Selasa, 17 Januari 2017 | 22.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Reporter : Dian | Jumat, 2 September 2016 - 10:35 WIB

IMG-17031

Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, menegaskan akan menolak terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk yang sedang menjalani hukuman percobaan.

“KPU berbeda pandangan dengan DPR, dan kami sudah menyampaikan pandangan bahwa terpidana tidak bisa ikut pilkada demi tercapainya pilkada bersih dan berintegritas,” ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Ida, semangat mendasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menciptakan pilkada berkualitas, berintegritas dan bersih, sehingga calon dengan status terpidana tidak diizinkan ikut apalagi mencalonkan diri.

“Terpidana itu adalah yang diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Untuk orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, inkracht, dan tanpa melihat jenis hukumannya, statusnya tetap terpidana,” jelas Ida.

Ida memastikan, terpidana yang menjalani hukuman percobaan tetapi mendaftarkan diri, maka berpotensi mendeligitimasi proses dan hasil pemilu, KPU tidak akan berpolemik bersama dewan.

“Penyelenggaraan pemilu selalu dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya,” pungkas Ida.

Namun Ida mengakui, meski nanti akan berbeda pendapat dengan DPR, KPU harus tunduk pada hasil konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah.

Jika hasil konsultasi menyatakan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa ikut pilkada, maka KPU harus menjalankan aturan tersebut.

“Jika RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengatakan lain, misalnya terpidana percobaan bisa ikut pilkada, kami kami akan menghormati dan wajib menjalankan hasil konsultasi tersebut,” ujar Ida.

Hal senada diungkapkan oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, KPU sudah menyatakan status terpidana tidak boleh ikut pilkada. Namun pendapat KPU bisa terkoreksi oleh hasil RDP.

“Ending-nya kita akan minta agar masalah itu menjadi dokumen resmi, sebagaimna praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” terang Arief.

Areif mengakui, dalam rapat konsultasi pada Senin (29/8), anggota fraksi komisi II DPR belum sepakat , bahkan terjadi perdebatan saat pembahasan terkait terpidana yang menjalani masa percobaan. Rapat belum memutuskan dan akan dilanjutkan pada Jumat (3/9).

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...
Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 19:00 WIB

Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yakni ...
Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:40 WIB

Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya

Tepat di teras warung milik Slamet, di Jalan Raya Siman, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, geger karena penemuan sesosok mayat. ...
Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:12 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan

Belakangan ini banyak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi arogan. Karena hal tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah membubarkan ...