Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 13:33 WIB

IMG-17700

Diskusi publik bertajuk 'Pemekaran Lagi?', di Kawasan Menteng. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak 13 tahun lalu membebankan pemerintah pusat (pempus). Hal tersebut dikarenakan sebanyak 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal, akibatnya ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Demikian disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

80% daerah yang gagal dalam otonomi itu lanjut Djohan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (pempus) dalam memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing. Rinciannya 90% mengandalkan dana dari pempus dan 10% diperoleh dari daerahnya.

“Padahal Otonomi itukan kemampuan daerah mengurus rumah tangga sendiri dan membiayai rumah tangganya, tapi kenyataannya masih nyusu ke Pemerintah Pusat. Nah ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Kendati demikian dia tidak mengusulkan agar harus dirombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Karena sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif.

Oleh karena itu perbaikan seperti pengetatan pengawasan dan sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

“Misalnya dengan mencabut perda-perda yang dianggap tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, hal tersebut bisa dilakukan. Atau Kemendagri bisa meminta agar daerah tidak mengeluarkan perda atau peraturan lain yang sembarangan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...