Selasa, 28 Maret 2017 | 01.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

KPU Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Reporter : Dian | Jumat, 2 September 2016 - 10:35 WIB

IMG-17031

Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, menegaskan akan menolak terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk yang sedang menjalani hukuman percobaan.

“KPU berbeda pandangan dengan DPR, dan kami sudah menyampaikan pandangan bahwa terpidana tidak bisa ikut pilkada demi tercapainya pilkada bersih dan berintegritas,” ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Ida, semangat mendasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menciptakan pilkada berkualitas, berintegritas dan bersih, sehingga calon dengan status terpidana tidak diizinkan ikut apalagi mencalonkan diri.

“Terpidana itu adalah yang diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Untuk orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, inkracht, dan tanpa melihat jenis hukumannya, statusnya tetap terpidana,” jelas Ida.

Ida memastikan, terpidana yang menjalani hukuman percobaan tetapi mendaftarkan diri, maka berpotensi mendeligitimasi proses dan hasil pemilu, KPU tidak akan berpolemik bersama dewan.

“Penyelenggaraan pemilu selalu dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya,” pungkas Ida.

Namun Ida mengakui, meski nanti akan berbeda pendapat dengan DPR, KPU harus tunduk pada hasil konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah.

Jika hasil konsultasi menyatakan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa ikut pilkada, maka KPU harus menjalankan aturan tersebut.

“Jika RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengatakan lain, misalnya terpidana percobaan bisa ikut pilkada, kami kami akan menghormati dan wajib menjalankan hasil konsultasi tersebut,” ujar Ida.

Hal senada diungkapkan oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, KPU sudah menyatakan status terpidana tidak boleh ikut pilkada. Namun pendapat KPU bisa terkoreksi oleh hasil RDP.

“Ending-nya kita akan minta agar masalah itu menjadi dokumen resmi, sebagaimna praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” terang Arief.

Areif mengakui, dalam rapat konsultasi pada Senin (29/8), anggota fraksi komisi II DPR belum sepakat , bahkan terjadi perdebatan saat pembahasan terkait terpidana yang menjalani masa percobaan. Rapat belum memutuskan dan akan dilanjutkan pada Jumat (3/9).

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...