Rabu, 13 Desember 2017 | 10.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 22:31 WIB

IMG-17212

Program pengampunan pajak.

Jakarta, kini.co.id – Usai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan materinya. Kini secara bergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI memberikan tanggapan dan masukan untuk pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Indah Kurnia memberikan sarat terkait kebijakan Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani selesai memaparkan materinya.

Dalam kesempatan tersebut Indah menyarankan agar pemerintah memperpanjang tarif 2% yang akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Indah menjelaskan, perkiraan dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa, tebusan Tax Amnesty hingga akhir tahun hanya akan mencapai di angka Rp 18 triliun atau jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

“Saya rasa perpanjangan cukup bagus untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut amnesty pajak,” kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, (8/9/2016).

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa, target penerimaan bukan menjadi satu-satunya hal yang di incar oleh pemerintah dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini karena fokus amnesty juga sekaligus memperbaiki daftar wajib pajak.

“Dengan demikian jika tarif 2% diperpanjang, tentu bisa menjaring lebih banyak peserta dan menambah wajib pajak dan memperbaiki data dasar wajib pajak,” ujarnya.

Diketahui tarif tebusan pajak yang diberikan untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2%. Tarifnya flat hingga Maret 2017. Sedangkan untuk kategori UMKM yang memiliki aset di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5%.

Namun jika wajib pajak hanya melaporkan kekayaannya (deklarasi, -red) dikenakan tarif 4% untuk periode tiga bulan pertama, kemudian tarifnya naik 6% untuk tiga bulan kedua dan menjadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Sedangkan untuk WP kelas Kakap yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi aset, tarifnya fluktuatif atau berbeda jika dibandingkan dengan kategori UMKM Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tarif sebesar 2% untuk masa pengajuan di tiga bulan pertama dan kemudian tarifnya naik masing-masing menjadi 3% pada tiga bulan kedua, dan 5% pada tiga bulan terakhir.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...
Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 09:10 WIB

Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Firman tiba ...
Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:29 WIB

Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menetapkan susunan Majelis Hakim dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis ...
Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:26 WIB

Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto

Sidang kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, akan mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 ...
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...