Selasa, 28 Maret 2017 | 01.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PP 79 Rampung Sebentar Lagi, Apakabar Target PPh Migas Rp33 T?

PP 79 Rampung Sebentar Lagi, Apakabar Target PPh Migas Rp33 T?

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 08:43 WIB

IMG-17155

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) mengalami titik terang.

Pasalnya Kementerian Keuangan yang tadinya tidak sepakat dengan adanya prinsip assume and discharge kini menjadi setuju.

Lantas bagaimana jika ini PP tersebut berhasil direvisi, apakah akan mempengaruhi penerimaan di sektor pajak?

Menurut Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo dalam jangka pendek kebijakan ini cukup merugikan.

Karena dapat mempengaruhi pendapatan negara di sektor pajak. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci seberapa besar pengaruhnya.

“Tapi secara keseluruhan akan menguntungkan karena penghapusan pajak di Fase eksplorasi akan menambah modal kerja yang akan berdampak pada peningkatan output di Fase eksploitasi,” tutur Yustinus saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Kemudian tambah Yustinus, dari sisi teori pengenaan pajak juga dianggap sudah benar. Karena pajak dikenakan pada saat suatu produk dihasilkan atau pada saat masa eksploitasi.

“Dan ini akan menjadi positif bagi industri dan memberikan kepastian hukum dan menjadi insentif tersendiri,” katanya.

Sebagai infomasi pemerintah menaruh target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp1.496 trliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Target tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target penerimaan perpajakan dalam APBN-Perubahan tahun ini yang sebesar Rp1.539 triliun.

Pemerintah menganggap angka tersebut masih realistis apabila dibandingkan terhadap target setelah penyesuaian yang dilakukan pemerintah dengan menaruh adanya ketidaktercapaian (shortfall) sebesar Rp219 triliun sehingga penerimaan pajak sepanjang tahun ini menjadi Rp1.310 triliun.

Jika dirinci berdasarkan posnya untuk penerimaan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 33 triliun. Sementara itu, pajak non migas sebesar Rp1.271,7 triliun yang terdiri dari PPh nonmigas Rp751,8 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 493,9 triliun, pajak bumi dan bangunan (PPB) Rp17,3 triliun serta pajak lainnya Rp 8,7 triliun.

Pos kepabeanan dan cukai sebesar Rp191,2 triliun yang terdiri dari penerimaan cukai Rp157,2 triliun, bea masuk Rp33,7 triliun, dan bea keluar Rp300 miliar.

Penerimaan ini sangat tergantung pada kondisi perdagangan dunia yang menurun karena gangguan pelemahan ekonomi global.

Kontraksi pada perdagangan membuat pendapatan perusahaan berkurang, secara otomatis akan membuat setoran pada negara lebih kecil.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...