Senin, 20 November 2017 | 22.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sikapi Dimas Kanjeng, Menag Tunggu MUI

Sikapi Dimas Kanjeng, Menag Tunggu MUI

Jumat, 30 September 2016 - 12:11 WIB

IMG-17537

Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika ditangkap polisi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Setelah peristiwa ritual jin pakai sabu-sabu di padepokan Gatot Brajamusti, kini publik digegerkan dengan aksi penggandaan uang di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Pasalnya, pria yang disapa Dimas Kanjeng ini melakukan penggandaan uang dengan membaca doa-doa dengan bahasa Arab. Sehingga ada indikasi penyebaran aliran sesat dalam pedepokan tersebut.

Namun, hingga saat ini kementerian Agama (Kemenag) belum menentukan sesat atau tidaknya ajaran yang disebarkan Dimas Kanjeng. Sebab Kemenag sedang menunggu pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam lainnya.

Pemerintah menunggu pandangan MUI, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU seperti apa. Apakah ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam,” kata Lukman di di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

Meski secara pro aktif memantau perkembangan kasus Dimas Kanjeng ini, Lukman menjelaskan hal itu bukan domain Kementerian Agama melainkan kewenangan para ulama. Sementara persoalan hukumnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

“Kita terus memantau mereka dan terus berkoordinasi dengan tidak hanya dengan tokoh-tokoh ulama dengan ormas keagamaan kita, tapi juga dengan Polri kita,” ucap Lukman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...