Rabu, 22 Februari 2017 | 22.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Reporter : Dian | Jumat, 2 September 2016 - 10:35 WIB

IMG-17031

Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, menegaskan akan menolak terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk yang sedang menjalani hukuman percobaan.

“KPU berbeda pandangan dengan DPR, dan kami sudah menyampaikan pandangan bahwa terpidana tidak bisa ikut pilkada demi tercapainya pilkada bersih dan berintegritas,” ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Ida, semangat mendasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menciptakan pilkada berkualitas, berintegritas dan bersih, sehingga calon dengan status terpidana tidak diizinkan ikut apalagi mencalonkan diri.

“Terpidana itu adalah yang diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Untuk orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, inkracht, dan tanpa melihat jenis hukumannya, statusnya tetap terpidana,” jelas Ida.

Ida memastikan, terpidana yang menjalani hukuman percobaan tetapi mendaftarkan diri, maka berpotensi mendeligitimasi proses dan hasil pemilu, KPU tidak akan berpolemik bersama dewan.

“Penyelenggaraan pemilu selalu dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya,” pungkas Ida.

Namun Ida mengakui, meski nanti akan berbeda pendapat dengan DPR, KPU harus tunduk pada hasil konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah.

Jika hasil konsultasi menyatakan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa ikut pilkada, maka KPU harus menjalankan aturan tersebut.

“Jika RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengatakan lain, misalnya terpidana percobaan bisa ikut pilkada, kami kami akan menghormati dan wajib menjalankan hasil konsultasi tersebut,” ujar Ida.

Hal senada diungkapkan oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, KPU sudah menyatakan status terpidana tidak boleh ikut pilkada. Namun pendapat KPU bisa terkoreksi oleh hasil RDP.

“Ending-nya kita akan minta agar masalah itu menjadi dokumen resmi, sebagaimna praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” terang Arief.

Areif mengakui, dalam rapat konsultasi pada Senin (29/8), anggota fraksi komisi II DPR belum sepakat , bahkan terjadi perdebatan saat pembahasan terkait terpidana yang menjalani masa percobaan. Rapat belum memutuskan dan akan dilanjutkan pada Jumat (3/9).

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...
Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 14:53 WIB

Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo

PT Lion Super Indo menjalin kerjasama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk bisa menyediakan layanan jasa pembayaran iuran Badan Pelaksana ...