Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPR Sayangkan Target Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Molor dari Target

DPR Sayangkan Target Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Molor dari Target

Reporter : Fadilah | Kamis, 1 September 2016 - 17:58 WIB

IMG-17022

Proyek listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Target penyelesaian program pembangunan listrik 35.000 MW (Mega Watt) yang digaungkan Jokowi saat Pilpres tidak akan selesai seperti target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut melihat perkembangan situasi dan kondisi di lapangan serta perhitungan ulang yang telah dilakukan, diperikrakan pada 2019 nanti baru sekitar 20.000 sampai 25.000 MW yang sudah Commercial Operation Date (COD), sedangkan sisanya 10.000 MW di tahun 2020.

Selain itu molornya target tersebut juga lantaran ada sejumlah tender yang bermasalah. Seperti PLTU Jawa 5, PLTGU Jawa 1, PLTU Sumsel 9 dan 10, serta PLTU Jawa 7.

Perihal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadel Muhammad sangat menyayangkan.

“Ya sangat disayangkan pelaksanaan banyak masalah juga harus dikoreksi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Secara terpisah Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir menjelaskan bahwa 10.000 MW yang akan dimundurkan targetnya itu, akan dijadikan cadangan oleh PLN.

Maksud dari dicadangkan adalah akan disimpan terlebih dahulu. Jadi jika nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah diatas 5% atau mulai merangkak naik, dan memang sangat dibutuhkan.

“Barulah 10.000 MW itu dikejar di tahun 2019,” kata Sofyan.

Mantan Dirut BRI (Persero) itu juga menjamin tidak akan terjadi krisis listrik meski target 35.000 MW tidak tercapai di tahun 2019.

Sebab kata Sofyan, setiap tahun rata-rata tambahan pasokan listrik sebelum ada program 35.000 MW hanya 2.000-3.000 MW. Kalau selesai 25.000 MW saja sampai 2019, setiap tahun rata-rata sudah ada 5.000 MW pembangkit listrik yang COD.

“Lagipula dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 5%, tambahan listrik 5.000 MW per tahun saja sudah lebih dari cukup,” katanya.

Untuk diketahui, program 35.000 MW mencakup 109 proyek yang terdiri atas 35 pembangkit dikerjakan PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta (independent power producer/IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW.

Berdasarkan data PLN hingga kuartal pertama 2016, kapasitas pembangkit yang sudah dibangun 397 mw atau masih 1,1 persen dari total target 35.000 MW.

Untuk tahap konstruksi mencapai 3.862 MW atau 10,9%, perencanaan 12.226,8 MW atau 34,4%, pengadaan 8.377,7 MW atau 23,6%, dan kontrak jual beli (power purchase agreement/PPA) 10.941 MW atau 30,8%. Demikian pula, PLN baru membangun 2.712 km transmisi dari target 46.597 km pada periode sama.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...