Kamis, 19 Januari 2017 | 15.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Tak Libatkan DPR di Pemangkasan Anggaran, CBA Sebut Pemerintah Bengis

Kamis, 1 September 2016 - 13:23 WIB

IMG-17012

DPR RI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahaan 2016, baru saja disepakati dan disahkan oleh DPR dengan pemerintah. Dari kesepakatan itu, antara DPR dengan pemerintah, 87 kementerian atau lembaga negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

Meski APBN 2016 belum direaliasasikan oleh kementerian atau lembaga lainnya tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Isinya adalah menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi menilai intruksi Presiden tentang pemotongan anggaran itu bukan sebuah penghematan anggaran, tapi melakukan amputasi anggaran dengan wajah bengis.

“Kami temukan wajah pemerintah yang kejam dan bengis, karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah, kok seenak saja main potong atau amputasi anggaran atas 85 kementerian atau lembaga negara yang berdampak kepada pengorbanan program-program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Uchok melalui keterangannya pada Kamis (1/9/2016).

Amputasi anggaran ini, tanpa pembahasan DPR kata Uchok memperlihatkan presiden Jokowi sedang memakai gaya politik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang paling jelek di Jakarta.

“Tanpa pernah mau melakukan pembahasan atau minta permisi kepada dewan, langsung saja, melakukan tindakan tanpa berpikir, atau nanti kalau ada akibat dari amputasi anggaran ini, baru dipikirkan. Masa bodoh dengan peraturan yang sudah tidak ada. Anggap saja, Seolah-olah aturan belum dibikin atau belum ada peraturan yang jelas, yang harus dijalankan oleh pemerintah Jokowi,” jelasnya.

Uchok pun mempertanyakan fungsi parlemen sebagai perwakilan rakyat. Bubarkan saja DPR kalau tidak dihargai sebagai mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR.

“Patut dicuriga adalah pemerintah melakukan “suap” kepada parlemen yakni dengan cara pemerintah tidak melakukan amputasi anggaran kepada dua lembaga negara yakni DPR dan MPR,” bebernya.

Menurut Uchok, Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada presiden Jokowi. Selanjutnya, sebagimana untuk diketahui bahwa dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya 2 lembaga negara yang tidak diamputasi anggarannya, yaitu DPR dan MPR.

Kata Uchok, sejak Inpres Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim dari anggota dewan untuk melakukan protes atau kritik kepada pemerintahan Jokowi.

“Hal ini berarti, DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih “hidup”saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil,” tandasnya.

Uchok menuturkan, pihaknya memunyai catatan dalam lampiran Inpres tersebut. Dimana tertuang besaran penghematan atau anggaran yang sudah diamputasi sebesar Rp64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

“Alokasi anggaran kementerian atau lembaga, saat ini merosot tajam ke bawah sekali, setelah Sri mulyani Jadi Menteri Keuangaan, dan kini tinggal tersisa sebesar Rp666.6 Triliun,” jelasnya.

Dengan demikian kata Uchok implikasi amputasi anggaran ini yang jadi korban hanya rakyat kecil, dan wajar saat ini rakyat berduka, dan prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil.

“Padahal buat pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran. Berani hanya sama Rakyat kecil,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 14:38 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di sebuah BUMN. Hal itu dikatakan Wakil ...
Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:59 WIB

Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melakukan penandatanganan kerjasama dengan China untuk mendatangkan 10 juta turis asal China ke Indonesia.Komisioner Ombudsman ...
Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:54 WIB

Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas

Rekontruksi kasus perampokan Pulomas yang menewaskan enam orang di rumah Dodi Triono, Jl Pulomas, Jakarta Timur yang dilakukan penyidik polisi, ...
Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:41 WIB

Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda

Berkas kasus makar dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI ...
Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:26 WIB

Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta masyarakat bersikap positif terkait bendera Merah Putih yang dibubuhi kalimat Tauhid ...
Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 12:12 WIB

Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM

Kondisi beruang kurus yang berada di Kebun Binatang (Bonbin) Bandung terkespose secara publik. Apalagi ada petisi "Penyelamatan beruang kelaparan di ...