Minggu, 23 April 2017 | 20.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Panitera Pengganti PN Jakut Sebagai Tersangka TPPU

Jumat, 2 September 2016 - 12:09 WIB

IMG-17037

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis ringan Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan seksual pria di bawah umur serta dugaan gratifikasi, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi sebagai tersangka dugaan ‎pencucian uang.

“Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk tetapkan R (Rohadi) sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (2/9/2016).

Lanjut Priharsa, pihaknya menjerat Rohadi ‎dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah mendapat banyak informasi mengenai dugaan pencucian uang yang dilakukan Rohadi. Bahkan, informasinya Rohadi memiliki sebuah rumah saksi yang ditengarai kuat merupakan pencucian uang dari ‎tindak pidana korupsi. Namun Priharsa enggan menyebut detil mengenai informasi itu. Termasuk soal dugaan kepemilikan rumah sakit oleh Rohadi tersebut.

“Sedang dilakukan penelusuran aset. Ada sejumlah informasi yang didapat. Tapi KPK belum bisa sampaikan,” terangnya.

Prihasa juga belum mau membeberkan berapa banyak aset yang dimiliki Rohadi yang diduga berasal dari cucian uang haram. Tapi yang jelas saat ini tengah menghitung aset-aset tersebut.

“Untuk jumlahnya belum (ada hitungan) detail. Tapi yang pasti KPK menduga (Rohadi) menyamarkan asetnya untuk mengaburkan asal muasal aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, Rohadi memiliki banyak aset. Misalnya sebuah komplek perumahaan dengan fasilitas water park di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Itu belum termasuk kendaraan-kendaraan roda empat yang dimilikinya.

‎KPK sendiri sudah beberapa kali melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pada pekan lalu. Salah satunya di rumah pribadi Rohadi di Cikedung, Kabupaten Indramayu; sebuah rumah di Kampung Lungadung; sebuah rumah di Tarikolot; dan kantor Kecamatan Cikedung. Kemudian di sebuah apartemen di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara. Ada beberapa dokumen yang disita KPK dari penggeledahan itu.

“Selain dokumen, satu unit mobil Toyota Yaris (juga disita),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...