Senin, 20 November 2017 | 22.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:58 WIB

IMG-17173

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) resmi mengeluarkan program Amnesty (pengampunan) untuk para pengusaha yang melakukan manipulasi dokumen kapal tangkap ikan dalam rangka menarik minat para pengusaha sektor perikanan.

Program ini dilakukan agar para pengusaha mau melakukan pengukuran ulang kapalnya, dimana program ini sudah berjalan sejak awal Agustus 2016 lalu.

Selama program tersebut berlangsung, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menemukan sejumlah markdown (manipulasi data, -red) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Akibatnya banyak pengusaha yang kapalnya seharusnya tidak mendapatkan subsidi ternyata malah mendapatkan subsidi. Namun para pengusaha yang mengikuti program Amnesty KKP akan dimaafkan, dan melakukan pengukuran ulang kapalnya.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan meskipun pihaknya telah memberikan insentif berupa amnesty markdown, namun masih banyak oknum yang memalsukan ukuran kapalnya.

“Jadi meski sudah diberikan Amnesty, ukurannya juga tidak dinaikan ke ukuran aslinya, akibatnya tidak final-final,” kata Susi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Susi bercerita banyak kapal-kapal perikanan yang sebenarnya memiliki ukuran 150 gross ton (GT). Namun kapal tersebut hanya tercatat 27 GT, kemudian ketika diukur ulang kapal itu hanya naik menjadi 70 GT.

Terkait hal tersebut Susi mencurigai, adanya oknum yang sengaja memalsukan ukura bukan hanya menghindari pajak, tapi juga demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab hanya kapal dengan ukuran di bawah 30 GT yang mendapatkan solar bersubsidi.

“Untuk itu tahun depan kita akan berencana kembali melakukan pengukuran ulang,” kata Susi.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...