Senin, 26 Juni 2017 | 00.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

PDIP Usulkan Pemerintah Perpanjang Program Tax Amensty

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 September 2016 - 22:31 WIB

IMG-17212

Program pengampunan pajak.

Jakarta, kini.co.id – Usai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan materinya. Kini secara bergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI memberikan tanggapan dan masukan untuk pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Indah Kurnia memberikan sarat terkait kebijakan Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani selesai memaparkan materinya.

Dalam kesempatan tersebut Indah menyarankan agar pemerintah memperpanjang tarif 2% yang akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Indah menjelaskan, perkiraan dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa, tebusan Tax Amnesty hingga akhir tahun hanya akan mencapai di angka Rp 18 triliun atau jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 165 triliun.

“Saya rasa perpanjangan cukup bagus untuk mengajak lebih banyak lagi wajib pajak ikut amnesty pajak,” kata Indah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, (8/9/2016).

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa, target penerimaan bukan menjadi satu-satunya hal yang di incar oleh pemerintah dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini karena fokus amnesty juga sekaligus memperbaiki daftar wajib pajak.

“Dengan demikian jika tarif 2% diperpanjang, tentu bisa menjaring lebih banyak peserta dan menambah wajib pajak dan memperbaiki data dasar wajib pajak,” ujarnya.

Diketahui tarif tebusan pajak yang diberikan untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2%. Tarifnya flat hingga Maret 2017. Sedangkan untuk kategori UMKM yang memiliki aset di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5%.

Namun jika wajib pajak hanya melaporkan kekayaannya (deklarasi, -red) dikenakan tarif 4% untuk periode tiga bulan pertama, kemudian tarifnya naik 6% untuk tiga bulan kedua dan menjadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Sedangkan untuk WP kelas Kakap yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi aset, tarifnya fluktuatif atau berbeda jika dibandingkan dengan kategori UMKM Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tarif sebesar 2% untuk masa pengajuan di tiga bulan pertama dan kemudian tarifnya naik masing-masing menjadi 3% pada tiga bulan kedua, dan 5% pada tiga bulan terakhir.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...
Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:32 WIB

Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI

Tim GNPF-MUI menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak ...
Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut
Nasional - Minggu, 25 Juni 2017 - 21:37 WIB

Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut

Paska insiden penyerangan yang dilakukan Hendra dan Sawaludin Pakhpahan, yang diduga merupakan pendukung Islamic State terhadap anggota polisi di ...
Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 20:59 WIB

Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut

Dua orang pelaku yang diduga merupakan pendukung Islamic State , melakukan penyerangan terhadap dua anggota Polda Sumatera Utara yang tengah ...
Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 11:01 WIB

Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir dalam khutbah Idul Fitri 1438 Hijriyah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (25/6) menyebutkan ...