Selasa, 28 Maret 2017 | 01.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Rapat Dengan Komisi VII, Luhut Beberkan Prestasi Arcandra

Rapat Dengan Komisi VII, Luhut Beberkan Prestasi Arcandra

Reporter : Fadilah | Kamis, 1 September 2016 - 15:27 WIB

IMG-17020

Luhut Pandjaitan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat.

Kedatangan Mantan Menko Polhukam itu tidak lain untuk mengadakan rapat bersama partner kerjanya yakni Komisi VII. Agendanya adalah membahas asumsi-asumsi makro terkait sektor energi untuk nantinya menjadi acuan dalam merangkai Rancangan Anggaram Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

“Agenda kita adalah membahas RAPBN 2017 serta laporan terkait kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle,” kata Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, saat membuka Rapat, di Jakarta, Kamis, (1/9/2016).

Asumsi makro terkait sektor energi dalam RAPBN adalah Indonesia Crude Price (ICP), lifting minyak, dan lifting gas.

Pantauan dilokasi, Luhut di dampingi oleh jaharan eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM). Dalam rapat tersebut turut hadir juga Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala BPH Migas Andy Someng, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Dalam rapat tersebut pihak dari pemerintah melaporkan kebijakan-kebijakan apasaja yang sudah dikeluarkan oleh Arcandra selama menjabat sebagai menteri selama 20 hari. Diantaranya adalah soal pemangkasan biaya investasi di Blok Masela dan persetujuan ekspor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia.

Terkait Blok Masela ungkap Luhut, biaya investasi untuk Blok tersebut turun menjadi US$ 15 miliar dari sebelumnya US$ 22 miliar.

“Hal tersebut tidak lain berkat kejeliannya (Arcandra),” kata Luhut.

Kemudian Arcandra juga disebutnya membantu mempercepat pengembangan Blok East di Natuna. Mengingat negara ini ingin sesegera mungkin operasi Exxon, Pertamina, dan PTT segera terlaksana.

“Mengenai CO2 70% itu, mereka sampaikan teknologinya sudah ada. Tinggal kita cari keekonomiannya,” kata Luhut.

Selain itu Arcandra juga dianggap mendorong Pertamina untuk memulai investasi di Blok tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan sebuah payung hukum.

Payung hukum yang dimaksud adalah dengan merevisi PP No 79 tahun 2010. Kini PP tersebut hampir selesai di revisi.

“Menyangkut proyek IDD, hampir tidak ada eksplorasi di laut dalam karena PP 79. Sekarang ladang yang mudah sudah habis, yang ada yang sulit. Dalam usulan kami akan ada perubahan PP 79. Penentuan berapa insentif yang diberikan ditentukan ESDM,” kata Luhut.

Dalam rapat tersebut, Luhut masih saja mengangung-agungkan prestasi Archandra. Berikut daftar prestasi Arcandra yang di rekap Luhut :

A. Bidang Anggaran

- Percepatan/akselerasi realisasi anggaran 2016: target >90% - Rasionalisasi perjalanan dinas (15%) RKAL 2017

B. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Pemantapan fokus capaian kinerja masing-masing unit - Evaluasi penempatan SDM

C. Bidang Migas

- Persiapan PSC East Natuna - Pengembangan Masela - Perpanjangan Blok Sanga-Sanga - Pengembangan Lapangan Jangkrik - Pengembangan Blok Mahakam - Pengembangan gas IDD Bangka

D.Bidang Minerba

- Mendorong finalisasi RUU Minerba - Mendorong renegosiasi KK dan PKP2B

E. Bidang EBTKE

- Keynote speech The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition

F. Bidang lain

- Evaluasi tugas dan fungsi Badan Geologi dalam menunjang sektor ESDm terkait penyiapan data sumber daya - Evaluasi tugas dan fungsi Badan Litbang ESDM dari cost center menjadi profit center - Evaluasi diklat-diklat yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga teknis sektor ESDM.

Sebagai informasi Arcandra adalah Menteri ESDM yang ditunjuk Jokowi menggantikan Sudirman Said menteri sebelumnya. Namun baru 20 hari menjabat Arcandra langsung dipecat presiden, karena memiliki dua kewarganegaraan. Yakni warga negara Amerika Serikat dan warga negara Indonesia.

Karena negara Indonesia tak menganut status dua kewarganegaraan, artinya Archandra merupakan warga negara asing dalam hal ini Amerika.

Namun disatu sisi dalam aturan Amerika Serikat yang dikutip www.newcitizen.us, seorang warga negara AS kehilangan kewarganegaraannya salah satunya karena holding a policy level position in a foreign country, atau menjadi pejabat di negara lain.

Artinya saat ini Arcandra tak memiliki kewarganegaraan. Meski demikian saat ini negara melalui Kementerian Hukum dan HAM tengah mengupayakan agar Arcandra memiliki kewarganegaraan. Saat ini pembahasannya sudah berada di Kumham dan Kemenlu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...