Senin, 29 Mei 2017 | 01.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

KPK Diminta Telisik Hasil Kesimpulan RDP KPU dan Komisi II

Jumat, 16 September 2016 - 13:02 WIB

IMG-17337

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pro dan kontra pencalonan terpidana dalam pemilihan umum (Pemilu) semakin memanas. Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II yang secara sepihak membolehkan terpidana mecalonkan diri.

“Kesimpulan Rapat Komisi II terkait persetujuan terpidana percobaan itu Illegal, Pimpinan KPK tidak cukup hanya mengatakan negeri Ini memang sakit tapi KPK harus turun dan memantau serta mencermati permasalahan ini, ini serius crime yang harus disikapi,” ujar Arteria saat dihubungi, Jumat (16/9).

Menurut Arteria, KPK wajib hukumnya untuk menelisik ada tidaknya perilaku koruptif selama proses pembahasan norma Peraturan KPU tersebut.

“Kan bisa dilihat dari aspek formal, apakah prosedur, tata cara pengambilan keputusan dan kesimpulan yang disepakati bersama itu sesuai dengan aturan, juga dapat mencermati rekaman persidangan dimana sangat jelas peran siapa yang memaksakan kehendak, mulai dari pengaturan jadwal, menghadirkan ahli, serta permufakatan jahat terkait materi kesimpulan RDP,” jelasnya.

Lanjut Arteria, begitu juga dengan aspek materil, apakah patut membuat rumusan norma yang begitu menyimpangnya. Padahal kata Arteria, draf KPU lebih mendekati norma undang-udang.

“Belum lagi bicra kaidah dan teknik pembentukan peraturan perundangan. Saya membuka diri untuk didengar keterangannya termasuk untuk memberi masukan ke depan terkait potensi penyimpangan dan atau perilaku koruptif seperti “perdagangan pengaruh” yang patut dicermat terlebih dengan melihat KPU yangg begitu soft dan tdk melakukan perlawanan maupun bantahan yang berarti,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mempertanyakan sikap KPU yang seolah legowo dengan putusan kesimpulan RDP yang dinilai merugikan tersebut.

“Apa karena sebentar lagi ada pemilihan komisioner KPU? Padahal hari ini KPU baru saja membuat norma diluar kesimpulan rapat yakni terkait penggunaaan E-KTP dalam pilkada. Itu kan tidak sesuai UU dan kesimpulan rapat, toh KPU berani,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Besok Sore Halte Transjakarta Kampung Melayu Kembali Beroperasi
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 13:54 WIB

Besok Sore Halte Transjakarta Kampung Melayu Kembali Beroperasi

Paska ledakan yang terjadi di kawasan Terminal Kampung Melayu, aktivitas Halte Transjakarta yang sempat terhenti beberapa hari akibat terkena ledakan ...
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...