Jumat, 27 April 2018 | 15.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:24 WIB

IMG-17171

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Indonesia masih belum bisa lepas dari dari ‘Jerat’ impor garam. Setidaknya hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menginginkan agar keran impor garam tidak dibuka saat musim panen. Artinya impor baru boleh dilakukan saat petani garam sedang tidak mengalami panen raya.

“Saya jadi merasa pekerjaan KKP sia-sia. Garamnya sudah cantik dan bagus, tapi tidak membantu harga dasar di tingkat petani. Saya ingin PT Garam impor tapi kan gak bisa juga, kalau garam impor juga masuk besar-besaran, akhirnya ya dia tidak bisa jual juga,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Diketahui impor garam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton, angka tersebut bertambah 900.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 2,1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 1,7 juta ton diantaranya untuk kebutuhan garam untuk industri kimia, sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000-400.000 ton per tahun.

Dari perihal data tersebut, Susi mencurigai ada sejumlah oknum importir garam yang ingin mengambil keuntungan besar dengan mengoplos garam impor dengan garam lokal.

Kecurigaan tersebut ditenggarai lantaran garam impor seharusnya tidak masuk ke dalam produk garam untuk konsumsi dan hanya untuk produksi. Oleh karena itu, Menteri Susi menyampaikan perlu ada koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan terkait persoalan tersebut.

“Selain itu Komisi IV yang menjadi mitra KKP juga harus berkoordinasi dengan Komisi VI. Jangan sampai ini persoalan klasik inu dibiarkan sudah puluhan tahun ini,” tandasnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...