Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pengusaha Serentak Ikut Tax Amnesty, Sri Mulyani Turun Tangan

Pengusaha Serentak Ikut Tax Amnesty, Sri Mulyani Turun Tangan

Reporter : Fadilah | Selasa, 27 September 2016 - 09:56 WIB

IMG-17487

Menkeu, Sri Mulyani. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty secara serentak pada, Selasa (27/9/2016) ini.

Langkah tersebut diambil untuk mengincar periode tarif tebusan terendah yakni 2% pada periode pertama yang segera usai di akhir September ini.

Rencananya mereka akan mendaftar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Mereka akan mendaftar sekira pukul 12:00 WIB. Berdasarkan agenda yang dirilis tim Biro Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan akan turun tangan langsung untuk menyambut mereka.

Selain Anggota Kadin yang akan ikut Tax Amnesty selanjutnya adalah Pemilik Sriwijaya Air Group, namum akan diwakili oleh President & CEO Chandra Lie.

Berbeda dengan KADIN yang akan mendaftar di Kantor Pusat Pajak, dia akan mendaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebagai infomasi, berdasarkan data statistik yang dikutip dari website resmi Ditjen Pajak, Deklarasi harta sudah mencapai Rp 1.939 triliun per Senin, (26/9/2016) kemarin.

Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp1.315 triliun. Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 526 triliun.

Dari total deklarasi harta yang masuk, sebanyak Rp98,7 triliun direpatriasi alias dibawa kembali ke Indonesia.

Sedangkan komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak, mencapai Rp 46,3 triliun.

Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM.

Uang tebusan WP orang pribadi non UMKM mencapai Rp 40,4 triliun. Kemudian, uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 4,19 triliun.

Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 1,60 triliun, dan WP badan UMKM Rp 56,9 miliar.

Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 62 triliun.

Berdasarkan data statistik tersebut, jumlah surat pernyataan harta yang masuk mencapai 156.563.

Sedangkan total surat pernyataan harta yang masuk sampai dengan bulan ini mencapai 178.719.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...