Sabtu, 18 November 2017 | 17.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi I DPR Nyatakan Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN

Komisi I DPR Nyatakan Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN

Tiga Jam Jalani Uji Kelayakan, Budi Gunawan Sebut BIN Banyak Hadapi Tantangan

Reporter : Rakisa | Rabu, 7 September 2016 - 15:28 WIB

IMG-17168

Budi Gunawan menjalani uji kelayakan oleh Komisi I DPR RI. (kininews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Komjen Pol Budi Gunawan akhirnya dinyatakan layak sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen (purn) Sutiyoso oleh Komisi I DPR setelah tiga jam menjalani uji kelayakan.

Dalam pemaparannya mantan calon Kapolri itu menyampaikan tantangan yang akan dihadapi oleh dirinya jika dipercaya mengepalai organisasi indra negara tersebut.

“Ada banyak tantangan dan ancaman yang strategis terhadap keamanan nasional baik dari eksternal yang saat ini semakin kompleks dan tradisional yang bersifat asimetris dan tak berpola. Ada pula ancaman geostrategi yang mencakup ketegangan wilayah seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan sekutunya, Rusia dan sekutunya, ketegangan di Laut China Selatan, Korea dan gejolak Turki,” kata Budi dalam presentasinya di hadapan anggota dan pemimpin Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Budi Gunawan juga menyoroti soal perkembangan teknologi dan cyber crime yang saat ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi serta kemudahan dalam mengakses keamanan di dunia maya. Selain itu, hal lain yang disorot Budi adalah sengketa di area perbatasan, pelaksanaan pilkada serentak, pilpres dan pileg (pemilu legislatif) 2019.

Masih menurut Budi Gunawan sesuai undang-undang, posisi Kepala BIN bertindak sebagai ‘mata dan telinga’ dari seorang Presiden. Sebab, Kepala BIN harus melaporkan segala informasi langsung ke Presiden.

“Kemudian yang kedua sesuai dengan undang-undangnya memang BIN mempunyai single client yaitu presiden. Tentu semua informasi yang dikumpulkan, yang diolah harus secara cepat, tepat, dan akurat bisa disampaikan ke bapak presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan,” katanya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...