Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Selasa, 30 Agustus 2016 - 10:09 WIB

IMG-16958

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. (Istimewa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara, Senin (29/8/2016).

Bukan hanya itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga menuntut hak politik Damayanti dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya diketahui, sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Dalam perkara ini ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...