Kamis, 23 Maret 2017 | 09.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Driver Transportasi Online Demo Sambil Diguyur Hujan, Ini Respon Pemerintah

Driver Transportasi Online Demo Sambil Diguyur Hujan, Ini Respon Pemerintah

Reporter : Fadilah | Senin, 19 September 2016 - 16:44 WIB

IMG-17390

Para Driver Angkutan Umum Online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) menggelar aksi demo di Taman Pandang depan Istana Kenegaraan, Jakarta Pusat, Senin, (19/9/2016). (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Para Driver Angkutan Umum Online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) menggelar aksi demo di Taman Pandang depan Istana Kenegaraan, Jakarta Pusat, Senin, (19/9/2016).

Sambil diguyur hujan mereka menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang aturan Moda Transportasi yang akan diberlakukan 1 Oktober 2016 ini.

Dalam Permen tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek jenis angkutan sewa.

Turunan dari payung hukum tersebut, para pelaku transportasi online khususnya roda empat diwajibkan untuk mengikuti uji KIR, balik nama pada STNK dengan mengatasnamakan perusahaan (PT) atau koperasi, serta pengemudi diwajibkan memiliki SIM A Umum.

“Bagaimana mungkin kendaraan pribadi harus mengikuti uji kir dan menggunakan SIM A umum,” ujar Pengurus ADO, Dedi Haryanto, di Jakarta, Senin, (19/9/2016).

Secara terpisah Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi tak terlalu ambil pusing. Dia menilai aksi demo tersebut adalah hal yang wajar saja dilakukan.

“Saya menganggap itu merupakan bagian komunikasi dan mereka hanya ingin menyampaikan aspirasinya saja,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...