Senin, 23 Oktober 2017 | 22.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:24 WIB

IMG-17171

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Indonesia masih belum bisa lepas dari dari ‘Jerat’ impor garam. Setidaknya hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menginginkan agar keran impor garam tidak dibuka saat musim panen. Artinya impor baru boleh dilakukan saat petani garam sedang tidak mengalami panen raya.

“Saya jadi merasa pekerjaan KKP sia-sia. Garamnya sudah cantik dan bagus, tapi tidak membantu harga dasar di tingkat petani. Saya ingin PT Garam impor tapi kan gak bisa juga, kalau garam impor juga masuk besar-besaran, akhirnya ya dia tidak bisa jual juga,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Diketahui impor garam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton, angka tersebut bertambah 900.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 2,1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 1,7 juta ton diantaranya untuk kebutuhan garam untuk industri kimia, sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000-400.000 ton per tahun.

Dari perihal data tersebut, Susi mencurigai ada sejumlah oknum importir garam yang ingin mengambil keuntungan besar dengan mengoplos garam impor dengan garam lokal.

Kecurigaan tersebut ditenggarai lantaran garam impor seharusnya tidak masuk ke dalam produk garam untuk konsumsi dan hanya untuk produksi. Oleh karena itu, Menteri Susi menyampaikan perlu ada koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan terkait persoalan tersebut.

“Selain itu Komisi IV yang menjadi mitra KKP juga harus berkoordinasi dengan Komisi VI. Jangan sampai ini persoalan klasik inu dibiarkan sudah puluhan tahun ini,” tandasnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...