Selasa, 28 Februari 2017 | 21.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Kamis, 1 September 2016 - 13:23 WIB

IMG-17012

DPR RI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahaan 2016, baru saja disepakati dan disahkan oleh DPR dengan pemerintah. Dari kesepakatan itu, antara DPR dengan pemerintah, 87 kementerian atau lembaga negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

Meski APBN 2016 belum direaliasasikan oleh kementerian atau lembaga lainnya tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Isinya adalah menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi menilai intruksi Presiden tentang pemotongan anggaran itu bukan sebuah penghematan anggaran, tapi melakukan amputasi anggaran dengan wajah bengis.

“Kami temukan wajah pemerintah yang kejam dan bengis, karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah, kok seenak saja main potong atau amputasi anggaran atas 85 kementerian atau lembaga negara yang berdampak kepada pengorbanan program-program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Uchok melalui keterangannya pada Kamis (1/9/2016).

Amputasi anggaran ini, tanpa pembahasan DPR kata Uchok memperlihatkan presiden Jokowi sedang memakai gaya politik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang paling jelek di Jakarta.

“Tanpa pernah mau melakukan pembahasan atau minta permisi kepada dewan, langsung saja, melakukan tindakan tanpa berpikir, atau nanti kalau ada akibat dari amputasi anggaran ini, baru dipikirkan. Masa bodoh dengan peraturan yang sudah tidak ada. Anggap saja, Seolah-olah aturan belum dibikin atau belum ada peraturan yang jelas, yang harus dijalankan oleh pemerintah Jokowi,” jelasnya.

Uchok pun mempertanyakan fungsi parlemen sebagai perwakilan rakyat. Bubarkan saja DPR kalau tidak dihargai sebagai mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR.

“Patut dicuriga adalah pemerintah melakukan “suap” kepada parlemen yakni dengan cara pemerintah tidak melakukan amputasi anggaran kepada dua lembaga negara yakni DPR dan MPR,” bebernya.

Menurut Uchok, Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada presiden Jokowi. Selanjutnya, sebagimana untuk diketahui bahwa dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya 2 lembaga negara yang tidak diamputasi anggarannya, yaitu DPR dan MPR.

Kata Uchok, sejak Inpres Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim dari anggota dewan untuk melakukan protes atau kritik kepada pemerintahan Jokowi.

“Hal ini berarti, DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih “hidup”saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil,” tandasnya.

Uchok menuturkan, pihaknya memunyai catatan dalam lampiran Inpres tersebut. Dimana tertuang besaran penghematan atau anggaran yang sudah diamputasi sebesar Rp64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

“Alokasi anggaran kementerian atau lembaga, saat ini merosot tajam ke bawah sekali, setelah Sri mulyani Jadi Menteri Keuangaan, dan kini tinggal tersisa sebesar Rp666.6 Triliun,” jelasnya.

Dengan demikian kata Uchok implikasi amputasi anggaran ini yang jadi korban hanya rakyat kecil, dan wajar saat ini rakyat berduka, dan prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil.

“Padahal buat pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran. Berani hanya sama Rakyat kecil,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...