Rabu, 17 Januari 2018 | 21.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

Jumat, 16 September 2016 - 13:02 WIB

IMG-17337

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pro dan kontra pencalonan terpidana dalam pemilihan umum (Pemilu) semakin memanas. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II yang secara sepihak membolehkan terpidana mecalonkan diri.

“Kesimpulan Rapat Komisi II terkait persetujuan terpidana percobaan itu Illegal, Pimpinan KPK tidak cukup hanya mengatakan negeri Ini memang sakit tapi KPK harus turun dan memantau serta mencermati permasalahan ini, ini serius crime yang harus disikapi,” ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurut Arteria, KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma Peraturan KPU tersebut.

“Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan, juga dapat mencermati rekaman persidangan dimana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP,” jelasnya.

Lanjut Arteria, begitu juga dengan aspek materil, apakah patut membuat rumusan norma yang begitu menyimpangnya. Padahal kata Arteria, draf KPU lebih mendekati norma undang-udang.

“Belum lagi bicra kaidah dan teknik pembentukan peraturan perundangan. Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti “perdagangan pengaruh” yang patut dicermat terlebih dengan melihat KPU yangg begitu soft dan tdk melakukan perlawanan maupun bantahan yang berarti,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mempertanyakan sikap KPU yang seolah legowo dengan putusan kesimpulan RDP yang dinilai merugikan tersebut.

“Apa karena sebentar lagi ada pemilihan komisioner KPU? Padahal hari ini KPU baru saja membuat norma diluar kesimpulan rapat yakni terkait penggunaaan E-KTP dalam pilkada. Itu kan tidak sesuai UU dan kesimpulan rapat, toh KPU berani,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...