Rabu, 24 Januari 2018 | 06.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Izin Tambang Sultra, Mantan Dirjen Minerba Digarap KPK

Kasus Izin Tambang Sultra, Mantan Dirjen Minerba Digarap KPK

Jumat, 2 September 2016 - 12:37 WIB

IMG-17042

Mantan Dirjen Minerba Diperiksa KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kasus dugaan korupsi penerbitan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih terus bergulir. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Setiawan terkait IUP kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Bambang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

“Ya, yang bersangkutan saksi untuk tersangka NA,” ujar Yuyuk saat dikonfirmasi pada Jumat (2/8/2016).

Selain Bambang, KPK juga memeriksa tiga orang dari swasta, yakni Ratih Dewihandajani, Yudhistira Setyawan, dan Teguh Budiyanto serta seorang notaris bernama Andi Nurmadiyanti. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk Nur Alam.

“Sama, mereka juga saksi untuk tersangka NA,” bebernya.

Sebagai informasi,‎ KPK resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keputusan (SK) terkait izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sultra.

Diduga, Gubernur Sultra 2008-2013 dan 2013-2018 itu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.

Selaku Gubernur Sultra, Nur Alam dari tahun 2009 sampai 2014 mengeluarkan tiga SK kepada PT AHB. Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi.

Diduga ada kickback atau imbal jasa yang diterima Nur Alam dalam memberikan tiga SK tersebut.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

PT AHB diketahui merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.‎‎ Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT Inco.

PT AHB juga diketahui berafiliasi dengan PT Billy Indonesia. Hasil tambang nikel oleh PT Billy Indonesia kemudian dijual kepada Richcorp International Limited, perusahaan yang berbasis di Hongkong.

Perusahaan yang bergerak di bisnis tambang tersebut kemudian diduga mengirim uang sebesar US$ 4,5 juta atau sekitar Rp 60 miliar kepada Nur Alam lewat sebuah bank di Hongkong.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...