Senin, 23 Oktober 2017 | 22.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Bentuk Perusahaan Prinsipal Pembayaran Nasional, Perbankan Hemat Rp6,8 T

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 September 2016 - 12:31 WIB

IMG-17225

ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) resmi menandatangani pembentukan perusahaan prinsipal pembayaran Nasional guna membentuk ekosistem dari Nasional Payment Gateway (NGP).

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Maryono pembentukan ekosistem NGP ini dapat menciptakan efisiensi biaya yang sangat besar pada bank-bank BUMN.

“Diperkirakan bank milik negara secara total akan menghemat sekitar Rp 6,8 triliun per tahun dengan adanya NPG ini,” tuturnya di sela-sela penandatangan MoU, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, (9/9/2016).

Sedangkan untuk nasabah, NGP ini dapat memberikan layanan lebih baik bagi masyarakat. Sebab NPG ini akan menjadikan biaya transaksi ATM yang sangat murah.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Asmawi Syam. Asmawi berujar saat ini, bank-bank Himbara sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Di tahun 2016, diharapkan 10.000 ATM dan 10.000 EDC bank-bank Himbara sudah beroperasi.

Selama ini kata dia perbankan BUMN membeli ATM sekira Rp100 juta. Artinya dengan adanya sinergi ini sekarang pembeliannya bisa dibagi empat. Jika di bagi emapt maka setiap bank hanya mengeluarkan dana Rp 25 juta untuk membeli ATM.

“Itu kan menghemat sebesar tiga perempat dari selama ini. Jadi kita bayar seperempat kalau Rp100 juta kita bayarnya Rp 25 juta, yang dihemat kan Rp75 juta. Penghematan ini untuk operation, branding, commercial,” ujarnya.

Sebagai informasi NGP merupakan wadah bagi sistem pembayaran nasional yang didukung bank-bank milik negara (Himbara). NGP ini nanti akan dikoordinasikan oleh sebuah perusahaan prinsipal yang dibentuk Himbara dengan pemegang saham mayoritas Holding BUMN bidang keuangan yang saat ini sedang dalam proses.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...