Jumat, 21 Juli 2017 | 13.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

Jumat, 16 September 2016 - 13:02 WIB

IMG-17337

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pro dan kontra pencalonan terpidana dalam pemilihan umum (Pemilu) semakin memanas. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II yang secara sepihak membolehkan terpidana mecalonkan diri.

“Kesimpulan Rapat Komisi II terkait persetujuan terpidana percobaan itu Illegal, Pimpinan KPK tidak cukup hanya mengatakan negeri Ini memang sakit tapi KPK harus turun dan memantau serta mencermati permasalahan ini, ini serius crime yang harus disikapi,” ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurut Arteria, KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma Peraturan KPU tersebut.

“Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan, juga dapat mencermati rekaman persidangan dimana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP,” jelasnya.

Lanjut Arteria, begitu juga dengan aspek materil, apakah patut membuat rumusan norma yang begitu menyimpangnya. Padahal kata Arteria, draf KPU lebih mendekati norma undang-udang.

“Belum lagi bicra kaidah dan teknik pembentukan peraturan perundangan. Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti “perdagangan pengaruh” yang patut dicermat terlebih dengan melihat KPU yangg begitu soft dan tdk melakukan perlawanan maupun bantahan yang berarti,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mempertanyakan sikap KPU yang seolah legowo dengan putusan kesimpulan RDP yang dinilai merugikan tersebut.

“Apa karena sebentar lagi ada pemilihan komisioner KPU? Padahal hari ini KPU baru saja membuat norma diluar kesimpulan rapat yakni terkait penggunaaan E-KTP dalam pilkada. Itu kan tidak sesuai UU dan kesimpulan rapat, toh KPU berani,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...