Rabu, 25 April 2018 | 03.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Boni Hargens: Ada Permainan Pemda dan Pengusaha Soal APBN

Rabu, 14 September 2016 - 10:50 WIB

IMG-17273

Boni Hargens. (Ist)

Kupang, kini.co.id – Pengamat politik, Boni Hargens membuka aib permainan dana APBN yang tidak diperuntukkan pada fungsi dan tujuannya yang tepat.

Menurut Boni, pihaknya mengetahui aib tersebut lantaran seorang pengusaha “curhat” dengan dirinya.

Pasalnya, pengusaha tersebut dikecewakan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya mendanai proyek kampanyenya.

“Saya itu orang bilang tong sampah karena banyak orang bawa masalah dengan saya. Banyak juga saya didatangkan oleh satu pengusaha yang mengaku kecewa karena jatah proyek infrastruktur tidak kebagian yang biasa dia terima setiap tahun,” ujar Boni dalam deklarasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Getar Nusa) di Universitas Kristen, Artha Wacana, Kupang, Selasa (13/9).

Boni pun mengaku baru tahu semua proyek pembangunan bersumber dari dana APBN setelah mendapat mendapat testimoni dari seorang pengusaha yang curhat kepadanya.

“Ternyata itu memang sebelum proyeknya jalan, sekian persen diambil oleh birokrat dan di bagi-bagi di kalangan mereka. Sekitar 60 sampai 70 persen itulah yang jatuh di tangan kontraktor,” jelasnya.

Dengan dana yang semakin “kurus” tersebut, Boni menegaskan pembangunan pasti tidak berjalan dengan baik. Ia menambahkan, tidak heran kalau jembatan yang sudah dibangun cepat roboh dan atau jalan raya (beraspal) dilewati truk pengangkut barang langsung rusak.

“Itu terjadi karena anggarannya tertinggal 30 persen dalam pelaksanaannya. Nah ini siapa yang merampok,” tanyanya.

Boni menjelaskan, sebetulnya korupsi politik tidak pernah bersifat tunggal. Dalam konteks demokrasi yang rusak, pemerintah yang menjadi pemimpin daerah bekerjasama dengan pengusaha.

“Ada simbiosisme mutualis bhwa penguasa atau pemimpin politiknya , beberapa bupati atau gubernur dengan kontraktor dan legislator memeras uang rakyat,” jelasnya.

Kata Boni, para koruptor itu tahu trik bagaimana merampok dan tahu bagaimana cara menutupnya supaya secara hukum tidak dipersoalkan.

“Nah legalisasi korupsi melalui kebijakan-kebijakan dengan sengaja untuk merampok uang negara itu sudah banyak terjadi dan di NTT ini dalam pembacaan saya seringkali terjadi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...