Senin, 11 Desember 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Kamis, 1 September 2016 - 13:23 WIB

IMG-17012

DPR RI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahaan 2016, baru saja disepakati dan disahkan oleh DPR dengan pemerintah. Dari kesepakatan itu, antara DPR dengan pemerintah, 87 kementerian atau lembaga negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

Meski APBN 2016 belum direaliasasikan oleh kementerian atau lembaga lainnya tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Isinya adalah menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi menilai intruksi Presiden tentang pemotongan anggaran itu bukan sebuah penghematan anggaran, tapi melakukan amputasi anggaran dengan wajah bengis.

“Kami temukan wajah pemerintah yang kejam dan bengis, karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah, kok seenak saja main potong atau amputasi anggaran atas 85 kementerian atau lembaga negara yang berdampak kepada pengorbanan program-program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Uchok melalui keterangannya pada Kamis (1/9/2016).

Amputasi anggaran ini, tanpa pembahasan DPR kata Uchok memperlihatkan presiden Jokowi sedang memakai gaya politik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang paling jelek di Jakarta.

“Tanpa pernah mau melakukan pembahasan atau minta permisi kepada dewan, langsung saja, melakukan tindakan tanpa berpikir, atau nanti kalau ada akibat dari amputasi anggaran ini, baru dipikirkan. Masa bodoh dengan peraturan yang sudah tidak ada. Anggap saja, Seolah-olah aturan belum dibikin atau belum ada peraturan yang jelas, yang harus dijalankan oleh pemerintah Jokowi,” jelasnya.

Uchok pun mempertanyakan fungsi parlemen sebagai perwakilan rakyat. Bubarkan saja DPR kalau tidak dihargai sebagai mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR.

“Patut dicuriga adalah pemerintah melakukan “suap” kepada parlemen yakni dengan cara pemerintah tidak melakukan amputasi anggaran kepada dua lembaga negara yakni DPR dan MPR,” bebernya.

Menurut Uchok, Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada presiden Jokowi. Selanjutnya, sebagimana untuk diketahui bahwa dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya 2 lembaga negara yang tidak diamputasi anggarannya, yaitu DPR dan MPR.

Kata Uchok, sejak Inpres Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim dari anggota dewan untuk melakukan protes atau kritik kepada pemerintahan Jokowi.

“Hal ini berarti, DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih “hidup”saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil,” tandasnya.

Uchok menuturkan, pihaknya memunyai catatan dalam lampiran Inpres tersebut. Dimana tertuang besaran penghematan atau anggaran yang sudah diamputasi sebesar Rp64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

“Alokasi anggaran kementerian atau lembaga, saat ini merosot tajam ke bawah sekali, setelah Sri mulyani Jadi Menteri Keuangaan, dan kini tinggal tersisa sebesar Rp666.6 Triliun,” jelasnya.

Dengan demikian kata Uchok implikasi amputasi anggaran ini yang jadi korban hanya rakyat kecil, dan wajar saat ini rakyat berduka, dan prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil.

“Padahal buat pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran. Berani hanya sama Rakyat kecil,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia emas, siapa tahu?
Secangkir Kopi - Senin, 11 Desember 2017 - 08:47 WIB

Indonesia emas, siapa tahu?

Tolonglah saya. Bantu berikan pencerahan kepada saya: siapa yang pertama kali mencetuskan istilah 'Indonesia Emas 2045'? Kalau lembaga, lembaga yang ...
Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara
Peristiwa - Senin, 11 Desember 2017 - 06:52 WIB

Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto mengajak media massa baik televisi, cetak maupun online agar bersama-sama ikut menjaga kedaulatan dan ...
Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan
Politik - Minggu, 10 Desember 2017 - 23:25 WIB

Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan munculnya fenomena "kesalahpahaman" yang dapat dikhawatirkan merusak persatuan bangsa saat ini.Demikian hal ...
YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi
Ekonomi - Minggu, 10 Desember 2017 - 22:49 WIB

YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi di beberapa ...
Ngopi bareng Panglima TNI di udara
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:20 WIB

Ngopi bareng Panglima TNI di udara

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto punya cara tersendiri mengawali masa jabatan bersama awak media. Melalui kegiatan bertajuk 'Ngopi Bareng di ...
Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:00 WIB

Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bertekadnya untuk meneruskan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan membangun angkatan perang yang ...