Rabu, 24 Mei 2017 | 09.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 September 2016 - 12:31 WIB

IMG-17225

ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) resmi menandatangani pembentukan perusahaan prinsipal pembayaran Nasional guna membentuk ekosistem dari Nasional Payment Gateway (NGP).

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Maryono pembentukan ekosistem NGP ini dapat menciptakan efisiensi biaya yang sangat besar pada bank-bank BUMN.

“Diperkirakan bank milik negara secara total akan menghemat sekitar Rp 6,8 triliun per tahun dengan adanya NPG ini,” tuturnya di sela-sela penandatangan MoU, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, (9/9/2016).

Sedangkan untuk nasabah, NGP ini dapat memberikan layanan lebih baik bagi masyarakat. Sebab NPG ini akan menjadikan biaya transaksi ATM yang sangat murah.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Asmawi Syam. Asmawi berujar saat ini, bank-bank Himbara sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Di tahun 2016, diharapkan 10.000 ATM dan 10.000 EDC bank-bank Himbara sudah beroperasi.

Selama ini kata dia perbankan BUMN membeli ATM sekira Rp100 juta. Artinya dengan adanya sinergi ini sekarang pembeliannya bisa dibagi empat. Jika di bagi emapt maka setiap bank hanya mengeluarkan dana Rp 25 juta untuk membeli ATM.

“Itu kan menghemat sebesar tiga perempat dari selama ini. Jadi kita bayar seperempat kalau Rp100 juta kita bayarnya Rp 25 juta, yang dihemat kan Rp75 juta. Penghematan ini untuk operation, branding, commercial,” ujarnya.

Sebagai informasi NGP merupakan wadah bagi sistem pembayaran nasional yang didukung bank-bank milik negara (Himbara). NGP ini nanti akan dikoordinasikan oleh sebuah perusahaan prinsipal yang dibentuk Himbara dengan pemegang saham mayoritas Holding BUMN bidang keuangan yang saat ini sedang dalam proses.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...