Selasa, 26 September 2017 | 01.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 September 2016 - 14:49 WIB

IMG-17403

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Periode I program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan tarif tebusan sebesar 2% akan segera berakhir.

Atas dasar hal itu para pengusaha kakap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah memperpanjang masa waktu Periode I program tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku ada beberapa alasan yang membuat para pengusaha meminta agar batasan waktu periode I diperpanjang.

Salahsatu alasannya karena sejak pertama Tax Amnesty yang dimulai sejak disahkan UU-nya pada akhir Juni, sudah banyak waktu yang terpangkas akibat ada banyaknya hari libur nasional.

Misalnya saja pada bulan Juli lalu, sudah banyak dipangkas oleh libur Lebaran. Belum lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru gencar dijalankan setelah Lebaran.

“Dari sejak Juni, kan memang berlaku tiga bulan. Tapi Juli saja kepotongnya banyak banget, ada Lebaran. Kemudian sosialisasi saja baru banyak dikeluarin, kemudian PMK perusahaan cangkang SPV baru keluar lama, itu saja sudah kepotong banyak,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa, (20/9/2016).

Atas dasar itu dia berpendapat bahwa waktu tersebut dirasa tidak cukup bagi para pengusaha kelas kakap yang beeminat mengikuti program tersebut.

“Sebab, mereka harus lebih dulu melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Jadi tidak gampang lho, sekarang belum masuk nih kita laporin, tidak segampang itu, ada dampak bukunya. Begitu kita masukin ke aset kan harus balance, dan ini baru satu bertumpuk-tumpuk, ratusan, puluhan, bahkan ada yang saya bilang sampai ribuan perusahaan satu orang, perusahaan konglomerat ini, besar-besar lagi,” jelasnya.

Bahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan yang tidak mudah ini juga dirasakan langsung oleh dirinya.

Mau tidak mau dia sampai harus menyewa seorang konsultan pajak agar bisa mengikuti tax amnesty sebelum 27 September.

“Konsolidasinya enggak gampang, saya aja mengalami ini, sudah hire konsultan pajak pokoknya selesaikan sebelum tanggal 27,” katanya.

Perihal tersebut Rosan mengaku sudah membicaraknnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun kata Kemenkeu masih harus ditelaah lebih dulu sebelum akhirnya diputuskan.

“Semoga saja Kementerian Keuangan responnya baik. Karena lumayan jugakan dari 2% ke 4%,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 01:37 WIB

Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII

Setelah dicetuskan pada Milad Front Pembela Islam (FPI) ke-19 di Stadion Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (19/8) ...
Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 00:34 WIB

Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan satu mobil truk pikap yang mencurigakan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam. ...
Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik
Pendidikan - Selasa, 26 September 2017 - 00:06 WIB

Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung berpesan setelah selesai menimba ilmu di perguruan tinggi, keinginan para mahasiswa dan orang tua ...
Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad
Peristiwa - Senin, 25 September 2017 - 23:31 WIB

Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad

Mabes Polri menyatakan bahwa pembelian senjata untuk mempersenjatai anggota Polri adalah dari PT Pindan dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 pucuk ...
Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 23:16 WIB

Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat

CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito memberikan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah ...
IKM perlu manfaatkan platform digital
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 22:31 WIB

IKM perlu manfaatkan platform digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena dari jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih jiwa, sekitar 93,4 juta ...