Selasa, 28 Februari 2017 | 21.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 September 2016 - 14:49 WIB

IMG-17403

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Periode I program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan tarif tebusan sebesar 2% akan segera berakhir.

Atas dasar hal itu para pengusaha kakap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah memperpanjang masa waktu Periode I program tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku ada beberapa alasan yang membuat para pengusaha meminta agar batasan waktu periode I diperpanjang.

Salahsatu alasannya karena sejak pertama Tax Amnesty yang dimulai sejak disahkan UU-nya pada akhir Juni, sudah banyak waktu yang terpangkas akibat ada banyaknya hari libur nasional.

Misalnya saja pada bulan Juli lalu, sudah banyak dipangkas oleh libur Lebaran. Belum lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru gencar dijalankan setelah Lebaran.

“Dari sejak Juni, kan memang berlaku tiga bulan. Tapi Juli saja kepotongnya banyak banget, ada Lebaran. Kemudian sosialisasi saja baru banyak dikeluarin, kemudian PMK perusahaan cangkang SPV baru keluar lama, itu saja sudah kepotong banyak,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa, (20/9/2016).

Atas dasar itu dia berpendapat bahwa waktu tersebut dirasa tidak cukup bagi para pengusaha kelas kakap yang beeminat mengikuti program tersebut.

“Sebab, mereka harus lebih dulu melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Jadi tidak gampang lho, sekarang belum masuk nih kita laporin, tidak segampang itu, ada dampak bukunya. Begitu kita masukin ke aset kan harus balance, dan ini baru satu bertumpuk-tumpuk, ratusan, puluhan, bahkan ada yang saya bilang sampai ribuan perusahaan satu orang, perusahaan konglomerat ini, besar-besar lagi,” jelasnya.

Bahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan yang tidak mudah ini juga dirasakan langsung oleh dirinya.

Mau tidak mau dia sampai harus menyewa seorang konsultan pajak agar bisa mengikuti tax amnesty sebelum 27 September.

“Konsolidasinya enggak gampang, saya aja mengalami ini, sudah hire konsultan pajak pokoknya selesaikan sebelum tanggal 27,” katanya.

Perihal tersebut Rosan mengaku sudah membicaraknnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun kata Kemenkeu masih harus ditelaah lebih dulu sebelum akhirnya diputuskan.

“Semoga saja Kementerian Keuangan responnya baik. Karena lumayan jugakan dari 2% ke 4%,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...