Selasa, 24 Januari 2017 | 06.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 22:31 WIB

IMG-17212

Program pengampunan pajak.

Jakarta, kini.co.id – Usai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan materinya. Kini secara bergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI memberikan tanggapan dan masukan untuk pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Indah Kurnia memberikan sarat terkait kebijakan Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani selesai memaparkan materinya.

Dalam kesempatan tersebut Indah menyarankan agar pemerintah memperpanjang tarif 2% yang akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Indah menjelaskan, perkiraan dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa, tebusan Tax Amnesty hingga akhir tahun hanya akan mencapai di angka Rp 18 triliun atau jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

“Saya rasa perpanjangan cukup bagus untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut amnesty pajak,” kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, (8/9/2016).

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa, target penerimaan bukan menjadi satu-satunya hal yang di incar oleh pemerintah dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini karena fokus amnesty juga sekaligus memperbaiki daftar wajib pajak.

“Dengan demikian jika tarif 2% diperpanjang, tentu bisa menjaring lebih banyak peserta dan menambah wajib pajak dan memperbaiki data dasar wajib pajak,” ujarnya.

Diketahui tarif tebusan pajak yang diberikan untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2%. Tarifnya flat hingga Maret 2017. Sedangkan untuk kategori UMKM yang memiliki aset di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5%.

Namun jika wajib pajak hanya melaporkan kekayaannya (deklarasi, -red) dikenakan tarif 4% untuk periode tiga bulan pertama, kemudian tarifnya naik 6% untuk tiga bulan kedua dan menjadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Sedangkan untuk WP kelas Kakap yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi aset, tarifnya fluktuatif atau berbeda jika dibandingkan dengan kategori UMKM Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tarif sebesar 2% untuk masa pengajuan di tiga bulan pertama dan kemudian tarifnya naik masing-masing menjadi 3% pada tiga bulan kedua, dan 5% pada tiga bulan terakhir.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan
Nasional - Selasa, 24 Januari 2017 - 00:08 WIB

Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan

Tujuh belas orang WNI yang diduga bergabung dengan ISIS dan di deportasi Pemerintah Turki ke Indonesia saat ini masih menjalani ...
Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 22:07 WIB

Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mempertanyakan simbol Palu-Arit yang terdapat pada uang pecahan baru Bank Indonesia. ...
Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 17:24 WIB

Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK); Febri Diansyah mengatakan penyidik bisa saja kembali memanggil istri mantan Direktur PT Garuda ...
Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:59 WIB

Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun

Wakil Direktur MAK, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan modus jual beli jabatan seringkali dilakukan pada moment menjelang atau setelah Pilkada."Tujuannya adalah ...
Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:57 WIB

Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun

Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Virgo Sulianto Gohardi menduga sekitar 90% dari proses pengisian 21.000 jabatan kepala dinas di ...
Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan
Peristiwa - Senin, 23 Januari 2017 - 14:24 WIB

Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan

Dukungan terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengalir dari berbagai kalangan, termasuk selebritis.Pelawak Kiwil misalnya, yang ...