Rabu, 26 Juli 2017 | 13.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Suap Mantan Gubsu, Surya Paloh Bakal Diperiksa KPK

Kasus Suap Mantan Gubsu, Surya Paloh Bakal Diperiksa KPK

Jumat, 9 September 2016 - 13:43 WIB

IMG-17231

Surya Paloh

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho.

Hal itu dibenarkan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Jumat (9/9/2016). Yuyuk mengatakan Paloh akan menjaani pemeriksaan sebagai saksi atas permintaan tersangka, Budiman Nadapdap yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Sumut.

“Posisi KPK memfasilitasi permintaan tersangka,” ujar Yuyuk.

Menurut Yuyuk, kesaksian Paloh nantinya akan menguatkan keterangan Budiman.‎ Begitu pun keterangan mantan anggota DPR Panda Nababan yang hari ini juga diperiksa KPK sebagai saksi untuk Budiman.

Namun jika kedua saksi tak hadir, KPK tidak akan memaksa. Itu hak mereka, mengingat keduanya merupakan saksi meringankan yang diminta oleh Budiman.

“Jika saksi tidak hadir, itu menjadi hak saksi. Karena informasi yang digali seputar perkara yang menguatkan keterangan tersangka. Keduanya saksi meringankan atas permintaan tersangka,” ujar Yuyuk.

Seperti diketahui, kasus suap Gatot Pujo Nugroho masih terus bergulir dan melibatkan banyak pejabat baik dari Pemprovsu maupun anggota DPRD Sumut,

Kasus dugaan suap ini terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

KPK pun telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Yakni Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, serta tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri yang divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Kemudian, pada 16 Juni 2016 penyidik lembaga antirasuah menetapkan tujuh tersangka baru yakni Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDI-P, Guntur Manurung dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Effendi Siregar dari Fraksi Hanura, Bustami dari Fraksi PPP, Parluhutan Siregar dan Zulkifli Husein dari Fraksi PAN.

Ketujuh tersangka tersebut merupakan Anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...