Sabtu, 21 Oktober 2017 | 09.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Rapat Dengan Komisi VII, Luhut Beberkan Prestasi Arcandra

Rapat Dengan Komisi VII, Luhut Beberkan Prestasi Arcandra

Reporter : Fadilah | Kamis, 1 September 2016 - 15:27 WIB

IMG-17020

Luhut Pandjaitan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat.

Kedatangan Mantan Menko Polhukam itu tidak lain untuk mengadakan rapat bersama partner kerjanya yakni Komisi VII. Agendanya adalah membahas asumsi-asumsi makro terkait sektor energi untuk nantinya menjadi acuan dalam merangkai Rancangan Anggaram Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

“Agenda kita adalah membahas RAPBN 2017 serta laporan terkait kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle,” kata Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, saat membuka Rapat, di Jakarta, Kamis, (1/9/2016).

Asumsi makro terkait sektor energi dalam RAPBN adalah Indonesia Crude Price (ICP), lifting minyak, dan lifting gas.

Pantauan dilokasi, Luhut di dampingi oleh jaharan eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM). Dalam rapat tersebut turut hadir juga Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala BPH Migas Andy Someng, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Dalam rapat tersebut pihak dari pemerintah melaporkan kebijakan-kebijakan apasaja yang sudah dikeluarkan oleh Arcandra selama menjabat sebagai menteri selama 20 hari. Diantaranya adalah soal pemangkasan biaya investasi di Blok Masela dan persetujuan ekspor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia.

Terkait Blok Masela ungkap Luhut, biaya investasi untuk Blok tersebut turun menjadi US$ 15 miliar dari sebelumnya US$ 22 miliar.

“Hal tersebut tidak lain berkat kejeliannya (Arcandra),” kata Luhut.

Kemudian Arcandra juga disebutnya membantu mempercepat pengembangan Blok East di Natuna. Mengingat negara ini ingin sesegera mungkin operasi Exxon, Pertamina, dan PTT segera terlaksana.

“Mengenai CO2 70% itu, mereka sampaikan teknologinya sudah ada. Tinggal kita cari keekonomiannya,” kata Luhut.

Selain itu Arcandra juga dianggap mendorong Pertamina untuk memulai investasi di Blok tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan sebuah payung hukum.

Payung hukum yang dimaksud adalah dengan merevisi PP No 79 tahun 2010. Kini PP tersebut hampir selesai di revisi.

“Menyangkut proyek IDD, hampir tidak ada eksplorasi di laut dalam karena PP 79. Sekarang ladang yang mudah sudah habis, yang ada yang sulit. Dalam usulan kami akan ada perubahan PP 79. Penentuan berapa insentif yang diberikan ditentukan ESDM,” kata Luhut.

Dalam rapat tersebut, Luhut masih saja mengangung-agungkan prestasi Archandra. Berikut daftar prestasi Arcandra yang di rekap Luhut :

A. Bidang Anggaran

- Percepatan/akselerasi realisasi anggaran 2016: target >90% - Rasionalisasi perjalanan dinas (15%) RKAL 2017

B. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Pemantapan fokus capaian kinerja masing-masing unit - Evaluasi penempatan SDM

C. Bidang Migas

- Persiapan PSC East Natuna - Pengembangan Masela - Perpanjangan Blok Sanga-Sanga - Pengembangan Lapangan Jangkrik - Pengembangan Blok Mahakam - Pengembangan gas IDD Bangka

D.Bidang Minerba

- Mendorong finalisasi RUU Minerba - Mendorong renegosiasi KK dan PKP2B

E. Bidang EBTKE

- Keynote speech The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition

F. Bidang lain

- Evaluasi tugas dan fungsi Badan Geologi dalam menunjang sektor ESDm terkait penyiapan data sumber daya - Evaluasi tugas dan fungsi Badan Litbang ESDM dari cost center menjadi profit center - Evaluasi diklat-diklat yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga teknis sektor ESDM.

Sebagai informasi Arcandra adalah Menteri ESDM yang ditunjuk Jokowi menggantikan Sudirman Said menteri sebelumnya. Namun baru 20 hari menjabat Arcandra langsung dipecat presiden, karena memiliki dua kewarganegaraan. Yakni warga negara Amerika Serikat dan warga negara Indonesia.

Karena negara Indonesia tak menganut status dua kewarganegaraan, artinya Archandra merupakan warga negara asing dalam hal ini Amerika.

Namun disatu sisi dalam aturan Amerika Serikat yang dikutip www.newcitizen.us, seorang warga negara AS kehilangan kewarganegaraannya salah satunya karena holding a policy level position in a foreign country, atau menjadi pejabat di negara lain.

Artinya saat ini Arcandra tak memiliki kewarganegaraan. Meski demikian saat ini negara melalui Kementerian Hukum dan HAM tengah mengupayakan agar Arcandra memiliki kewarganegaraan. Saat ini pembahasannya sudah berada di Kumham dan Kemenlu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...
Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:10 WIB

Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika

Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan ...
Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 ...
Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:04 WIB

Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi

Perang terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Gubernur  DKI Jakarta soal reklamasi teluk Jakarta membuat gusar Wakil Ketua DPR Taufik ...