Rabu, 18 Januari 2017 | 00.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kemenperin Tolak Penerapan Cukai Plastik

Kemenperin Tolak Penerapan Cukai Plastik

Reporter : Fadilah | Kamis, 6 Oktober 2016 - 12:25 WIB

IMG-17648

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Kemenperin mencatat, kinerja industri makanan minuman (mamin) terus tumbuh dan sepanjang triwulan I 2016 naik sebesar 7,55%. Capaian ini turut mendongkrak industri non migas yang tumbuh 4,46% pada periode yang sama.

Di sisi lain, industri pengolahan non migas menyumbang sebesar 18,41% terhadap PDB Nasional. Kontribusi terbesar terhadap industri pengolahan non migas diberikan oleh industri makanan dan minuman sebesar 31,5%.

Berikutnya, kontribusi lainnya diikuti oleh industri barang logam sebesar 11,08% industri alat angkutan sebesar 10,64%. Adapun industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 6,57% terhadap industri non migas.

Atas dasar itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto tak setuju dengan rencana pengenaan cukai pada kemasan dan kantong berbahan baku plastik, karena bakal berdampak luas terhadap sektor industri khususnya sektor makanan dan minuman.

Lebih jauh dia mengatakan bukan hanya berakibat pada sektor industri, penerapan cukai juga dapat berdampak terhadap implementasi kebijakan mendorong investasi yang saat ini justru tengah dipacu.

“Jadi diharapkan (cukai plastik) tidak bisa dilaksanakan dulu,” pinta Airlangga disela acara diskusi publik bertajuk ‘Peran HIPPI dalam Memajujan UMKM Indonesia’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, (6/10/2016)

Airlangga menegaskan bahwa kriteria cukai kemasan plastik makanan dan minuman (Mamin) dikategorikan sebagai bahan yang dapat mencemari lingkungan adalah tidak sepenuhnya tepat.

“Karena sampah plastik saat ini bisa didaur ulang dengan tekhnologi yang ada dan canggih,” katanya.

Selain itu tambah industri kemasan plastik sejauh ini juga sudah menyerap hasil bank sampah masyarakat untuk bahan baku utama pembuatan kemasan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Oleh karena itu dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan regulasi yang sudah ada seperti yang tertuang dalam Undang-undang sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahu 2012 tentang Pengolaaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Misalnya dengan mengedukasi masyarakat bahwa plastik itu bisa di daur ulang, jadi mereka bisa mengumpulkan sampah plastik kepada Bank Sampah. Bukannya malah mengeluarkan kebijakan yang memberatkan para pelaku industri,” tandasnya.

Sebagai informasi pemerintah berencana menjaring penerimaan negara dengan mengenakan cukai atas kemasan plastik mulai tahun depan. Sepanjang 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai memperkirakan setidaknya ada tambahan pemasukan negara Rp1,6 triliun dari cukai jenis baru tersebut.

Untuk tarif awal, sementara akan dikenakan pada kantong kresek. Nanti secara bertahap akan ke semua jenis plastik, termasuk plastik kemasan makanan dan botol plastik.

Meski telah menetapkan target, rupanya Ditjen Bea Cukai masih belum menentukan besaran tarif cukai yang akan dikenakan pada kantong kresek. Namun ia memastikan, nilainya tidak akan membebani masyarakat.

Adapun besaran tarif cukai plastik saat ini masih digodok pemerintah dan harus mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi
Hukum - Selasa, 17 Januari 2017 - 23:40 WIB

Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi

Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan secara gentle mengakui dirinya memang sebagai pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tak hanya ...
PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:17 WIB

PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara

Achmad Sugandi (53) warga perumahan Taman Wisma Asri RT 006 RW 014, Kelurahan Teluk pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mengaku ...
Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:13 WIB

Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi

Praktisi Politik dan Pemilhan kepala daerah, Jiwang Jiputro, menduga program kartu sakti berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diluncurkan oleh ...
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...