Minggu, 19 Februari 2017 | 18.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:58 WIB

IMG-17173

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) resmi mengeluarkan program Amnesty (pengampunan) untuk para pengusaha yang melakukan manipulasi dokumen kapal tangkap ikan dalam rangka menarik minat para pengusaha sektor perikanan.

Program ini dilakukan agar para pengusaha mau melakukan pengukuran ulang kapalnya, dimana program ini sudah berjalan sejak awal Agustus 2016 lalu.

Selama program tersebut berlangsung, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menemukan sejumlah markdown (manipulasi data, -red) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Akibatnya banyak pengusaha yang kapalnya seharusnya tidak mendapatkan subsidi ternyata malah mendapatkan subsidi. Namun para pengusaha yang mengikuti program Amnesty KKP akan dimaafkan, dan melakukan pengukuran ulang kapalnya.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan meskipun pihaknya telah memberikan insentif berupa amnesty markdown, namun masih banyak oknum yang memalsukan ukuran kapalnya.

“Jadi meski sudah diberikan Amnesty, ukurannya juga tidak dinaikan ke ukuran aslinya, akibatnya tidak final-final,” kata Susi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Susi bercerita banyak kapal-kapal perikanan yang sebenarnya memiliki ukuran 150 gross ton (GT). Namun kapal tersebut hanya tercatat 27 GT, kemudian ketika diukur ulang kapal itu hanya naik menjadi 70 GT.

Terkait hal tersebut Susi mencurigai, adanya oknum yang sengaja memalsukan ukura bukan hanya menghindari pajak, tapi juga demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab hanya kapal dengan ukuran di bawah 30 GT yang mendapatkan solar bersubsidi.

“Untuk itu tahun depan kita akan berencana kembali melakukan pengukuran ulang,” kata Susi.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...