Selasa, 28 Maret 2017 | 01.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

Jumat, 2 September 2016 - 12:09 WIB

IMG-17037

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis ringan Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan seksual pria di bawah umur serta dugaan gratifikasi, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi sebagai tersangka dugaan ‎pencucian uang.

“Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk tetapkan R (Rohadi) sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (2/9/2016).

Lanjut Priharsa, pihaknya menjerat Rohadi ‎dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah mendapat banyak informasi mengenai dugaan pencucian uang yang dilakukan Rohadi. Bahkan, informasinya Rohadi memiliki sebuah rumah saksi yang ditengarai kuat merupakan pencucian uang dari ‎tindak pidana korupsi. Namun Priharsa enggan menyebut detil mengenai informasi itu. Termasuk soal dugaan kepemilikan rumah sakit oleh Rohadi tersebut.

“Sedang dilakukan penelusuran aset. Ada sejumlah informasi yang didapat. Tapi KPK belum bisa sampaikan,” terangnya.

Prihasa juga belum mau membeberkan berapa banyak aset yang dimiliki Rohadi yang diduga berasal dari cucian uang haram. Tapi yang jelas saat ini tengah menghitung aset-aset tersebut.

“Untuk jumlahnya belum (ada hitungan) detail. Tapi yang pasti KPK menduga (Rohadi) menyamarkan asetnya untuk mengaburkan asal muasal aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, Rohadi memiliki banyak aset. Misalnya sebuah komplek perumahaan dengan fasilitas water park di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Itu belum termasuk kendaraan-kendaraan roda empat yang dimilikinya.

‎KPK sendiri sudah beberapa kali melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pada pekan lalu. Salah satunya di rumah pribadi Rohadi di Cikedung, Kabupaten Indramayu; sebuah rumah di Kampung Lungadung; sebuah rumah di Tarikolot; dan kantor Kecamatan Cikedung. Kemudian di sebuah apartemen di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara. Ada beberapa dokumen yang disita KPK dari penggeledahan itu.

“Selain dokumen, satu unit mobil Toyota Yaris (juga disita),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...