Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 20:08 WIB

IMG-17206

Rapat DPR Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani bahas RKAKL 2017, di Gedung DPR RI. (Kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hari ini mengusulkan pagu Anggaran untuk tahun 2017 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 42,17 Triliun.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2017 diusulkan sebagai berikut Sekretariat Jenderal sebesar Rp16,8 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp 156,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,23 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,49 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 142,83 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 131,72 miliar, ‎Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp 12,3 triliun termasuk di dalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.

Unit lainnya seperti Ditjen Kekayaan Negara mendapat Rp 741,02 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 788,43 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran Rp 171,6 miliar di 2017.

Melihat data tersebut Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp 16,8 triliun. Dimana 81,5%-nya akan digunakan untuk belanja pegawai Kemenkeu sebanyak lebih dari 72.000 orang.

“Anggaran Setjen dialokasikan Rp 16,8 triliun itu untuk mengelola institusi Kemenkeu dengan baik,” tutur Sri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/9/2016).

Ani menambahkan, realisasi anggaran belanja pegawai Kemenkeu di APBN Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 11,9 triliun hingga saat ini. Sementara pagu belanja pegawai mencapai Rp 15,92 triliun.

‎”Jadi dengan adanya penambahan ini diharapkan Sekjen bisa lebih baik lagi dalam mengelola institusi ini,” kata Ani.

Dengan sudah adanya komposisi tersebut, Ani meminta kepada unit-unit kerja di Direktorat terkait dapat segera mengelola anggaran mulai dari penyusunan APBN yang kredibel, hingga penyelesaian UU APBN.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...