Kamis, 19 Januari 2017 | 09.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 September 2016 - 12:31 WIB

IMG-17225

ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) resmi menandatangani pembentukan perusahaan prinsipal pembayaran Nasional guna membentuk ekosistem dari Nasional Payment Gateway (NGP).

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Maryono pembentukan ekosistem NGP ini dapat menciptakan efisiensi biaya yang sangat besar pada bank-bank BUMN.

“Diperkirakan bank milik negara secara total akan menghemat sekitar Rp 6,8 triliun per tahun dengan adanya NPG ini,” tuturnya di sela-sela penandatangan MoU, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, (9/9/2016).

Sedangkan untuk nasabah, NGP ini dapat memberikan layanan lebih baik bagi masyarakat. Sebab NPG ini akan menjadikan biaya transaksi ATM yang sangat murah.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Asmawi Syam. Asmawi berujar saat ini, bank-bank Himbara sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Di tahun 2016, diharapkan 10.000 ATM dan 10.000 EDC bank-bank Himbara sudah beroperasi.

Selama ini kata dia perbankan BUMN membeli ATM sekira Rp100 juta. Artinya dengan adanya sinergi ini sekarang pembeliannya bisa dibagi empat. Jika di bagi emapt maka setiap bank hanya mengeluarkan dana Rp 25 juta untuk membeli ATM.

“Itu kan menghemat sebesar tiga perempat dari selama ini. Jadi kita bayar seperempat kalau Rp100 juta kita bayarnya Rp 25 juta, yang dihemat kan Rp75 juta. Penghematan ini untuk operation, branding, commercial,” ujarnya.

Sebagai informasi NGP merupakan wadah bagi sistem pembayaran nasional yang didukung bank-bank milik negara (Himbara). NGP ini nanti akan dikoordinasikan oleh sebuah perusahaan prinsipal yang dibentuk Himbara dengan pemegang saham mayoritas Holding BUMN bidang keuangan yang saat ini sedang dalam proses.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...