anggarannya.
Salah satu yang dipangkas anggarannya adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 2,08 triliun.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengaku tak mempermasalahkan perihal pemangkasan tersebut.
“Karena kita tahu spiritnya pemotongan tersebut itu adalah agar ekonomi lebih konfidens, rupiah lebih menguat dan dunia usaha lebih bergairah,” kata Eko, di sela-sela acara Rapat Konsolidasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin, (29/8/2016).
Kata Eko dari Rp 2 triliun yang akan dipangkas adalah belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, honorarium tim, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, Kemendes rencananya akan menghilangkan sekurangnya Rp 1 triliun.
Kedua, anggaran yang kegiatannya belum dikontrakkan tetapi bukan yang prioritas. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan. Kelima, anggaran yang tidak mungkin direalisasikan tahun ini karena persoalan waktu.
“Untuk dana desa tidak dipotong,” kata Eko
Jadi pada prinsipnya anggaran yang tidak dipotong adalah yang kontraknya sudah berjalan sehingga tidak bisa diubah. Kemudian, program prioritas yang akan dilelang.
