Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:24 WIB

IMG-17171

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Indonesia masih belum bisa lepas dari dari ‘Jerat’ impor garam. Setidaknya hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menginginkan agar keran impor garam tidak dibuka saat musim panen. Artinya impor baru boleh dilakukan saat petani garam sedang tidak mengalami panen raya.

“Saya jadi merasa pekerjaan KKP sia-sia. Garamnya sudah cantik dan bagus, tapi tidak membantu harga dasar di tingkat petani. Saya ingin PT Garam impor tapi kan gak bisa juga, kalau garam impor juga masuk besar-besaran, akhirnya ya dia tidak bisa jual juga,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Diketahui impor garam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton, angka tersebut bertambah 900.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 2,1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 1,7 juta ton diantaranya untuk kebutuhan garam untuk industri kimia, sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000-400.000 ton per tahun.

Dari perihal data tersebut, Susi mencurigai ada sejumlah oknum importir garam yang ingin mengambil keuntungan besar dengan mengoplos garam impor dengan garam lokal.

Kecurigaan tersebut ditenggarai lantaran garam impor seharusnya tidak masuk ke dalam produk garam untuk konsumsi dan hanya untuk produksi. Oleh karena itu, Menteri Susi menyampaikan perlu ada koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan terkait persoalan tersebut.

“Selain itu Komisi IV yang menjadi mitra KKP juga harus berkoordinasi dengan Komisi VI. Jangan sampai ini persoalan klasik inu dibiarkan sudah puluhan tahun ini,” tandasnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...