Kamis, 26 April 2018 | 14.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggaran Dipotong, Ini Respon Mendes

Anggaran Dipotong, Ini Respon Mendes

Reporter : Fadilah | Senin, 29 Agustus 2016 - 14:13 WIB

IMG-16941

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, implikasinya 15 Kementerian/Lembaga harus dipangkas anggarannya.

Salah satu yang dipangkas anggarannya adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 2,08 triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengaku tak mempermasalahkan perihal pemangkasan tersebut.

“Karena kita tahu spiritnya pemotongan tersebut itu adalah agar ekonomi lebih konfidens, rupiah lebih menguat dan dunia usaha lebih bergairah,” kata Eko, di sela-sela acara Rapat Konsolidasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin, (29/8/2016).

Kata Eko dari Rp 2 triliun yang akan dipangkas adalah belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, honorarium tim, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, Kemendes rencananya akan menghilangkan sekurangnya Rp 1 triliun.

Kedua, anggaran yang kegiatannya belum dikontrakkan tetapi bukan yang prioritas. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan. Kelima, anggaran yang tidak mungkin direalisasikan tahun ini karena persoalan waktu.

“Untuk dana desa tidak dipotong,” kata Eko

Jadi pada prinsipnya anggaran yang tidak dipotong adalah yang kontraknya sudah berjalan sehingga tidak bisa diubah. Kemudian, program prioritas yang akan dilelang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...