Senin, 20 November 2017 | 20.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jual Anak di Bawah Umur, KPAI Sebut Sindikat Prostitusi Gay Harus Dibongkar

Jual Anak di Bawah Umur, KPAI Sebut Sindikat Prostitusi Gay Harus Dibongkar

Kamis, 1 September 2016 - 09:50 WIB

IMG-17001

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Modus kejahatan seksual di Indonesia semakin beragam. Teranyar, prostitusi kaum gay yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor beberapa waktu lalu.

Untuk memerangi kejahatan seksual secara total, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta germo dan pelaku yang merupakan kaum gay dihukum berat. Sebab mereka telah melakukan eksploitasi anak secara seksual.

Pelaku ekploitasi anak kepada kaum gay harus dijerat dengan hukuman pemberatan yang diatur Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlidungan Anak.

“Mereka perlu dikenakan Pasal 81 Perppu 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman pidana hingga hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau penjara minimal 10 tahun maksimal 20 tahun,” kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2016).

Terlebih, kata Niam, pelaku merupakan residivis yang pernah melakukan kejahatan serupa, sehingga perlu ada hukuman pemberatan.

(Baca Juga: Jaringan Pelacuran di Kawasan Puncak, Begini Cara Pelaku Jual Anak ke Kaum Gay)

“Si pencabul (gay) juga harus dikejar. Ini ada semacam manajemennya. Jaringan dan sindikatnya harus dibongkar,” ujar Niam.

Ia mengatakan pencabulan sesama jenis akan merusak masa depan dan mental anak ke depannya secara fisik dan psikis.

Seperti fenomena gunung es, kata Niam, kasus ini harus ditangani secara utuh demi memerangi kejahatan seksual secara total.

Sebelumnya sebuah prostitusi yang melbatkan anak di bawah umur dibongkar Bareskrim Polri. Prostitusi itu menyediakan anak-anak di bawah umur untuk menjadi mangsa kaum pecinta sejenis atau gay.

Satu pelaku berinisial AR (41) ditangkap di sebuah hotel di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat Selasa 30 Agustus 2016

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...