Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:58 WIB

IMG-17173

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) resmi mengeluarkan program Amnesty (pengampunan) untuk para pengusaha yang melakukan manipulasi dokumen kapal tangkap ikan dalam rangka menarik minat para pengusaha sektor perikanan.

Program ini dilakukan agar para pengusaha mau melakukan pengukuran ulang kapalnya, dimana program ini sudah berjalan sejak awal Agustus 2016 lalu.

Selama program tersebut berlangsung, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menemukan sejumlah markdown (manipulasi data, -red) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Akibatnya banyak pengusaha yang kapalnya seharusnya tidak mendapatkan subsidi ternyata malah mendapatkan subsidi. Namun para pengusaha yang mengikuti program Amnesty KKP akan dimaafkan, dan melakukan pengukuran ulang kapalnya.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan meskipun pihaknya telah memberikan insentif berupa amnesty markdown, namun masih banyak oknum yang memalsukan ukuran kapalnya.

“Jadi meski sudah diberikan Amnesty, ukurannya juga tidak dinaikan ke ukuran aslinya, akibatnya tidak final-final,” kata Susi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Susi bercerita banyak kapal-kapal perikanan yang sebenarnya memiliki ukuran 150 gross ton (GT). Namun kapal tersebut hanya tercatat 27 GT, kemudian ketika diukur ulang kapal itu hanya naik menjadi 70 GT.

Terkait hal tersebut Susi mencurigai, adanya oknum yang sengaja memalsukan ukura bukan hanya menghindari pajak, tapi juga demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab hanya kapal dengan ukuran di bawah 30 GT yang mendapatkan solar bersubsidi.

“Untuk itu tahun depan kita akan berencana kembali melakukan pengukuran ulang,” kata Susi.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...