Rabu, 24 Mei 2017 | 09.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:24 WIB

IMG-17171

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Indonesia masih belum bisa lepas dari dari ‘Jerat’ impor garam. Setidaknya hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menginginkan agar keran impor garam tidak dibuka saat musim panen. Artinya impor baru boleh dilakukan saat petani garam sedang tidak mengalami panen raya.

“Saya jadi merasa pekerjaan KKP sia-sia. Garamnya sudah cantik dan bagus, tapi tidak membantu harga dasar di tingkat petani. Saya ingin PT Garam impor tapi kan gak bisa juga, kalau garam impor juga masuk besar-besaran, akhirnya ya dia tidak bisa jual juga,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Diketahui impor garam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton, angka tersebut bertambah 900.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 2,1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 1,7 juta ton diantaranya untuk kebutuhan garam untuk industri kimia, sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000-400.000 ton per tahun.

Dari perihal data tersebut, Susi mencurigai ada sejumlah oknum importir garam yang ingin mengambil keuntungan besar dengan mengoplos garam impor dengan garam lokal.

Kecurigaan tersebut ditenggarai lantaran garam impor seharusnya tidak masuk ke dalam produk garam untuk konsumsi dan hanya untuk produksi. Oleh karena itu, Menteri Susi menyampaikan perlu ada koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan terkait persoalan tersebut.

“Selain itu Komisi IV yang menjadi mitra KKP juga harus berkoordinasi dengan Komisi VI. Jangan sampai ini persoalan klasik inu dibiarkan sudah puluhan tahun ini,” tandasnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...