Rabu, 17 Januari 2018 | 00.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Reporter : Dian | Jumat, 2 September 2016 - 10:35 WIB

IMG-17031

Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, menegaskan akan menolak terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk yang sedang menjalani hukuman percobaan.

“KPU berbeda pandangan dengan DPR, dan kami sudah menyampaikan pandangan bahwa terpidana tidak bisa ikut pilkada demi tercapainya pilkada bersih dan berintegritas,” ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Ida, semangat mendasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menciptakan pilkada berkualitas, berintegritas dan bersih, sehingga calon dengan status terpidana tidak diizinkan ikut apalagi mencalonkan diri.

“Terpidana itu adalah yang diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Untuk orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, inkracht, dan tanpa melihat jenis hukumannya, statusnya tetap terpidana,” jelas Ida.

Ida memastikan, terpidana yang menjalani hukuman percobaan tetapi mendaftarkan diri, maka berpotensi mendeligitimasi proses dan hasil pemilu, KPU tidak akan berpolemik bersama dewan.

“Penyelenggaraan pemilu selalu dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya,” pungkas Ida.

Namun Ida mengakui, meski nanti akan berbeda pendapat dengan DPR, KPU harus tunduk pada hasil konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah.

Jika hasil konsultasi menyatakan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa ikut pilkada, maka KPU harus menjalankan aturan tersebut.

“Jika RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengatakan lain, misalnya terpidana percobaan bisa ikut pilkada, kami kami akan menghormati dan wajib menjalankan hasil konsultasi tersebut,” ujar Ida.

Hal senada diungkapkan oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, KPU sudah menyatakan status terpidana tidak boleh ikut pilkada. Namun pendapat KPU bisa terkoreksi oleh hasil RDP.

“Ending-nya kita akan minta agar masalah itu menjadi dokumen resmi, sebagaimna praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” terang Arief.

Areif mengakui, dalam rapat konsultasi pada Senin (29/8), anggota fraksi komisi II DPR belum sepakat , bahkan terjadi perdebatan saat pembahasan terkait terpidana yang menjalani masa percobaan. Rapat belum memutuskan dan akan dilanjutkan pada Jumat (3/9).

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 21:39 WIB

KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari yang diduga berasal dari hasil ...
Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 19:43 WIB

Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku tidak masalah jika Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ingin ...
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...