Rabu, 18 Januari 2017 | 12.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Senin, 3 Oktober 2016 - 13:31 WIB

IMG-17595

Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Terkait hal ini, Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, dengan begitu, tugas berat diemban menteri Luhut. Pasalnya, Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata).

“Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE),” ujar Fedy melalui keterangannya, Senin (3/10).

“Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas. Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar,” tambahnya.

Luhut sendiri kata Ferdy dalam pemberitaan media merasa capai jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru.

Selain itu kata Ferdy, Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru.

“Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru. Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kata Ferdy, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

“Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...