Minggu, 22 Oktober 2017 | 00.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 20:08 WIB

IMG-17206

Rapat DPR Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani bahas RKAKL 2017, di Gedung DPR RI. (Kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hari ini mengusulkan pagu Anggaran untuk tahun 2017 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 42,17 Triliun.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2017 diusulkan sebagai berikut Sekretariat Jenderal sebesar Rp16,8 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp 156,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,23 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,49 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 142,83 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 131,72 miliar, ‎Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp 12,3 triliun termasuk di dalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.

Unit lainnya seperti Ditjen Kekayaan Negara mendapat Rp 741,02 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 788,43 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran Rp 171,6 miliar di 2017.

Melihat data tersebut Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp 16,8 triliun. Dimana 81,5%-nya akan digunakan untuk belanja pegawai Kemenkeu sebanyak lebih dari 72.000 orang.

“Anggaran Setjen dialokasikan Rp 16,8 triliun itu untuk mengelola institusi Kemenkeu dengan baik,” tutur Sri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/9/2016).

Ani menambahkan, realisasi anggaran belanja pegawai Kemenkeu di APBN Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 11,9 triliun hingga saat ini. Sementara pagu belanja pegawai mencapai Rp 15,92 triliun.

‎”Jadi dengan adanya penambahan ini diharapkan Sekjen bisa lebih baik lagi dalam mengelola institusi ini,” kata Ani.

Dengan sudah adanya komposisi tersebut, Ani meminta kepada unit-unit kerja di Direktorat terkait dapat segera mengelola anggaran mulai dari penyusunan APBN yang kredibel, hingga penyelesaian UU APBN.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:05 WIB

Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon

Mangkir sidang perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui pergi ke Cirebon untuk menghadiri Haul ...
Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:31 WIB

Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran masih terus dibahas DPR. Kini, tersisa dua hal yang masih menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan mengenai ...
Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK
Peristiwa - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK

Aksi unjukrasa mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) siang kemarin, hingga larut ...
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...