Rabu, 17 Januari 2018 | 21.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sikapi Dimas Kanjeng, Menag Tunggu MUI

Sikapi Dimas Kanjeng, Menag Tunggu MUI

Jumat, 30 September 2016 - 12:11 WIB

IMG-17537

Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika ditangkap polisi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Setelah peristiwa ritual jin pakai sabu-sabu di padepokan Gatot Brajamusti, kini publik digegerkan dengan aksi penggandaan uang di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Pasalnya, pria yang disapa Dimas Kanjeng ini melakukan penggandaan uang dengan membaca doa-doa dengan bahasa Arab. Sehingga ada indikasi penyebaran aliran sesat dalam pedepokan tersebut.

Namun, hingga saat ini kementerian Agama (Kemenag) belum menentukan sesat atau tidaknya ajaran yang disebarkan Dimas Kanjeng. Sebab Kemenag sedang menunggu pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam lainnya.

Pemerintah menunggu pandangan MUI, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU seperti apa. Apakah ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam,” kata Lukman di di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

Meski secara pro aktif memantau perkembangan kasus Dimas Kanjeng ini, Lukman menjelaskan hal itu bukan domain Kementerian Agama melainkan kewenangan para ulama. Sementara persoalan hukumnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

“Kita terus memantau mereka dan terus berkoordinasi dengan tidak hanya dengan tokoh-tokoh ulama dengan ormas keagamaan kita, tapi juga dengan Polri kita,” ucap Lukman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...