Senin, 20 November 2017 | 20.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kemenperin Tolak Penerapan Cukai Plastik

Kemenperin Tolak Penerapan Cukai Plastik

Reporter : Fadilah | Kamis, 6 Oktober 2016 - 12:25 WIB

IMG-17648

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Kemenperin mencatat, kinerja industri makanan minuman (mamin) terus tumbuh dan sepanjang triwulan I 2016 naik sebesar 7,55%. Capaian ini turut mendongkrak industri non migas yang tumbuh 4,46% pada periode yang sama.

Di sisi lain, industri pengolahan non migas menyumbang sebesar 18,41% terhadap PDB Nasional. Kontribusi terbesar terhadap industri pengolahan non migas diberikan oleh industri makanan dan minuman sebesar 31,5%.

Berikutnya, kontribusi lainnya diikuti oleh industri barang logam sebesar 11,08% industri alat angkutan sebesar 10,64%. Adapun industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 6,57% terhadap industri non migas.

Atas dasar itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto tak setuju dengan rencana pengenaan cukai pada kemasan dan kantong berbahan baku plastik, karena bakal berdampak luas terhadap sektor industri khususnya sektor makanan dan minuman.

Lebih jauh dia mengatakan bukan hanya berakibat pada sektor industri, penerapan cukai juga dapat berdampak terhadap implementasi kebijakan mendorong investasi yang saat ini justru tengah dipacu.

“Jadi diharapkan (cukai plastik) tidak bisa dilaksanakan dulu,” pinta Airlangga disela acara diskusi publik bertajuk ‘Peran HIPPI dalam Memajujan UMKM Indonesia’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, (6/10/2016)

Airlangga menegaskan bahwa kriteria cukai kemasan plastik makanan dan minuman (Mamin) dikategorikan sebagai bahan yang dapat mencemari lingkungan adalah tidak sepenuhnya tepat.

“Karena sampah plastik saat ini bisa didaur ulang dengan tekhnologi yang ada dan canggih,” katanya.

Selain itu tambah industri kemasan plastik sejauh ini juga sudah menyerap hasil bank sampah masyarakat untuk bahan baku utama pembuatan kemasan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Oleh karena itu dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan regulasi yang sudah ada seperti yang tertuang dalam Undang-undang sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahu 2012 tentang Pengolaaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Misalnya dengan mengedukasi masyarakat bahwa plastik itu bisa di daur ulang, jadi mereka bisa mengumpulkan sampah plastik kepada Bank Sampah. Bukannya malah mengeluarkan kebijakan yang memberatkan para pelaku industri,” tandasnya.

Sebagai informasi pemerintah berencana menjaring penerimaan negara dengan mengenakan cukai atas kemasan plastik mulai tahun depan. Sepanjang 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai memperkirakan setidaknya ada tambahan pemasukan negara Rp1,6 triliun dari cukai jenis baru tersebut.

Untuk tarif awal, sementara akan dikenakan pada kantong kresek. Nanti secara bertahap akan ke semua jenis plastik, termasuk plastik kemasan makanan dan botol plastik.

Meski telah menetapkan target, rupanya Ditjen Bea Cukai masih belum menentukan besaran tarif cukai yang akan dikenakan pada kantong kresek. Namun ia memastikan, nilainya tidak akan membebani masyarakat.

Adapun besaran tarif cukai plastik saat ini masih digodok pemerintah dan harus mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...