Rabu, 17 Januari 2018 | 21.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Karyawan Transjakarta Demo Ahok

Karyawan Transjakarta Demo Ahok

Reporter : Dian | Rabu, 14 September 2016 - 13:36 WIB

IMG-17282

Karyawan Bus Transjakarta Demo di kantor Gubernur DKI Jakarta. (Kininews/DIAN)

Jakarta, kini.co.id – Ratusan karyawan sopir bus Transjakarta yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Trans Batavia, mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/09/2016).

Mereka menuntut Peraturan Gubernur No 17 yang di keluarkan Ahok, tentang operator mandiri bisa langsung berhubungan dengan Transjakarta tanpa melalui konsorsium.

Ketua Umum Federasi BuruhTransportasi Pelabuhan indonesia (FBTPI) Ilhamsyah, mengatakan, Pekerja dari Trans Batavia ialah konsorsium dari PPD, Mayasari, stadysave dan Metromini. Ada 414 karyawan yang terkena PHK.

“Terhitung dari tanggal 15 januari, Trans Batavia sudah enggak beroperasi lagi, karena ada empat operator yang tergabung dalam konsorsium, akhirnya Trans Batavia lebih memililih menjadi operator mandiri,” ujar Ilmasyah kepada wartawan, di depan Balaikota (14/09).

Menurut Ilmasyah, 414 karyawan tersebut pada bulan Maret di bayar upahnya sebesar 25 persen.

Kemudian pada bulan April mereka di bayar 10 persen berdasarkan UMP tahun 2015. Jadi bukan sesuai dengan UMP 2016.

Lalu, pada bulan Mei, karyawan-karyawan tersebut tidak mendapatkan upah sepeserpun. Dan pada bulan Juni 2016 mereka mendapatkan surat PHK masal.

“Kita meminta kepada semuan operator pemegang saham untuk menyelesaikan hak pekerja yang belum mereka bayar selama ini, soal upah dari bula Maret, THR yang belum mereka bayarkan. Itu tuntutan pada hari ini,” ujar Ilmasyah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...