Minggu, 20 Agustus 2017 | 13.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Selasa, 30 Agustus 2016 - 10:09 WIB

IMG-16958

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. (Istimewa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara, Senin (29/8/2016).

Bukan hanya itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga menuntut hak politik Damayanti dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya diketahui, sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Dalam perkara ini ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar
Politik - Minggu, 20 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar

Presiden Jokowi mengaku menyesalkan atas insiden kesalahan cetak foto bendera Indonesia terbalik pada buku panduan resmi yang dibagikan secara gratis ...
Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:52 WIB

Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan tidak ada penambahan pasukan ke Timika pascaaksi anarkis yang dilakukan ...
Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:47 WIB

Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28

Manajemen PT Freeport Indonesia mengimbau para karyawannya agar menghindari Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika yang sempat diserang ...
Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 23:48 WIB

Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas

Gelaran PKB Movie Award 2017 yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akhirnya berhasil mendaptkan nama-nama nominator terbaik. Ajang yang ...
Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura
Nasional - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:39 WIB

Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga ...
Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 20:23 WIB

Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana agar memberikan penghargaan kepada sopir yang mengunggah ...