Rabu, 24 Januari 2018 | 06.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 14:13 WIB

IMG-17702

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengusulkan pemekaran 134 Daerah Otonomi Baru (DOB), rinciannya 22 usulan provinsi, 97 usulan kabupaten dan 15 usulan kota. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menolak usulan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan menilai penolakan yang dilakukan merupakan langkah yang sangat tepat.

“Sebab pemerintah belum siap dalam aturan mainnya, selain itu kondisi ekonomi makro dan fiskal negara saat ini juga belum mendukung,” tuturnya dalam sebuh diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

Selain itu lanjut dia, Otda yang dipercaya dapat meratakan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah di Indonesia. Pada realisasinya belum semua daerah berhasil menghidupi diri sendiri, mereka masih sangat bergantung ada pemerintah pusat.

“Masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Dekonsentrasi,” katanya.

Karenanya diperlukan pertimbangan yang sangat matang sebelum akhirnya diputuskan melakukan otonomi daerah.

Sementara itu untuk menanggulangi kegagalan otonomi daerah. Diperlukan adanya penataan khusus.

Penataan khusus ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur dikembangkan tapi tak memiliki hasil maksimal.

“Adapun aturan yang dikeluarkan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penataa,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...