Kamis, 23 Maret 2017 | 11.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Kamis, 1 September 2016 - 13:23 WIB

IMG-17012

DPR RI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahaan 2016, baru saja disepakati dan disahkan oleh DPR dengan pemerintah. Dari kesepakatan itu, antara DPR dengan pemerintah, 87 kementerian atau lembaga negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

Meski APBN 2016 belum direaliasasikan oleh kementerian atau lembaga lainnya tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Isinya adalah menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi menilai intruksi Presiden tentang pemotongan anggaran itu bukan sebuah penghematan anggaran, tapi melakukan amputasi anggaran dengan wajah bengis.

“Kami temukan wajah pemerintah yang kejam dan bengis, karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah, kok seenak saja main potong atau amputasi anggaran atas 85 kementerian atau lembaga negara yang berdampak kepada pengorbanan program-program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Uchok melalui keterangannya pada Kamis (1/9/2016).

Amputasi anggaran ini, tanpa pembahasan DPR kata Uchok memperlihatkan presiden Jokowi sedang memakai gaya politik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang paling jelek di Jakarta.

“Tanpa pernah mau melakukan pembahasan atau minta permisi kepada dewan, langsung saja, melakukan tindakan tanpa berpikir, atau nanti kalau ada akibat dari amputasi anggaran ini, baru dipikirkan. Masa bodoh dengan peraturan yang sudah tidak ada. Anggap saja, Seolah-olah aturan belum dibikin atau belum ada peraturan yang jelas, yang harus dijalankan oleh pemerintah Jokowi,” jelasnya.

Uchok pun mempertanyakan fungsi parlemen sebagai perwakilan rakyat. Bubarkan saja DPR kalau tidak dihargai sebagai mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR.

“Patut dicuriga adalah pemerintah melakukan “suap” kepada parlemen yakni dengan cara pemerintah tidak melakukan amputasi anggaran kepada dua lembaga negara yakni DPR dan MPR,” bebernya.

Menurut Uchok, Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada presiden Jokowi. Selanjutnya, sebagimana untuk diketahui bahwa dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya 2 lembaga negara yang tidak diamputasi anggarannya, yaitu DPR dan MPR.

Kata Uchok, sejak Inpres Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim dari anggota dewan untuk melakukan protes atau kritik kepada pemerintahan Jokowi.

“Hal ini berarti, DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih “hidup”saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil,” tandasnya.

Uchok menuturkan, pihaknya memunyai catatan dalam lampiran Inpres tersebut. Dimana tertuang besaran penghematan atau anggaran yang sudah diamputasi sebesar Rp64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

“Alokasi anggaran kementerian atau lembaga, saat ini merosot tajam ke bawah sekali, setelah Sri mulyani Jadi Menteri Keuangaan, dan kini tinggal tersisa sebesar Rp666.6 Triliun,” jelasnya.

Dengan demikian kata Uchok implikasi amputasi anggaran ini yang jadi korban hanya rakyat kecil, dan wajar saat ini rakyat berduka, dan prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil.

“Padahal buat pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran. Berani hanya sama Rakyat kecil,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...