Kamis, 23 Maret 2017 | 09.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Syafruddin Mengaku Siap Gantikan Budi Gunawan

Syafruddin Mengaku Siap Gantikan Budi Gunawan

Senin, 5 September 2016 - 15:32 WIB

IMG-17120

Komjen Syfruddin. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdikpol) Komjen Pol Syafruddin santer dikabarkan bakal menduduki kursi Wakapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi kabar angin tersebut, Syafruddin pun mengaku siap jika ditunjuk menggantikan Budi Gunawan pada kursi tribarata dua itu.

“Kalau saya siap, tapi tanyakan pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian),” ujar Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Namun saat ditanya lebih lanjut soal peluangnya menjadi wakapolri, Syafruddin enggan berkomentar. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Tito.

“Tanya kapolri yang punya urusan,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebut Kepala Lemdikpol Komjen Pol Syafruddin layak menjadi wakapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Namun, Akom, sapaan akrabnya, enggan ikut campur dalam urusan pengangkatan Syafruddin sebagai Wakapolri.

Menurut dia, pengangkatan wakapolri merupakan kewenangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Bagus, layak sekali. Tapi itu urusan internal kepolisian dong, yang teken pak Tito,” kata Akom di Kompleks Parlemen, Jumat 2 September.

Dari informasi yang dihimpun, Syafruddin, yang lahir di Sulawesi Selatan pada 1961, pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Kepolisian. Pada 2004, ia pernah menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Kemudian di akhir 2009, Syafruddin menjabat sebagai wakapolda Sumatera Utara, lalu kapolda Kalimantan Selatan. Jabatan kadiv Propam Polri pernah dia emban hingga sekarang menjadi Kalemdikpol.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...