Selasa, 24 Januari 2017 | 06.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Selasa, 30 Agustus 2016 - 10:09 WIB

IMG-16958

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. (Istimewa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara, Senin (29/8/2016).

Bukan hanya itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga menuntut hak politik Damayanti dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya diketahui, sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Dalam perkara ini ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan
Nasional - Selasa, 24 Januari 2017 - 00:08 WIB

Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan

Tujuh belas orang WNI yang diduga bergabung dengan ISIS dan di deportasi Pemerintah Turki ke Indonesia saat ini masih menjalani ...
Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 22:07 WIB

Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mempertanyakan simbol Palu-Arit yang terdapat pada uang pecahan baru Bank Indonesia. ...
Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 17:24 WIB

Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK); Febri Diansyah mengatakan penyidik bisa saja kembali memanggil istri mantan Direktur PT Garuda ...
Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:59 WIB

Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun

Wakil Direktur MAK, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan modus jual beli jabatan seringkali dilakukan pada moment menjelang atau setelah Pilkada."Tujuannya adalah ...
Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:57 WIB

Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun

Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Virgo Sulianto Gohardi menduga sekitar 90% dari proses pengisian 21.000 jabatan kepala dinas di ...
Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan
Peristiwa - Senin, 23 Januari 2017 - 14:24 WIB

Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan

Dukungan terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengalir dari berbagai kalangan, termasuk selebritis.Pelawak Kiwil misalnya, yang ...