Kamis, 30 Maret 2017 | 15.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM Baru

Senin, 3 Oktober 2016 - 13:31 WIB

IMG-17595

Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Terkait hal ini, Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, dengan begitu, tugas berat diemban menteri Luhut. Pasalnya, Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata).

“Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE),” ujar Fedy melalui keterangannya, Senin (3/10).

“Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas. Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar,” tambahnya.

Luhut sendiri kata Ferdy dalam pemberitaan media merasa capai jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru.

Selain itu kata Ferdy, Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru.

“Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru. Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kata Ferdy, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

“Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 15:11 WIB

Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka

Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) TA 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto ...
Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:55 WIB

Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka

Sidang konfrontir antara Politisi Hanura, Miryam S Haryani dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan ...
Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:40 WIB

Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membenarkan bahwa dia pernah menyarankan kepada Politisi Miryam S Haryani untuk mengembalikan uang ...
Aksi 313 Ibarat Perang Badar
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:15 WIB

Aksi 313 Ibarat Perang Badar

Forum Umat Islam (FUI) menyebutkan momentum aksi 313 yang menuntut pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, ...
Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:12 WIB

Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo rupanya mengetahui perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP APBN TA 2011-2012.Demikian ...
Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 12:54 WIB

Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak menampik terkait pengakuan Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang merasa terganggu olehnya ...