Senin, 26 Juni 2017 | 00.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Masih Dibiayai Pemerintah Pusat, Mantan Dirjen Otda Sebut Otonomi Daerah di Indonesia Gagal

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 13:33 WIB

IMG-17700

Diskusi publik bertajuk 'Pemekaran Lagi?', di Kawasan Menteng. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak 13 tahun lalu membebankan pemerintah pusat (pempus). Hal tersebut dikarenakan sebanyak 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal, akibatnya ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Demikian disampaikan oleh Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

80% daerah yang gagal dalam otonomi itu lanjut Djohan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (pempus) dalam memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing. Rinciannya 90% mengandalkan dana dari pempus dan 10% diperoleh dari daerahnya.

“Padahal Otonomi itukan kemampuan daerah mengurus rumah tangga sendiri dan membiayai rumah tangganya, tapi kenyataannya masih nyusu ke Pemerintah Pusat. Nah ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Kendati demikian dia tidak mengusulkan agar harus dirombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Karena sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif.

Oleh karena itu perbaikan seperti pengetatan pengawasan dan sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

“Misalnya dengan mencabut perda-perda yang dianggap tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, hal tersebut bisa dilakukan. Atau Kemendagri bisa meminta agar daerah tidak mengeluarkan perda atau peraturan lain yang sembarangan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...
Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:32 WIB

Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI

Tim GNPF-MUI menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak ...
Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut
Nasional - Minggu, 25 Juni 2017 - 21:37 WIB

Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut

Paska insiden penyerangan yang dilakukan Hendra dan Sawaludin Pakhpahan, yang diduga merupakan pendukung Islamic State terhadap anggota polisi di ...
Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 20:59 WIB

Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut

Dua orang pelaku yang diduga merupakan pendukung Islamic State , melakukan penyerangan terhadap dua anggota Polda Sumatera Utara yang tengah ...
Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 11:01 WIB

Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir dalam khutbah Idul Fitri 1438 Hijriyah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (25/6) menyebutkan ...