Sabtu, 18 November 2017 | 17.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Reporter : Dian | Jumat, 2 September 2016 - 10:35 WIB

IMG-17031

Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, menegaskan akan menolak terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk yang sedang menjalani hukuman percobaan.

“KPU berbeda pandangan dengan DPR, dan kami sudah menyampaikan pandangan bahwa terpidana tidak bisa ikut pilkada demi tercapainya pilkada bersih dan berintegritas,” ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Ida, semangat mendasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menciptakan pilkada berkualitas, berintegritas dan bersih, sehingga calon dengan status terpidana tidak diizinkan ikut apalagi mencalonkan diri.

“Terpidana itu adalah yang diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Untuk orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, inkracht, dan tanpa melihat jenis hukumannya, statusnya tetap terpidana,” jelas Ida.

Ida memastikan, terpidana yang menjalani hukuman percobaan tetapi mendaftarkan diri, maka berpotensi mendeligitimasi proses dan hasil pemilu, KPU tidak akan berpolemik bersama dewan.

“Penyelenggaraan pemilu selalu dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya,” pungkas Ida.

Namun Ida mengakui, meski nanti akan berbeda pendapat dengan DPR, KPU harus tunduk pada hasil konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah.

Jika hasil konsultasi menyatakan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa ikut pilkada, maka KPU harus menjalankan aturan tersebut.

“Jika RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengatakan lain, misalnya terpidana percobaan bisa ikut pilkada, kami kami akan menghormati dan wajib menjalankan hasil konsultasi tersebut,” ujar Ida.

Hal senada diungkapkan oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, KPU sudah menyatakan status terpidana tidak boleh ikut pilkada. Namun pendapat KPU bisa terkoreksi oleh hasil RDP.

“Ending-nya kita akan minta agar masalah itu menjadi dokumen resmi, sebagaimna praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” terang Arief.

Areif mengakui, dalam rapat konsultasi pada Senin (29/8), anggota fraksi komisi II DPR belum sepakat , bahkan terjadi perdebatan saat pembahasan terkait terpidana yang menjalani masa percobaan. Rapat belum memutuskan dan akan dilanjutkan pada Jumat (3/9).

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...