Sabtu, 18 November 2017 | 17.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menunggu Bertahun-tahun, Murdaya Poo Mengaku Lega Bisa Ikut Tax Amnesti

Menunggu Bertahun-tahun, Murdaya Poo Mengaku Lega Bisa Ikut Tax Amnesti

Senin, 19 September 2016 - 16:07 WIB

IMG-17387

Kedua dari kanan Murdaya Widyawimarta Poo saat memberikan keterangan kepada media di Kantor DJP Jaksel, didampingi Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita (pertama dari kanan) diterima Ka Kanwil DJP Jaksel-I, Sakli Anggoro, Senin (19/9/2016). (Kininews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Satu persatu pengusaha kelas kakap Indonesia mendaftarkan diri ikut serta program amnesti pajak atau tax amnesty. Sebelumnya sejumlah nama pengusaha ternama tanah air juga telah ikut program amnesti pajak, seperti Sofjan Wanandi, James Riady, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Kali ini salah satu pengusaha keturunan Tionghoa, Poo Tjie Gwan atau Poo Djie Thiong atau biasa disapa Murdaya Widyawimarta Poo ikut menyukseskan program pemerintah tersebut.

Pengusaha terkaya versi majalah forbes dengan kekayaan mencapai USD2,1 miliar itu, Senin (19/9/2016) pagi tadi mendatangi Kanwil DJP Jakarta Selatan didampingi Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita dan terima langsung Ka Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro dilantai 24.

“Saya pribadi, adanya amnesti pajak ini sudah kita tunggu bertahun-bertahun. Amnesti pajak ini bisa terjadi kalau Presiden ini jujur dan ini keberanian Pak Jokowi. Kita sebagai pengusaha, kita sambut baik,” ujar Murdaya, di Kanwil DJP Jakara Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/9/2016) kepada awak media.

Ia mengaku telah menunggu selama bertahun-tahun agar pemerintah melaksanakan amnesti pajak. Tak hanya dia seorang, pengusaha lainnya pun menanti kebijakan pemerintah untuk mengampuni pajak pribadi atau badan yang hanya berlaku hingga 31 Maret 2017 ini.

Murdaya menjelaskan bahwa pelaporan harta dalam rangka mengikuti program amnesti pajak sangat mudah. Ditjen Pajak Kemenkeu telah memberi kemudahan bagi para pengusaha yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut.

“Selama ini Ditjen Pajak dan pemerintah sangat membantu karena ini begitu kooperatif, kerja sama yang luar biasa. Saya sangat lega, apalagi umur saya yang sudah lumayan. Ada deklarasi dan repatriasi,” pungkas Murdaya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...