Rabu, 13 Desember 2017 | 06.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Setjen Kemenkeu Dapat Porsi Paling Besar, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 20:08 WIB

IMG-17206

Rapat DPR Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani bahas RKAKL 2017, di Gedung DPR RI. (Kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hari ini mengusulkan pagu Anggaran untuk tahun 2017 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 42,17 Triliun.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2017 diusulkan sebagai berikut Sekretariat Jenderal sebesar Rp16,8 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp 156,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,23 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,49 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 142,83 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 131,72 miliar, ‎Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp 12,3 triliun termasuk di dalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.

Unit lainnya seperti Ditjen Kekayaan Negara mendapat Rp 741,02 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 788,43 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran Rp 171,6 miliar di 2017.

Melihat data tersebut Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp 16,8 triliun. Dimana 81,5%-nya akan digunakan untuk belanja pegawai Kemenkeu sebanyak lebih dari 72.000 orang.

“Anggaran Setjen dialokasikan Rp 16,8 triliun itu untuk mengelola institusi Kemenkeu dengan baik,” tutur Sri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/9/2016).

Ani menambahkan, realisasi anggaran belanja pegawai Kemenkeu di APBN Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 11,9 triliun hingga saat ini. Sementara pagu belanja pegawai mencapai Rp 15,92 triliun.

‎”Jadi dengan adanya penambahan ini diharapkan Sekjen bisa lebih baik lagi dalam mengelola institusi ini,” kata Ani.

Dengan sudah adanya komposisi tersebut, Ani meminta kepada unit-unit kerja di Direktorat terkait dapat segera mengelola anggaran mulai dari penyusunan APBN yang kredibel, hingga penyelesaian UU APBN.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...