Jumat, 27 April 2018 | 15.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Menteri Susi Ungkap Masih Banyak Kapal Yang Lakukan Markdown

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 September 2016 - 16:58 WIB

IMG-17173

Menteri Susi. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) resmi mengeluarkan program Amnesty (pengampunan) untuk para pengusaha yang melakukan manipulasi dokumen kapal tangkap ikan dalam rangka menarik minat para pengusaha sektor perikanan.

Program ini dilakukan agar para pengusaha mau melakukan pengukuran ulang kapalnya, dimana program ini sudah berjalan sejak awal Agustus 2016 lalu.

Selama program tersebut berlangsung, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menemukan sejumlah markdown (manipulasi data, -red) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Akibatnya banyak pengusaha yang kapalnya seharusnya tidak mendapatkan subsidi ternyata malah mendapatkan subsidi. Namun para pengusaha yang mengikuti program Amnesty KKP akan dimaafkan, dan melakukan pengukuran ulang kapalnya.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan meskipun pihaknya telah memberikan insentif berupa amnesty markdown, namun masih banyak oknum yang memalsukan ukuran kapalnya.

“Jadi meski sudah diberikan Amnesty, ukurannya juga tidak dinaikan ke ukuran aslinya, akibatnya tidak final-final,” kata Susi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu, (7/9/2016).

Susi bercerita banyak kapal-kapal perikanan yang sebenarnya memiliki ukuran 150 gross ton (GT). Namun kapal tersebut hanya tercatat 27 GT, kemudian ketika diukur ulang kapal itu hanya naik menjadi 70 GT.

Terkait hal tersebut Susi mencurigai, adanya oknum yang sengaja memalsukan ukura bukan hanya menghindari pajak, tapi juga demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Sebab hanya kapal dengan ukuran di bawah 30 GT yang mendapatkan solar bersubsidi.

“Untuk itu tahun depan kita akan berencana kembali melakukan pengukuran ulang,” kata Susi.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...