Jumat, 27 April 2018 | 15.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 September 2016 - 12:31 WIB

IMG-17225

ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) resmi menandatangani pembentukan perusahaan prinsipal pembayaran Nasional guna membentuk ekosistem dari Nasional Payment Gateway (NGP).

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Maryono pembentukan ekosistem NGP ini dapat menciptakan efisiensi biaya yang sangat besar pada bank-bank BUMN.

“Diperkirakan bank milik negara secara total akan menghemat sekitar Rp 6,8 triliun per tahun dengan adanya NPG ini,” tuturnya di sela-sela penandatangan MoU, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, (9/9/2016).

Sedangkan untuk nasabah, NGP ini dapat memberikan layanan lebih baik bagi masyarakat. Sebab NPG ini akan menjadikan biaya transaksi ATM yang sangat murah.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Asmawi Syam. Asmawi berujar saat ini, bank-bank Himbara sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Di tahun 2016, diharapkan 10.000 ATM dan 10.000 EDC bank-bank Himbara sudah beroperasi.

Selama ini kata dia perbankan BUMN membeli ATM sekira Rp100 juta. Artinya dengan adanya sinergi ini sekarang pembeliannya bisa dibagi empat. Jika di bagi emapt maka setiap bank hanya mengeluarkan dana Rp 25 juta untuk membeli ATM.

“Itu kan menghemat sebesar tiga perempat dari selama ini. Jadi kita bayar seperempat kalau Rp100 juta kita bayarnya Rp 25 juta, yang dihemat kan Rp75 juta. Penghematan ini untuk operation, branding, commercial,” ujarnya.

Sebagai informasi NGP merupakan wadah bagi sistem pembayaran nasional yang didukung bank-bank milik negara (Himbara). NGP ini nanti akan dikoordinasikan oleh sebuah perusahaan prinsipal yang dibentuk Himbara dengan pemegang saham mayoritas Holding BUMN bidang keuangan yang saat ini sedang dalam proses.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...