Kamis, 26 April 2018 | 14.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ajip Rosidi: PDS HB Jassin Tak Menolak Dikelola Pemprov DKI

Ajip Rosidi: PDS HB Jassin Tak Menolak Dikelola Pemprov DKI

Kamis, 8 September 2016 - 17:29 WIB

IMG-17204

Ajip Rosidi (tengah) saat konferensi pers terkait PDS HB Jassin, Kamis (9/8/2016). (Kininews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Pembina Yayasan Dokumentasi Sastra (YDS) HB Jassin, Ajip Rosidi mengatakan pihaknya tidak pernah menolak Pemprov DKI mengelola PDS HB Jassin seperti apa yang disebut Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia mengatakan dalam perjalanannya, PDS HB Jassin dan Pemprov DKI memiliki hubungan yang baik. Namun, dengan bergantinya pemimpin, hubungan keduanya menjadi pasang surut. Bahkan PDS sempat mengalami krisis keuangan.

“Pada 2013, perubahan mencolok terjadi di mana Jokowi menjadi Gubernur, PDS HB Jassin mendapat bantuan Rp1,2 miliar per tahun. Namun, di 2015, ada peraturan baru soal dana hibah. Kemudian pengurus dan Badan PErpustakaan dan Asrsip Daerah DKI membuat kesepakatan bahwa Yayasan PDS akan bergabung di lingkungan Pemprov DKI,” jelasnya pada konferensi pers, Kamis (8/9/2016).

(Baca Juga : Disebut Hina Sastrawan, Ahok Diminta Belajar Sopan Santun)

Saat itu, lanjutnya, proposal permohonan anggaran untuk PDS HB Jassin tidak direalisasikan. Sehingga pengurus membuat surat permohonan dana kepada Gubernur DKI untuk menggaji 11 orang karyawan masing-masing Rp188.343.400 (Rp26.906.200 x 7 bulan).

Tanggal 30 Juni, ungkapnya, surat itu disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta dengan cara pengiriman langsung ke rekening.

“Jadi PDS HB Jassin tidak menolak untuk bergabung di Pemda, tapi dari dulu cuma rapat-rapat melulu sampai empat puluh kali enggak pernah terealisasi. Jadi Ahok jangan ngomong asal,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...