Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Rabu, 14 September 2016 - 10:50 WIB

IMG-17273

Boni Hargens. (Ist)

Kupang, kini.co.id – Pengamat politik, Boni Hargens membuka aib permainan dana APBN yang tidak diperuntukkan pada fungsi dan tujuannya yang tepat.

Menurut Boni, pihaknya mengetahui aib tersebut lantaran seorang pengusaha “curhat” dengan dirinya.

Pasalnya, pengusaha tersebut dikecewakan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya mendanai proyek kampanyenya.

“Saya itu orang bilang tong sampah karena banyak orang bawa masalah dengan saya. Banyak juga saya didatangkan oleh satu pengusaha yang mengaku kecewa karena jatah proyek infrastruktur tidak kebagian yang biasa dia terima setiap tahun,” ujar Boni dalam deklarasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Getar Nusa) di Universitas Kristen, Artha Wacana, Kupang, Selasa (13/9).

Boni pun mengaku baru tahu semua proyek pembangunan bersumber dari dana APBN setelah mendapat mendapat testimoni dari seorang pengusaha yang curhat kepadanya.

“Ternyata itu memang sebelum proyeknya jalan, sekian persen diambil oleh birokrat dan di bagi-bagi di kalangan mereka. Sekitar 60 sampai 70 persen itulah yang jatuh di tangan kontraktor,” jelasnya.

Dengan dana yang semakin “kurus” tersebut, Boni menegaskan pembangunan pasti tidak berjalan dengan baik. Ia menambahkan, tidak heran kalau jembatan yang sudah dibangun cepat roboh dan atau jalan raya (beraspal) dilewati truk pengangkut barang langsung rusak.

“Itu terjadi karena anggarannya tertinggal 30 persen dalam pelaksanaannya. Nah ini siapa yang merampok,” tanyanya.

Boni menjelaskan, sebetulnya korupsi politik tidak pernah bersifat tunggal. Dalam konteks demokrasi yang rusak, pemerintah yang menjadi pemimpin daerah bekerjasama dengan pengusaha.

“Ada simbiosisme mutualis bhwa penguasa atau pemimpin politiknya , beberapa bupati atau gubernur dengan kontraktor dan legislator memeras uang rakyat,” jelasnya.

Kata Boni, para koruptor itu tahu trik bagaimana merampok dan tahu bagaimana cara menutupnya supaya secara hukum tidak dipersoalkan.

“Nah legalisasi korupsi melalui kebijakan-kebijakan dengan sengaja untuk merampok uang negara itu sudah banyak terjadi dan di NTT ini dalam pembacaan saya seringkali terjadi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...