Selasa, 17 Januari 2017 | 22.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

Jumat, 16 September 2016 - 13:02 WIB

IMG-17337

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pro dan kontra pencalonan terpidana dalam pemilihan umum (Pemilu) semakin memanas. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II yang secara sepihak membolehkan terpidana mecalonkan diri.

“Kesimpulan Rapat Komisi II terkait persetujuan terpidana percobaan itu Illegal, Pimpinan KPK tidak cukup hanya mengatakan negeri Ini memang sakit tapi KPK harus turun dan memantau serta mencermati permasalahan ini, ini serius crime yang harus disikapi,” ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurut Arteria, KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma Peraturan KPU tersebut.

“Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan, juga dapat mencermati rekaman persidangan dimana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP,” jelasnya.

Lanjut Arteria, begitu juga dengan aspek materil, apakah patut membuat rumusan norma yang begitu menyimpangnya. Padahal kata Arteria, draf KPU lebih mendekati norma undang-udang.

“Belum lagi bicra kaidah dan teknik pembentukan peraturan perundangan. Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti “perdagangan pengaruh” yang patut dicermat terlebih dengan melihat KPU yangg begitu soft dan tdk melakukan perlawanan maupun bantahan yang berarti,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mempertanyakan sikap KPU yang seolah legowo dengan putusan kesimpulan RDP yang dinilai merugikan tersebut.

“Apa karena sebentar lagi ada pemilihan komisioner KPU? Padahal hari ini KPU baru saja membuat norma diluar kesimpulan rapat yakni terkait penggunaaan E-KTP dalam pilkada. Itu kan tidak sesuai UU dan kesimpulan rapat, toh KPU berani,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...
Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 19:00 WIB

Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yakni ...
Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:40 WIB

Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya

Tepat di teras warung milik Slamet, di Jalan Raya Siman, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, geger karena penemuan sesosok mayat. ...
Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:12 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan

Belakangan ini banyak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi arogan. Karena hal tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah membubarkan ...