Rabu, 24 Januari 2018 | 06.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Jerat Impor Garam

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:24 WIB

IMG-17171

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Indonesia masih belum bisa lepas dari dari ‘Jerat’ impor garam. Setidaknya hal itu tercermin dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menginginkan agar keran impor garam tidak dibuka saat musim panen. Artinya impor baru boleh dilakukan saat petani garam sedang tidak mengalami panen raya.

“Saya jadi merasa pekerjaan KKP sia-sia. Garamnya sudah cantik dan bagus, tapi tidak membantu harga dasar di tingkat petani. Saya ingin PT Garam impor tapi kan gak bisa juga, kalau garam impor juga masuk besar-besaran, akhirnya ya dia tidak bisa jual juga,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Diketahui impor garam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton, angka tersebut bertambah 900.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 2,1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 1,7 juta ton diantaranya untuk kebutuhan garam untuk industri kimia, sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000-400.000 ton per tahun.

Dari perihal data tersebut, Susi mencurigai ada sejumlah oknum importir garam yang ingin mengambil keuntungan besar dengan mengoplos garam impor dengan garam lokal.

Kecurigaan tersebut ditenggarai lantaran garam impor seharusnya tidak masuk ke dalam produk garam untuk konsumsi dan hanya untuk produksi. Oleh karena itu, Menteri Susi menyampaikan perlu ada koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perdagangan terkait persoalan tersebut.

“Selain itu Komisi IV yang menjadi mitra KKP juga harus berkoordinasi dengan Komisi VI. Jangan sampai ini persoalan klasik inu dibiarkan sudah puluhan tahun ini,” tandasnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...