Jumat, 21 Juli 2017 | 13.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 September 2016 - 14:49 WIB

IMG-17403

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Periode I program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan tarif tebusan sebesar 2% akan segera berakhir.

Atas dasar hal itu para pengusaha kakap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah memperpanjang masa waktu Periode I program tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku ada beberapa alasan yang membuat para pengusaha meminta agar batasan waktu periode I diperpanjang.

Salahsatu alasannya karena sejak pertama Tax Amnesty yang dimulai sejak disahkan UU-nya pada akhir Juni, sudah banyak waktu yang terpangkas akibat ada banyaknya hari libur nasional.

Misalnya saja pada bulan Juli lalu, sudah banyak dipangkas oleh libur Lebaran. Belum lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru gencar dijalankan setelah Lebaran.

“Dari sejak Juni, kan memang berlaku tiga bulan. Tapi Juli saja kepotongnya banyak banget, ada Lebaran. Kemudian sosialisasi saja baru banyak dikeluarin, kemudian PMK perusahaan cangkang SPV baru keluar lama, itu saja sudah kepotong banyak,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa, (20/9/2016).

Atas dasar itu dia berpendapat bahwa waktu tersebut dirasa tidak cukup bagi para pengusaha kelas kakap yang beeminat mengikuti program tersebut.

“Sebab, mereka harus lebih dulu melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Jadi tidak gampang lho, sekarang belum masuk nih kita laporin, tidak segampang itu, ada dampak bukunya. Begitu kita masukin ke aset kan harus balance, dan ini baru satu bertumpuk-tumpuk, ratusan, puluhan, bahkan ada yang saya bilang sampai ribuan perusahaan satu orang, perusahaan konglomerat ini, besar-besar lagi,” jelasnya.

Bahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan yang tidak mudah ini juga dirasakan langsung oleh dirinya.

Mau tidak mau dia sampai harus menyewa seorang konsultan pajak agar bisa mengikuti tax amnesty sebelum 27 September.

“Konsolidasinya enggak gampang, saya aja mengalami ini, sudah hire konsultan pajak pokoknya selesaikan sebelum tanggal 27,” katanya.

Perihal tersebut Rosan mengaku sudah membicaraknnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun kata Kemenkeu masih harus ditelaah lebih dulu sebelum akhirnya diputuskan.

“Semoga saja Kementerian Keuangan responnya baik. Karena lumayan jugakan dari 2% ke 4%,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...