Selasa, 28 Maret 2017 | 03.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 22:31 WIB

IMG-17212

Program pengampunan pajak.

Jakarta, kini.co.id – Usai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan materinya. Kini secara bergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI memberikan tanggapan dan masukan untuk pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Indah Kurnia memberikan sarat terkait kebijakan Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani selesai memaparkan materinya.

Dalam kesempatan tersebut Indah menyarankan agar pemerintah memperpanjang tarif 2% yang akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Indah menjelaskan, perkiraan dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa, tebusan Tax Amnesty hingga akhir tahun hanya akan mencapai di angka Rp 18 triliun atau jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

“Saya rasa perpanjangan cukup bagus untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut amnesty pajak,” kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, (8/9/2016).

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa, target penerimaan bukan menjadi satu-satunya hal yang di incar oleh pemerintah dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini karena fokus amnesty juga sekaligus memperbaiki daftar wajib pajak.

“Dengan demikian jika tarif 2% diperpanjang, tentu bisa menjaring lebih banyak peserta dan menambah wajib pajak dan memperbaiki data dasar wajib pajak,” ujarnya.

Diketahui tarif tebusan pajak yang diberikan untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2%. Tarifnya flat hingga Maret 2017. Sedangkan untuk kategori UMKM yang memiliki aset di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5%.

Namun jika wajib pajak hanya melaporkan kekayaannya (deklarasi, -red) dikenakan tarif 4% untuk periode tiga bulan pertama, kemudian tarifnya naik 6% untuk tiga bulan kedua dan menjadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Sedangkan untuk WP kelas Kakap yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi aset, tarifnya fluktuatif atau berbeda jika dibandingkan dengan kategori UMKM Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tarif sebesar 2% untuk masa pengajuan di tiga bulan pertama dan kemudian tarifnya naik masing-masing menjadi 3% pada tiga bulan kedua, dan 5% pada tiga bulan terakhir.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...