Sabtu, 18 November 2017 | 17.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 September 2016 - 14:49 WIB

IMG-17403

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Periode I program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan tarif tebusan sebesar 2% akan segera berakhir.

Atas dasar hal itu para pengusaha kakap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah memperpanjang masa waktu Periode I program tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku ada beberapa alasan yang membuat para pengusaha meminta agar batasan waktu periode I diperpanjang.

Salahsatu alasannya karena sejak pertama Tax Amnesty yang dimulai sejak disahkan UU-nya pada akhir Juni, sudah banyak waktu yang terpangkas akibat ada banyaknya hari libur nasional.

Misalnya saja pada bulan Juli lalu, sudah banyak dipangkas oleh libur Lebaran. Belum lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru gencar dijalankan setelah Lebaran.

“Dari sejak Juni, kan memang berlaku tiga bulan. Tapi Juli saja kepotongnya banyak banget, ada Lebaran. Kemudian sosialisasi saja baru banyak dikeluarin, kemudian PMK perusahaan cangkang SPV baru keluar lama, itu saja sudah kepotong banyak,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa, (20/9/2016).

Atas dasar itu dia berpendapat bahwa waktu tersebut dirasa tidak cukup bagi para pengusaha kelas kakap yang beeminat mengikuti program tersebut.

“Sebab, mereka harus lebih dulu melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Jadi tidak gampang lho, sekarang belum masuk nih kita laporin, tidak segampang itu, ada dampak bukunya. Begitu kita masukin ke aset kan harus balance, dan ini baru satu bertumpuk-tumpuk, ratusan, puluhan, bahkan ada yang saya bilang sampai ribuan perusahaan satu orang, perusahaan konglomerat ini, besar-besar lagi,” jelasnya.

Bahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan yang tidak mudah ini juga dirasakan langsung oleh dirinya.

Mau tidak mau dia sampai harus menyewa seorang konsultan pajak agar bisa mengikuti tax amnesty sebelum 27 September.

“Konsolidasinya enggak gampang, saya aja mengalami ini, sudah hire konsultan pajak pokoknya selesaikan sebelum tanggal 27,” katanya.

Perihal tersebut Rosan mengaku sudah membicaraknnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun kata Kemenkeu masih harus ditelaah lebih dulu sebelum akhirnya diputuskan.

“Semoga saja Kementerian Keuangan responnya baik. Karena lumayan jugakan dari 2% ke 4%,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...