Rabu, 18 Januari 2017 | 12.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:58 WIB

IMG-17173

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) resmi mengeluarkan program Amnesty (pengampunan) untuk para pengusaha yang melakukan manipulasi dokumen kapal tangkap ikan dalam rangka menarik minat para pengusaha sektor perikanan.

Program ini dilakukan agar para pengusaha mau melakukan pengukuran ulang kapalnya, dimana program ini sudah berjalan sejak awal Agustus 2016 lalu.

Selama program tersebut berlangsung, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menemukan sejumlah markdown (manipulasi data, -red) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Akibatnya banyak pengusaha yang kapalnya seharusnya tidak mendapatkan subsidi ternyata malah mendapatkan subsidi. Namun para pengusaha yang mengikuti program Amnesty KKP akan dimaafkan, dan melakukan pengukuran ulang kapalnya.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan meskipun pihaknya telah memberikan insentif berupa amnesty markdown, namun masih banyak oknum yang memalsukan ukuran kapalnya.

“Jadi meski sudah diberikan Amnesty, ukurannya juga tidak dinaikan ke ukuran aslinya, akibatnya tidak final-final,” kata Susi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Susi bercerita banyak kapal-kapal perikanan yang sebenarnya memiliki ukuran 150 gross ton (GT). Namun kapal tersebut hanya tercatat 27 GT, kemudian ketika diukur ulang kapal itu hanya naik menjadi 70 GT.

Terkait hal tersebut Susi mencurigai, adanya oknum yang sengaja memalsukan ukura bukan hanya menghindari pajak, tapi juga demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab hanya kapal dengan ukuran di bawah 30 GT yang mendapatkan solar bersubsidi.

“Untuk itu tahun depan kita akan berencana kembali melakukan pengukuran ulang,” kata Susi.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...