Kamis, 26 April 2018 | 14.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Empat Menko Ajukan Anggaran Rp1,5 T untuk 2017

Empat Menko Ajukan Anggaran Rp1,5 T untuk 2017

Reporter : Fadilah | Rabu, 14 September 2016 - 13:56 WIB

IMG-17285

4 Menko rapat di DPR RI bahas anggaran 2016. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Hari ini Empat Menteri Koordinator berkumpul di ruangan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas rencana kerja anggaran (RKA) dan anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Koordinator di tahun 2017.

Empat Menko tersebut diantaranya Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut ke-empat nya sepakat untuk mengajukan anggaran dengan total Rp 1,5 triliun untuk tahun 2017. Rinciannya Kementerian PMK yang dipimpin oleh Puan Maharani Rp 381,5 miliar.

Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Wiranto Rp 281,1 miliar, Kemenko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution Rp 560,9 miliar, dan Kemenko Maritim yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebesar Rp 350,5 miliar.

Saat memaparkan usulan anggaran, Para Menteri terkait menyampaikan alasan dan program kerja di kementeriannya masing-masing.

Yang pertama disampaikan oleh Puan. Puan mengungkapkan alasan kementeriannya mengusulkan anggaran sebesar Rp 381,5 miliar lantaran ada beberapa program kerja yang akan dijalankan adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan program tekhnis dan koordinasi kebijakan meliputi pembangunan karakter dan Reformasi birokrasi.

Kemudian yang kedua disampaikan oleh Wiranto. Kata Wiranto alasan kementeriannya mengajukan anggaran sebesar Rp 281,1 miliar yakni untuk menjalankannya program kepastian penegakan hukum, rasa aman, dan ketertiban, politik, demokrasi yang sehat dengan dukungan birokrasi yang profesional.

“Anggaran itu, untuk belanja pegawai dan operasional di 2017 sebesar Rp 51 miliar atau turun Rp 1,9 miliar dari pagu Rp 52,9 miliar di APBN-P 2016,” ujar Wiranto saat Raker dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut dia, pagu anggaran sebesar Rp 51 miliar tersebut tidak cukup membiayai operasional Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mengingat aktivitas atau kegiatan yang bertambah. Jadi karena kegiatan operasional bertambah khususnya untuk mendukung program prioritas Kemenko Polhukam, maka kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,5 miliar menjadi Rp 54,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kementeriannya mendapat alokasi pagu anggaran Rp 350,4 miliar di 2017 atau turun Rp 2,45 persen dari pagu APBN-P 2016 sebesar Rp 359,2 miliar.

Darmin menuturkan, pagu anggaran Rp 350,4 miliar ini sudah termasuk anggaran untuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang mencapai Rp 44,3 miliar. Jika dihitung, tanpa anggaran KEIN, pagu anggaran murni Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp 305,3 miliar di 2017.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 210 miliar untuk 2017, sehingga total pagu di APBN tahun depan sebesar Rp 560,9 miliar,” harap Darmin.

Tambahan anggaran itu, katanya, untuk mendanai kegiatan pokok Kemenko Bidang Perekonomian, diantaranya koordinasi satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Juga kegiatan lainnya meliputi pengembangan ekonomi makro yang kondusif, kebijakan keuangan inklusif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Darmin juga berharap, Banggar DPR dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut untuk mengembalikan tunjangan kinerja PNS Kemenko Bidang Perekonomian menjadi 70% dari saat ini 59%.

Dia mengakui, ada penyesuaian tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian sejak 2014 menjadi 70% dari tukin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian akibat Kemenkeu menaikkan tukin PNS di 2016, presentase tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian turun menjadi 59%.

“Jadi kami usulkan agar tukin dikembalikan menjadi 70% lagi. Dengan begitu, perlu tambahan anggaran tidak banyak sih cuma Rp 10 miliar atau 20% dari alokasi tukin di 2017,” pinta Darmin.

Sedangkan yang terakhir Luhut B Panjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp 350,5 miliar. Porsi anggaran paling besar menurutnya adalah untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan.

“Distribusi pagu anggaran sementara 2017 belanja barang paling banyak sekitar 85-86% karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah,” kata Luhut.

Dengan demikian dari empat Menko yang mengajukan anggaran, dua Menko mengusulkan penambahan anggaran di Kementeriannya sedangkan dua lagi tidak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...