Minggu, 23 April 2017 | 20.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

Jumat, 16 September 2016 - 13:02 WIB

IMG-17337

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pro dan kontra pencalonan terpidana dalam pemilihan umum (Pemilu) semakin memanas. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II yang secara sepihak membolehkan terpidana mecalonkan diri.

“Kesimpulan Rapat Komisi II terkait persetujuan terpidana percobaan itu Illegal, Pimpinan KPK tidak cukup hanya mengatakan negeri Ini memang sakit tapi KPK harus turun dan memantau serta mencermati permasalahan ini, ini serius crime yang harus disikapi,” ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurut Arteria, KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma Peraturan KPU tersebut.

“Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan, juga dapat mencermati rekaman persidangan dimana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP,” jelasnya.

Lanjut Arteria, begitu juga dengan aspek materil, apakah patut membuat rumusan norma yang begitu menyimpangnya. Padahal kata Arteria, draf KPU lebih mendekati norma undang-udang.

“Belum lagi bicra kaidah dan teknik pembentukan peraturan perundangan. Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti “perdagangan pengaruh” yang patut dicermat terlebih dengan melihat KPU yangg begitu soft dan tdk melakukan perlawanan maupun bantahan yang berarti,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mempertanyakan sikap KPU yang seolah legowo dengan putusan kesimpulan RDP yang dinilai merugikan tersebut.

“Apa karena sebentar lagi ada pemilihan komisioner KPU? Padahal hari ini KPU baru saja membuat norma diluar kesimpulan rapat yakni terkait penggunaaan E-KTP dalam pilkada. Itu kan tidak sesuai UU dan kesimpulan rapat, toh KPU berani,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...