Kamis, 23 Maret 2017 | 11.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Libur Panjang, Alasan Pengusaha Mohon Perpanjang Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 September 2016 - 14:49 WIB

IMG-17403

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Periode I program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan tarif tebusan sebesar 2% akan segera berakhir.

Atas dasar hal itu para pengusaha kakap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah memperpanjang masa waktu Periode I program tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku ada beberapa alasan yang membuat para pengusaha meminta agar batasan waktu periode I diperpanjang.

Salahsatu alasannya karena sejak pertama Tax Amnesty yang dimulai sejak disahkan UU-nya pada akhir Juni, sudah banyak waktu yang terpangkas akibat ada banyaknya hari libur nasional.

Misalnya saja pada bulan Juli lalu, sudah banyak dipangkas oleh libur Lebaran. Belum lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru gencar dijalankan setelah Lebaran.

“Dari sejak Juni, kan memang berlaku tiga bulan. Tapi Juli saja kepotongnya banyak banget, ada Lebaran. Kemudian sosialisasi saja baru banyak dikeluarin, kemudian PMK perusahaan cangkang SPV baru keluar lama, itu saja sudah kepotong banyak,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa, (20/9/2016).

Atas dasar itu dia berpendapat bahwa waktu tersebut dirasa tidak cukup bagi para pengusaha kelas kakap yang beeminat mengikuti program tersebut.

“Sebab, mereka harus lebih dulu melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Jadi tidak gampang lho, sekarang belum masuk nih kita laporin, tidak segampang itu, ada dampak bukunya. Begitu kita masukin ke aset kan harus balance, dan ini baru satu bertumpuk-tumpuk, ratusan, puluhan, bahkan ada yang saya bilang sampai ribuan perusahaan satu orang, perusahaan konglomerat ini, besar-besar lagi,” jelasnya.

Bahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan yang tidak mudah ini juga dirasakan langsung oleh dirinya.

Mau tidak mau dia sampai harus menyewa seorang konsultan pajak agar bisa mengikuti tax amnesty sebelum 27 September.

“Konsolidasinya enggak gampang, saya aja mengalami ini, sudah hire konsultan pajak pokoknya selesaikan sebelum tanggal 27,” katanya.

Perihal tersebut Rosan mengaku sudah membicaraknnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun kata Kemenkeu masih harus ditelaah lebih dulu sebelum akhirnya diputuskan.

“Semoga saja Kementerian Keuangan responnya baik. Karena lumayan jugakan dari 2% ke 4%,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...