Selasa, 17 Januari 2017 | 21.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 13:33 WIB

IMG-17700

Diskusi publik bertajuk 'Pemekaran Lagi?', di Kawasan Menteng. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak 13 tahun lalu membebankan pemerintah pusat (pempus). Hal tersebut dikarenakan sebanyak 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal, akibatnya ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Demikian disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

80% daerah yang gagal dalam otonomi itu lanjut Djohan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (pempus) dalam memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing. Rinciannya 90% mengandalkan dana dari pempus dan 10% diperoleh dari daerahnya.

“Padahal Otonomi itukan kemampuan daerah mengurus rumah tangga sendiri dan membiayai rumah tangganya, tapi kenyataannya masih nyusu ke Pemerintah Pusat. Nah ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Kendati demikian dia tidak mengusulkan agar harus dirombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Karena sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif.

Oleh karena itu perbaikan seperti pengetatan pengawasan dan sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

“Misalnya dengan mencabut perda-perda yang dianggap tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, hal tersebut bisa dilakukan. Atau Kemendagri bisa meminta agar daerah tidak mengeluarkan perda atau peraturan lain yang sembarangan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...
Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 19:00 WIB

Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yakni ...
Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:40 WIB

Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya

Tepat di teras warung milik Slamet, di Jalan Raya Siman, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, geger karena penemuan sesosok mayat. ...
Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:12 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan

Belakangan ini banyak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi arogan. Karena hal tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah membubarkan ...