Kamis, 23 Februari 2017 | 05.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Selasa, 30 Agustus 2016 - 10:09 WIB

IMG-16958

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. (Istimewa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara, Senin (29/8/2016).

Bukan hanya itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga menuntut hak politik Damayanti dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya diketahui, sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Dalam perkara ini ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat
Hukum - Rabu, 22 Februari 2017 - 22:29 WIB

Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar membantah ada keterlibatan hakim lain dalam kasus yang menjeratnya.Menurutnya, kasus penerimaan suap atas Undang-undang ...
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...