Selasa, 28 Februari 2017 | 21.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Rabu, 14 September 2016 - 10:50 WIB

IMG-17273

Boni Hargens. (Ist)

Kupang, kini.co.id – Pengamat politik, Boni Hargens membuka aib permainan dana APBN yang tidak diperuntukkan pada fungsi dan tujuannya yang tepat.

Menurut Boni, pihaknya mengetahui aib tersebut lantaran seorang pengusaha “curhat” dengan dirinya.

Pasalnya, pengusaha tersebut dikecewakan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya mendanai proyek kampanyenya.

“Saya itu orang bilang tong sampah karena banyak orang bawa masalah dengan saya. Banyak juga saya didatangkan oleh satu pengusaha yang mengaku kecewa karena jatah proyek infrastruktur tidak kebagian yang biasa dia terima setiap tahun,” ujar Boni dalam deklarasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Getar Nusa) di Universitas Kristen, Artha Wacana, Kupang, Selasa (13/9).

Boni pun mengaku baru tahu semua proyek pembangunan bersumber dari dana APBN setelah mendapat mendapat testimoni dari seorang pengusaha yang curhat kepadanya.

“Ternyata itu memang sebelum proyeknya jalan, sekian persen diambil oleh birokrat dan di bagi-bagi di kalangan mereka. Sekitar 60 sampai 70 persen itulah yang jatuh di tangan kontraktor,” jelasnya.

Dengan dana yang semakin “kurus” tersebut, Boni menegaskan pembangunan pasti tidak berjalan dengan baik. Ia menambahkan, tidak heran kalau jembatan yang sudah dibangun cepat roboh dan atau jalan raya (beraspal) dilewati truk pengangkut barang langsung rusak.

“Itu terjadi karena anggarannya tertinggal 30 persen dalam pelaksanaannya. Nah ini siapa yang merampok,” tanyanya.

Boni menjelaskan, sebetulnya korupsi politik tidak pernah bersifat tunggal. Dalam konteks demokrasi yang rusak, pemerintah yang menjadi pemimpin daerah bekerjasama dengan pengusaha.

“Ada simbiosisme mutualis bhwa penguasa atau pemimpin politiknya , beberapa bupati atau gubernur dengan kontraktor dan legislator memeras uang rakyat,” jelasnya.

Kata Boni, para koruptor itu tahu trik bagaimana merampok dan tahu bagaimana cara menutupnya supaya secara hukum tidak dipersoalkan.

“Nah legalisasi korupsi melalui kebijakan-kebijakan dengan sengaja untuk merampok uang negara itu sudah banyak terjadi dan di NTT ini dalam pembacaan saya seringkali terjadi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...