Minggu, 19 Februari 2017 | 18.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Suap Mantan Gubsu, Surya Paloh Bakal Diperiksa KPK

Kasus Suap Mantan Gubsu, Surya Paloh Bakal Diperiksa KPK

Jumat, 9 September 2016 - 13:43 WIB

IMG-17231

Surya Paloh

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho.

Hal itu dibenarkan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Jumat (9/9/2016). Yuyuk mengatakan Paloh akan menjaani pemeriksaan sebagai saksi atas permintaan tersangka, Budiman Nadapdap yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Sumut.

“Posisi KPK memfasilitasi permintaan tersangka,” ujar Yuyuk.

Menurut Yuyuk, kesaksian Paloh nantinya akan menguatkan keterangan Budiman.‎ Begitu pun keterangan mantan anggota DPR Panda Nababan yang hari ini juga diperiksa KPK sebagai saksi untuk Budiman.

Namun jika kedua saksi tak hadir, KPK tidak akan memaksa. Itu hak mereka, mengingat keduanya merupakan saksi meringankan yang diminta oleh Budiman.

“Jika saksi tidak hadir, itu menjadi hak saksi. Karena informasi yang digali seputar perkara yang menguatkan keterangan tersangka. Keduanya saksi meringankan atas permintaan tersangka,” ujar Yuyuk.

Seperti diketahui, kasus suap Gatot Pujo Nugroho masih terus bergulir dan melibatkan banyak pejabat baik dari Pemprovsu maupun anggota DPRD Sumut,

Kasus dugaan suap ini terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

KPK pun telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Yakni Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, serta tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri yang divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Kemudian, pada 16 Juni 2016 penyidik lembaga antirasuah menetapkan tujuh tersangka baru yakni Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDI-P, Guntur Manurung dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Effendi Siregar dari Fraksi Hanura, Bustami dari Fraksi PPP, Parluhutan Siregar dan Zulkifli Husein dari Fraksi PAN.

Ketujuh tersangka tersebut merupakan Anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...