Sabtu, 18 November 2017 | 17.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Aliansi Wajib Pajak Kecil dan Menengah Desak MK Tolak Gugatan Tax Amensty

Aliansi Wajib Pajak Kecil dan Menengah Desak MK Tolak Gugatan Tax Amensty

Jumat, 30 September 2016 - 17:17 WIB

IMG-17548

Aliansi Wajib Pajak Kecil Menengah (AWP-KM) meminta MK tolak gugatan tax amnesty. (Kininews/REZA)

Jakarta, kini.co.id – Aliansi Wajib Pajak Kecil dan Menengah (AWP-KM) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar menolak gugatan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diajukan oleh sekelompok masyarakat yang kontra dengan kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

Untuk mendukung program tax amnesty yang dijalankan pemerintah tersebut Aliansi Wajib Pajak Kecil dan Menengah (AWP-KM) menggelar aksi di Kawasan Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (30/9/2016) pagi tadi yang diikuti sekitar 200 massa.

Koordinator Aksi Aliansi Wajib Pajak Kecil dan Menengah (AWP-KM), Jove Manokoa mengatakan Tax Amnesty atau pengampunan pajak, adalah kebijakan pemerintah yang sangat tepat di tengah krisis ekonomi. Karena dengan pengampunan pajak, pemerintah tidak perlu menambah utang luar negeri, atau mencetak uang baru.

“Karena dengan mencetak uang baru, akan menambah krisis ekonomi yang lebih parah, ” ujar Jove di Kawasan Monas, Jakarta.

Ditambahkan Isti Nugroho sebagai penggagas AWP-KM, menyebutkan program pengampunan pajak oleh pemerintah hanya ditujukan kepada para konglomerat dan orangorang kaya di Indonesia yang tidak membayar pajak.

“Bukan ditujukan kepada orangorang kecil seperti kita. Juga para warga miskin kota, nelayan apalagi petani sebagaimana dikatakan presiden Jokowi, ” ujar Isti Nugroho dihadapan duaratusan peserta unjuk rasa.

Dia menambahkan, agenda yang dilakukan kelompoknya sekaligus untuk melawan kampanye negatif terhadap kebijakan pengampunan pajak.

Serta menghimbau kepada pengusaha, pejabat dan mantan pejabat serta politisi yang berpenghasilan besar untuk bersegera membayar pajak.

Selain itu, AWP-KM menghimbau kepada Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sekelompok masyarakat yang mengajukan gugatan ihwal pengampunan pajak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...