Minggu, 22 Oktober 2017 | 00.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 13:33 WIB

IMG-17700

Diskusi publik bertajuk 'Pemekaran Lagi?', di Kawasan Menteng. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak 13 tahun lalu membebankan pemerintah pusat (pempus). Hal tersebut dikarenakan sebanyak 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal, akibatnya ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Demikian disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

80% daerah yang gagal dalam otonomi itu lanjut Djohan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (pempus) dalam memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing. Rinciannya 90% mengandalkan dana dari pempus dan 10% diperoleh dari daerahnya.

“Padahal Otonomi itukan kemampuan daerah mengurus rumah tangga sendiri dan membiayai rumah tangganya, tapi kenyataannya masih nyusu ke Pemerintah Pusat. Nah ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Kendati demikian dia tidak mengusulkan agar harus dirombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Karena sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif.

Oleh karena itu perbaikan seperti pengetatan pengawasan dan sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

“Misalnya dengan mencabut perda-perda yang dianggap tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, hal tersebut bisa dilakukan. Atau Kemendagri bisa meminta agar daerah tidak mengeluarkan perda atau peraturan lain yang sembarangan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:05 WIB

Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon

Mangkir sidang perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui pergi ke Cirebon untuk menghadiri Haul ...
Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:31 WIB

Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran masih terus dibahas DPR. Kini, tersisa dua hal yang masih menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan mengenai ...
Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK
Peristiwa - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK

Aksi unjukrasa mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) siang kemarin, hingga larut ...
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...