Jumat, 22 September 2017 | 18.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jadikan Batam KEK, Menko Darmin : Butuh Waktu 3 Tahun

Jadikan Batam KEK, Menko Darmin : Butuh Waktu 3 Tahun

Reporter : Fadilah | Jumat, 7 Oktober 2016 - 13:03 WIB

IMG-17674

Menko Darmin. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Batam, telah lama digadang-gadang sebagai lokasi menjanjikan bagi investasi di Tanah Air. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, yang selama ini menjadi pintu ke pasar dunia, diharapkan ikut membuat wilayah ini berkembang. Itu sebabnya, pemerintah menetapkan Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) beberapa tahun lalu.

Sayang, kini iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Ini seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Karenanya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan mengubah status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dengan status KEK, Menko Darmin berharap Batam dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam berbagai proyek.

“Sebab selama ini jika masih menggunakan FTZ itu TKDN-nya sudah tidak banyak digunakan. FTZ itu dirancang untuk ekspor. Jadi harus kita ubah menjadi KEK,” tuturnya di Jakarta, Jumat, (7/10/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk mengubah Batam menjadi KEK membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Yakni membutuhkan waktu tiga tahun karena banyak perubahannya juga,” katanya.

Saat ini tambah Darmin proses transisinya masih diupayakan pemerintah melalui pembentukan Dewan Kawasan.

Kendati demikian Darmin belum dapat menjamin percepatan masa transisi akibat masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...