Rabu, 25 April 2018 | 03.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 22:31 WIB

IMG-17212

Program pengampunan pajak.

Jakarta, kini.co.id – Usai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan materinya. Kini secara bergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI memberikan tanggapan dan masukan untuk pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Indah Kurnia memberikan sarat terkait kebijakan Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani selesai memaparkan materinya.

Dalam kesempatan tersebut Indah menyarankan agar pemerintah memperpanjang tarif 2% yang akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Indah menjelaskan, perkiraan dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa, tebusan Tax Amnesty hingga akhir tahun hanya akan mencapai di angka Rp 18 triliun atau jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

“Saya rasa perpanjangan cukup bagus untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut amnesty pajak,” kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, (8/9/2016).

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa, target penerimaan bukan menjadi satu-satunya hal yang di incar oleh pemerintah dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini karena fokus amnesty juga sekaligus memperbaiki daftar wajib pajak.

“Dengan demikian jika tarif 2% diperpanjang, tentu bisa menjaring lebih banyak peserta dan menambah wajib pajak dan memperbaiki data dasar wajib pajak,” ujarnya.

Diketahui tarif tebusan pajak yang diberikan untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2%. Tarifnya flat hingga Maret 2017. Sedangkan untuk kategori UMKM yang memiliki aset di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5%.

Namun jika wajib pajak hanya melaporkan kekayaannya (deklarasi, -red) dikenakan tarif 4% untuk periode tiga bulan pertama, kemudian tarifnya naik 6% untuk tiga bulan kedua dan menjadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Sedangkan untuk WP kelas Kakap yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi aset, tarifnya fluktuatif atau berbeda jika dibandingkan dengan kategori UMKM Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tarif sebesar 2% untuk masa pengajuan di tiga bulan pertama dan kemudian tarifnya naik masing-masing menjadi 3% pada tiga bulan kedua, dan 5% pada tiga bulan terakhir.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...