Kamis, 23 Maret 2017 | 11.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Hingga September 2016, Dirjen Pajak Kumpulkan Rp791 T

Hingga September 2016, Dirjen Pajak Kumpulkan Rp791 T

Selasa, 4 Oktober 2016 - 10:36 WIB

IMG-17615

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pengampunan pajak atau Tax Amnesty membawa pengaruh terhadap penerimaan pajak di tahun 2016 ini. Hingga September 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berhasil mengumpulkan Rp791,9 triliun total penerimaan pajak.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp767,2 triliun merupakan pajak penghasilan (PPh) non-migas.

Demikian dikatakan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arshal, Selasa (4/10/2016).Yon mengatakan angka ini tumbuh sekitar 18,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 647,6 triliun.

“Kalau total termasuk PPh migas, tahun lalu 687,7 triliun dan tahun ini 791,9‎ triliun. Tumbuh 15,15 persen‎,” kata Yon.

Meski capaian meningkat, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi belum puas dengan capaian pajak tersebut. Sebab penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.318,9 triliun.

“Saya bilang saya tidak puas karena belum di titik 31 Desember 2016. Target kurang lebih kan Rp 1.318 triliun, ini masih kurang Rp 500 triliun. Ini per bulan kami harus cari Rp 200 triliun,” tandas dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...