Senin, 20 November 2017 | 22.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Senin, 3 Oktober 2016 - 13:31 WIB

IMG-17595

Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Terkait hal ini, Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, dengan begitu, tugas berat diemban menteri Luhut. Pasalnya, Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata).

“Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE),” ujar Fedy melalui keterangannya, Senin (3/10).

“Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas. Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar,” tambahnya.

Luhut sendiri kata Ferdy dalam pemberitaan media merasa capai jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru.

Selain itu kata Ferdy, Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru.

“Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru. Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kata Ferdy, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

“Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...