Rabu, 23 Agustus 2017 | 17.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

Jumat, 2 September 2016 - 12:09 WIB

IMG-17037

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis ringan Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan seksual pria di bawah umur serta dugaan gratifikasi, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi sebagai tersangka dugaan ‎pencucian uang.

“Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk tetapkan R (Rohadi) sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (2/9/2016).

Lanjut Priharsa, pihaknya menjerat Rohadi ‎dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah mendapat banyak informasi mengenai dugaan pencucian uang yang dilakukan Rohadi. Bahkan, informasinya Rohadi memiliki sebuah rumah saksi yang ditengarai kuat merupakan pencucian uang dari ‎tindak pidana korupsi. Namun Priharsa enggan menyebut detil mengenai informasi itu. Termasuk soal dugaan kepemilikan rumah sakit oleh Rohadi tersebut.

“Sedang dilakukan penelusuran aset. Ada sejumlah informasi yang didapat. Tapi KPK belum bisa sampaikan,” terangnya.

Prihasa juga belum mau membeberkan berapa banyak aset yang dimiliki Rohadi yang diduga berasal dari cucian uang haram. Tapi yang jelas saat ini tengah menghitung aset-aset tersebut.

“Untuk jumlahnya belum (ada hitungan) detail. Tapi yang pasti KPK menduga (Rohadi) menyamarkan asetnya untuk mengaburkan asal muasal aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, Rohadi memiliki banyak aset. Misalnya sebuah komplek perumahaan dengan fasilitas water park di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Itu belum termasuk kendaraan-kendaraan roda empat yang dimilikinya.

‎KPK sendiri sudah beberapa kali melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pada pekan lalu. Salah satunya di rumah pribadi Rohadi di Cikedung, Kabupaten Indramayu; sebuah rumah di Kampung Lungadung; sebuah rumah di Tarikolot; dan kantor Kecamatan Cikedung. Kemudian di sebuah apartemen di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara. Ada beberapa dokumen yang disita KPK dari penggeledahan itu.

“Selain dokumen, satu unit mobil Toyota Yaris (juga disita),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...