Rabu, 17 Januari 2018 | 21.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Senin, 3 Oktober 2016 - 13:31 WIB

IMG-17595

Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Terkait hal ini, Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, dengan begitu, tugas berat diemban menteri Luhut. Pasalnya, Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata).

“Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE),” ujar Fedy melalui keterangannya, Senin (3/10).

“Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas. Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar,” tambahnya.

Luhut sendiri kata Ferdy dalam pemberitaan media merasa capai jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru.

Selain itu kata Ferdy, Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru.

“Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru. Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kata Ferdy, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

“Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...