Rabu, 28 Juni 2017 | 05.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Empat Menko Ajukan Anggaran Rp1,5 T untuk 2017

Empat Menko Ajukan Anggaran Rp1,5 T untuk 2017

Reporter : Fadilah | Rabu, 14 September 2016 - 13:56 WIB

IMG-17285

4 Menko rapat di DPR RI bahas anggaran 2016. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Hari ini Empat Menteri Koordinator berkumpul di ruangan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas rencana kerja anggaran (RKA) dan anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Koordinator di tahun 2017.

Empat Menko tersebut diantaranya Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut ke-empat nya sepakat untuk mengajukan anggaran dengan total Rp 1,5 triliun untuk tahun 2017. Rinciannya Kementerian PMK yang dipimpin oleh Puan Maharani Rp 381,5 miliar.

Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Wiranto Rp 281,1 miliar, Kemenko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution Rp 560,9 miliar, dan Kemenko Maritim yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebesar Rp 350,5 miliar.

Saat memaparkan usulan anggaran, Para Menteri terkait menyampaikan alasan dan program kerja di kementeriannya masing-masing.

Yang pertama disampaikan oleh Puan. Puan mengungkapkan alasan kementeriannya mengusulkan anggaran sebesar Rp 381,5 miliar lantaran ada beberapa program kerja yang akan dijalankan adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan program tekhnis dan koordinasi kebijakan meliputi pembangunan karakter dan Reformasi birokrasi.

Kemudian yang kedua disampaikan oleh Wiranto. Kata Wiranto alasan kementeriannya mengajukan anggaran sebesar Rp 281,1 miliar yakni untuk menjalankannya program kepastian penegakan hukum, rasa aman, dan ketertiban, politik, demokrasi yang sehat dengan dukungan birokrasi yang profesional.

“Anggaran itu, untuk belanja pegawai dan operasional di 2017 sebesar Rp 51 miliar atau turun Rp 1,9 miliar dari pagu Rp 52,9 miliar di APBN-P 2016,” ujar Wiranto saat Raker dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut dia, pagu anggaran sebesar Rp 51 miliar tersebut tidak cukup membiayai operasional Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mengingat aktivitas atau kegiatan yang bertambah. Jadi karena kegiatan operasional bertambah khususnya untuk mendukung program prioritas Kemenko Polhukam, maka kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,5 miliar menjadi Rp 54,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kementeriannya mendapat alokasi pagu anggaran Rp 350,4 miliar di 2017 atau turun Rp 2,45 persen dari pagu APBN-P 2016 sebesar Rp 359,2 miliar.

Darmin menuturkan, pagu anggaran Rp 350,4 miliar ini sudah termasuk anggaran untuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang mencapai Rp 44,3 miliar. Jika dihitung, tanpa anggaran KEIN, pagu anggaran murni Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp 305,3 miliar di 2017.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 210 miliar untuk 2017, sehingga total pagu di APBN tahun depan sebesar Rp 560,9 miliar,” harap Darmin.

Tambahan anggaran itu, katanya, untuk mendanai kegiatan pokok Kemenko Bidang Perekonomian, diantaranya koordinasi satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Juga kegiatan lainnya meliputi pengembangan ekonomi makro yang kondusif, kebijakan keuangan inklusif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Darmin juga berharap, Banggar DPR dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut untuk mengembalikan tunjangan kinerja PNS Kemenko Bidang Perekonomian menjadi 70% dari saat ini 59%.

Dia mengakui, ada penyesuaian tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian sejak 2014 menjadi 70% dari tukin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian akibat Kemenkeu menaikkan tukin PNS di 2016, presentase tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian turun menjadi 59%.

“Jadi kami usulkan agar tukin dikembalikan menjadi 70% lagi. Dengan begitu, perlu tambahan anggaran tidak banyak sih cuma Rp 10 miliar atau 20% dari alokasi tukin di 2017,” pinta Darmin.

Sedangkan yang terakhir Luhut B Panjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp 350,5 miliar. Porsi anggaran paling besar menurutnya adalah untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan.

“Distribusi pagu anggaran sementara 2017 belanja barang paling banyak sekitar 85-86% karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah,” kata Luhut.

Dengan demikian dari empat Menko yang mengajukan anggaran, dua Menko mengusulkan penambahan anggaran di Kementeriannya sedangkan dua lagi tidak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...