Sabtu, 18 November 2017 | 17.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Deklarasi Tax Amnesty Indonesia Paling Tinggi Dibanding Negara Lain

Deklarasi Tax Amnesty Indonesia Paling Tinggi Dibanding Negara Lain

Reporter : Fadilah | Rabu, 28 September 2016 - 21:44 WIB

IMG-17521

Deklarasi Tax Amnesty Indonesia. (Kininews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Berdasarkan data dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) nilai deklarasi harta Indonesia hingga Rabu, 28 September 2016 mencapai Rp 2.514 triliun. Angka perolehan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah juga menerapkan program tersebut.

Dimana nilai Deklarasi di Irlandia pada tahun 1993 hanya tercatat Rp 26 triliun, kemudian di Afrika Selatan pada tahun 2003 tercatat Rp 115 triliun, Italia pada tahun 2009 tercatat Rp1.179 triliun, Spanyol pada tahun 2012 tercatat Rp 202 triliun, Australia tahun 2014 tercatat Rp 66 triliun dan Chili pada tahun 2015 tercatat Rp 263 triliun.

Dikutip dari website Ditjen Pajak, nilai pernyataan harta hingga pagi tadi tercatat Rp 2.514 triliun‎ dengan uang tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) Rp 73,3 triliun.

Berdasarkan komposisi uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk mencapai Rp 54,2 triliun.

Terdiri dari Rp 1.720 triliun dari ‎deklarasi dalam negeri, Rp 666 triliun dari deklarasi luar negeri, dan repatriasi Rp 128 triliun.

Komposisi realisasi berdasarkan SSP yang diterima antara lain pembayaran tebusan sebesar Rp 70,4 triliun, pembayaran bukper Rp 322 miliar, dan pembayaran tunggakan sebesar Rp 3,06 triliun.

Untuk uang tebusan surat pernyataan (SPH) antara lain komposisinya orang pribadi non UMKM sebesar Rp 47,4 triliun, badan non UMKM sebesar Rp 5 triliun, orang pribadi UMKM sebesar Rp 1,8 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp 65,4 miliar.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...