Senin, 19 Februari 2018 | 10.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ajip Rosidi: PDS HB Jassin Tak Menolak Dikelola Pemprov DKI

Ajip Rosidi: PDS HB Jassin Tak Menolak Dikelola Pemprov DKI

Kamis, 8 September 2016 - 17:29 WIB

IMG-17204

Ajip Rosidi (tengah) saat konferensi pers terkait PDS HB Jassin, Kamis (9/8/2016). (Kininews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Pembina Yayasan Dokumentasi Sastra (YDS) HB Jassin, Ajip Rosidi mengatakan pihaknya tidak pernah menolak Pemprov DKI mengelola PDS HB Jassin seperti apa yang disebut Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia mengatakan dalam perjalanannya, PDS HB Jassin dan Pemprov DKI memiliki hubungan yang baik. Namun, dengan bergantinya pemimpin, hubungan keduanya menjadi pasang surut. Bahkan PDS sempat mengalami krisis keuangan.

“Pada 2013, perubahan mencolok terjadi di mana Jokowi menjadi Gubernur, PDS HB Jassin mendapat bantuan Rp1,2 miliar per tahun. Namun, di 2015, ada peraturan baru soal dana hibah. Kemudian pengurus dan Badan PErpustakaan dan Asrsip Daerah DKI membuat kesepakatan bahwa Yayasan PDS akan bergabung di lingkungan Pemprov DKI,” jelasnya pada konferensi pers, Kamis (8/9/2016).

(Baca Juga : Disebut Hina Sastrawan, Ahok Diminta Belajar Sopan Santun)

Saat itu, lanjutnya, proposal permohonan anggaran untuk PDS HB Jassin tidak direalisasikan. Sehingga pengurus membuat surat permohonan dana kepada Gubernur DKI untuk menggaji 11 orang karyawan masing-masing Rp188.343.400 (Rp26.906.200 x 7 bulan).

Tanggal 30 Juni, ungkapnya, surat itu disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta dengan cara pengiriman langsung ke rekening.

“Jadi PDS HB Jassin tidak menolak untuk bergabung di Pemda, tapi dari dulu cuma rapat-rapat melulu sampai empat puluh kali enggak pernah terealisasi. Jadi Ahok jangan ngomong asal,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 10:26 WIB

Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini

Sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar.Agendanya adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut ...
Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres
Politik - Senin, 19 Februari 2018 - 10:05 WIB

Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan insiden pencegahan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...