Rabu, 13 Desember 2017 | 06.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Rabu, 14 September 2016 - 10:50 WIB

IMG-17273

Boni Hargens. (Ist)

Kupang, kini.co.id – Pengamat politik, Boni Hargens membuka aib permainan dana APBN yang tidak diperuntukkan pada fungsi dan tujuannya yang tepat.

Menurut Boni, pihaknya mengetahui aib tersebut lantaran seorang pengusaha “curhat” dengan dirinya.

Pasalnya, pengusaha tersebut dikecewakan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya mendanai proyek kampanyenya.

“Saya itu orang bilang tong sampah karena banyak orang bawa masalah dengan saya. Banyak juga saya didatangkan oleh satu pengusaha yang mengaku kecewa karena jatah proyek infrastruktur tidak kebagian yang biasa dia terima setiap tahun,” ujar Boni dalam deklarasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Getar Nusa) di Universitas Kristen, Artha Wacana, Kupang, Selasa (13/9).

Boni pun mengaku baru tahu semua proyek pembangunan bersumber dari dana APBN setelah mendapat mendapat testimoni dari seorang pengusaha yang curhat kepadanya.

“Ternyata itu memang sebelum proyeknya jalan, sekian persen diambil oleh birokrat dan di bagi-bagi di kalangan mereka. Sekitar 60 sampai 70 persen itulah yang jatuh di tangan kontraktor,” jelasnya.

Dengan dana yang semakin “kurus” tersebut, Boni menegaskan pembangunan pasti tidak berjalan dengan baik. Ia menambahkan, tidak heran kalau jembatan yang sudah dibangun cepat roboh dan atau jalan raya (beraspal) dilewati truk pengangkut barang langsung rusak.

“Itu terjadi karena anggarannya tertinggal 30 persen dalam pelaksanaannya. Nah ini siapa yang merampok,” tanyanya.

Boni menjelaskan, sebetulnya korupsi politik tidak pernah bersifat tunggal. Dalam konteks demokrasi yang rusak, pemerintah yang menjadi pemimpin daerah bekerjasama dengan pengusaha.

“Ada simbiosisme mutualis bhwa penguasa atau pemimpin politiknya , beberapa bupati atau gubernur dengan kontraktor dan legislator memeras uang rakyat,” jelasnya.

Kata Boni, para koruptor itu tahu trik bagaimana merampok dan tahu bagaimana cara menutupnya supaya secara hukum tidak dipersoalkan.

“Nah legalisasi korupsi melalui kebijakan-kebijakan dengan sengaja untuk merampok uang negara itu sudah banyak terjadi dan di NTT ini dalam pembacaan saya seringkali terjadi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...