Senin, 23 April 2018 | 03.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 13:33 WIB

IMG-17700

Diskusi publik bertajuk 'Pemekaran Lagi?', di Kawasan Menteng. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak 13 tahun lalu membebankan pemerintah pusat (pempus). Hal tersebut dikarenakan sebanyak 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal, akibatnya ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Demikian disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

80% daerah yang gagal dalam otonomi itu lanjut Djohan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (pempus) dalam memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing. Rinciannya 90% mengandalkan dana dari pempus dan 10% diperoleh dari daerahnya.

“Padahal Otonomi itukan kemampuan daerah mengurus rumah tangga sendiri dan membiayai rumah tangganya, tapi kenyataannya masih nyusu ke Pemerintah Pusat. Nah ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Kendati demikian dia tidak mengusulkan agar harus dirombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Karena sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif.

Oleh karena itu perbaikan seperti pengetatan pengawasan dan sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

“Misalnya dengan mencabut perda-perda yang dianggap tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, hal tersebut bisa dilakukan. Atau Kemendagri bisa meminta agar daerah tidak mengeluarkan perda atau peraturan lain yang sembarangan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...