Selasa, 20 Februari 2018 | 10.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Dugaan Suap Proyek Kementerian PUPR, Hak Politik Damayanti Terancam Dicabut

Selasa, 30 Agustus 2016 - 10:09 WIB

IMG-16958

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. (Istimewa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara, Senin (29/8/2016).

Bukan hanya itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga menuntut hak politik Damayanti dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana,” kata Jaksa KPK, Iskandar Marwanto, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya diketahui, sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku, senilai Rp41 miliar.

Dalam perkara ini ia dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...