Rabu, 25 April 2018 | 03.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 20:08 WIB

IMG-17206

Rapat DPR Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani bahas RKAKL 2017, di Gedung DPR RI. (Kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hari ini mengusulkan pagu Anggaran untuk tahun 2017 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 42,17 Triliun.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2017 diusulkan sebagai berikut Sekretariat Jenderal sebesar Rp16,8 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp 156,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,23 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,49 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 142,83 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 131,72 miliar, ‎Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp 12,3 triliun termasuk di dalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.

Unit lainnya seperti Ditjen Kekayaan Negara mendapat Rp 741,02 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 788,43 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran Rp 171,6 miliar di 2017.

Melihat data tersebut Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp 16,8 triliun. Dimana 81,5%-nya akan digunakan untuk belanja pegawai Kemenkeu sebanyak lebih dari 72.000 orang.

“Anggaran Setjen dialokasikan Rp 16,8 triliun itu untuk mengelola institusi Kemenkeu dengan baik,” tutur Sri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/9/2016).

Ani menambahkan, realisasi anggaran belanja pegawai Kemenkeu di APBN Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 11,9 triliun hingga saat ini. Sementara pagu belanja pegawai mencapai Rp 15,92 triliun.

‎”Jadi dengan adanya penambahan ini diharapkan Sekjen bisa lebih baik lagi dalam mengelola institusi ini,” kata Ani.

Dengan sudah adanya komposisi tersebut, Ani meminta kepada unit-unit kerja di Direktorat terkait dapat segera mengelola anggaran mulai dari penyusunan APBN yang kredibel, hingga penyelesaian UU APBN.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...