Kamis, 23 Maret 2017 | 09.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Anggota TNI AU Terlibat Pembunuhan Anak Buah Dimas Kanjeng

Anggota TNI AU Terlibat Pembunuhan Anak Buah Dimas Kanjeng

Sabtu, 1 Oktober 2016 - 14:12 WIB

IMG-17571

Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika ditangkap polisi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pembunuhan anak buah Kanjeng Dimas Taat Pribadi terus diselidiki polisi. Dalam hal ini sempat beredar nama-nama dewan pelindung padepokan Dimas Kanjeng yang merupakan anggota TNI, Polri, dan desertir.

Di antara nama-nama tersebut, ada nama anggota TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang yakni Sersan Kepala (Serka) RD, yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Abdul Ghani.

RD diduga terlibat dalam membantu pembunuhan anak buah Dimas Kanjeng dan berperan sebagai supir yang diberi tugas membuang jasad korban.

“Dia (RD) tidak ikut dalam proses pembunuhan. Hanya sopir, meski begitu kan tetap saja terlibat,” ungkap Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsekal Pertama (Marsma) Djoko Senoputra, Sabtu (1/10/2016), siang.

Djoko menjelaskan, RD diangkat sebagai salah satu dewan pelindung padepokan berada di Dusun Cemengkalang, Desa Wangkal, Probolinggo ketika berdinas di bagian Pertahanan Pangkalan (Hanlan). Ia pun sudah menjadi pengikut setia Pribadi sejak tahun 2011.

Karena perbuatannya RD dikenakan Pasal 55 junto 56 KUHP tentang perbantuan atau ikut serta dalam melakukan perbuatan jahat.

“Sudah ditahan di POM AU, setelah kasus itu mencuat, langsung kami tindak lanjuti,” beber Kasi Idik Satpom AU Mayor (Pom) Trie Gunadi terpisah.

Dia menjelaskan, proses hukum antara kepolisian dengan Lanud Abdulrachman Saleh berjalan bersama. RD juga akan mengikuti gelar rekonstruksi dilaksanakan di Probolinggo, Senin (3/10/2016). “Besok (Senin), kami akan mengantarkan RD mengikuti rekonstruksi dan dihukum sesuai aturan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...