Jumat, 27 April 2018 | 00.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon Minta Ahok Berhenti Umbar Nada Provokatif

Fadli Zon Minta Ahok Berhenti Umbar Nada Provokatif

Jumat, 30 September 2016 - 13:40 WIB

IMG-17541

Ahok. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Calon Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok sempat mengeluarkan pernyataan ke pada publik supaya tidak menjadikan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alasan tak memilih dirinya.

Pernyataan orang nomor satu DKI Jakarta itu pun menuai banyak kecaman dikalangan masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menilai bahwa hal tersebut merupakan isu SARA dalam kampanye politik.

“Pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah 51, dengan konteks tidak tepat, jelas merupakan pernyataan provokatif dan bermuatan SARA,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Fadli mengklaim, mantan Bupati Blitung Timur tersebut bukan orang yang memiliki kompetensi untuk mengutip ayat suci umat Islam dan mengajarinya tentang agama. Pernyataan Ahok, lanjut Fadli, juga sangat tidak tepat. Pasalnya, hal tersebut sama saja melarang umat Islam menjalankan keyakinan ajaran agamanya.

“Saya sangat prihatin dengan pernyataan Ahok. Karena bukan akan memunculkan persaingan yang sehat, namun justru menyinggung sebagian umat Islam, serta berpotensi memunculkan keresahan sosial dan menodai proses Pilkada,” ungkapnya.

Lebih jauh, kata Fadli, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralisme. Namun, bukan berarti Ahok bebas mengutip dan mengajari ajaran agama umat Islam yang bukan keahliannya.

“Saya menyarankan agar Ahok menghentikan pernyataan-pernyataan provokatif yang menyinggung SARA. Kritik dan debat adalah hal biasa dalam demokrasi. Tapi pernyataan yang menyinggung agama bisa ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Pilkada ini harus berjalan secara sehat, demokratis dan konstitusional,” tandas wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...