Senin, 20 November 2017 | 20.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jadikan Batam KEK, Menko Darmin : Butuh Waktu 3 Tahun

Jadikan Batam KEK, Menko Darmin : Butuh Waktu 3 Tahun

Reporter : Fadilah | Jumat, 7 Oktober 2016 - 13:03 WIB

IMG-17674

Menko Darmin. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Batam, telah lama digadang-gadang sebagai lokasi menjanjikan bagi investasi di Tanah Air. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, yang selama ini menjadi pintu ke pasar dunia, diharapkan ikut membuat wilayah ini berkembang. Itu sebabnya, pemerintah menetapkan Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) beberapa tahun lalu.

Sayang, kini iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Ini seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Karenanya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan mengubah status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dengan status KEK, Menko Darmin berharap Batam dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam berbagai proyek.

“Sebab selama ini jika masih menggunakan FTZ itu TKDN-nya sudah tidak banyak digunakan. FTZ itu dirancang untuk ekspor. Jadi harus kita ubah menjadi KEK,” tuturnya di Jakarta, Jumat, (7/10/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk mengubah Batam menjadi KEK membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Yakni membutuhkan waktu tiga tahun karena banyak perubahannya juga,” katanya.

Saat ini tambah Darmin proses transisinya masih diupayakan pemerintah melalui pembentukan Dewan Kawasan.

Kendati demikian Darmin belum dapat menjamin percepatan masa transisi akibat masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...