Minggu, 25 Februari 2018 | 22.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Rabu, 14 September 2016 - 10:50 WIB

IMG-17273

Boni Hargens. (Ist)

Kupang, kini.co.id – Pengamat politik, Boni Hargens membuka aib permainan dana APBN yang tidak diperuntukkan pada fungsi dan tujuannya yang tepat.

Menurut Boni, pihaknya mengetahui aib tersebut lantaran seorang pengusaha “curhat” dengan dirinya.

Pasalnya, pengusaha tersebut dikecewakan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya mendanai proyek kampanyenya.

“Saya itu orang bilang tong sampah karena banyak orang bawa masalah dengan saya. Banyak juga saya didatangkan oleh satu pengusaha yang mengaku kecewa karena jatah proyek infrastruktur tidak kebagian yang biasa dia terima setiap tahun,” ujar Boni dalam deklarasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Getar Nusa) di Universitas Kristen, Artha Wacana, Kupang, Selasa (13/9).

Boni pun mengaku baru tahu semua proyek pembangunan bersumber dari dana APBN setelah mendapat mendapat testimoni dari seorang pengusaha yang curhat kepadanya.

“Ternyata itu memang sebelum proyeknya jalan, sekian persen diambil oleh birokrat dan di bagi-bagi di kalangan mereka. Sekitar 60 sampai 70 persen itulah yang jatuh di tangan kontraktor,” jelasnya.

Dengan dana yang semakin “kurus” tersebut, Boni menegaskan pembangunan pasti tidak berjalan dengan baik. Ia menambahkan, tidak heran kalau jembatan yang sudah dibangun cepat roboh dan atau jalan raya (beraspal) dilewati truk pengangkut barang langsung rusak.

“Itu terjadi karena anggarannya tertinggal 30 persen dalam pelaksanaannya. Nah ini siapa yang merampok,” tanyanya.

Boni menjelaskan, sebetulnya korupsi politik tidak pernah bersifat tunggal. Dalam konteks demokrasi yang rusak, pemerintah yang menjadi pemimpin daerah bekerjasama dengan pengusaha.

“Ada simbiosisme mutualis bhwa penguasa atau pemimpin politiknya , beberapa bupati atau gubernur dengan kontraktor dan legislator memeras uang rakyat,” jelasnya.

Kata Boni, para koruptor itu tahu trik bagaimana merampok dan tahu bagaimana cara menutupnya supaya secara hukum tidak dipersoalkan.

“Nah legalisasi korupsi melalui kebijakan-kebijakan dengan sengaja untuk merampok uang negara itu sudah banyak terjadi dan di NTT ini dalam pembacaan saya seringkali terjadi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...