Sabtu, 25 Maret 2017 | 12.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 14:13 WIB

IMG-17702

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengusulkan pemekaran 134 Daerah Otonomi Baru (DOB), rinciannya 22 usulan provinsi, 97 usulan kabupaten dan 15 usulan kota. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menolak usulan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan menilai penolakan yang dilakukan merupakan langkah yang sangat tepat.

“Sebab pemerintah belum siap dalam aturan mainnya, selain itu kondisi ekonomi makro dan fiskal negara saat ini juga belum mendukung,” tuturnya dalam sebuh diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

Selain itu lanjut dia, Otda yang dipercaya dapat meratakan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah di Indonesia. Pada realisasinya belum semua daerah berhasil menghidupi diri sendiri, mereka masih sangat bergantung ada pemerintah pusat.

“Masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Dekonsentrasi,” katanya.

Karenanya diperlukan pertimbangan yang sangat matang sebelum akhirnya diputuskan melakukan otonomi daerah.

Sementara itu untuk menanggulangi kegagalan otonomi daerah. Diperlukan adanya penataan khusus.

Penataan khusus ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur dikembangkan tapi tak memiliki hasil maksimal.

“Adapun aturan yang dikeluarkan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penataa,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan
Politik - Sabtu, 25 Maret 2017 - 12:25 WIB

Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan

Kasus dicurinya berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian banyak orang.Bahkan hilangnya berkas-berkas itu harus ...
Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka
Nasional - Sabtu, 25 Maret 2017 - 10:45 WIB

Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka

Mobil kepresidenan merupakan topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Pasalnya, mobil yang dikendarai Presiden Jokowi sempat mogok sebanyak empat kali ...
Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong
Hukum - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:44 WIB

Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong

Setelah gesit berkelit dan membantah semua tuduhan terlibat dalam pusaran suap proyek e-KTP, Setya Novanto kini tersudutkan.Pasalnya, sejumlah bukti dan ...
Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker
Ekonomi - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:19 WIB

Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker

Konflik antara transportasi umum dan transportasi online semakin marak belakangan ini. Pasalnya, banyak transportasi online yang menggunakan kendaraan biasa sehingga ...
Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara
Peristiwa - Jumat, 24 Maret 2017 - 21:55 WIB

Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara

Ratusan massa dari Majelis Silaturahmi Umat Islam yang datang dari dua penjuru Jl Lingkar Utara, Bekasi Utara yang berusaha merangsuk ...
Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto
Nasional - Jumat, 24 Maret 2017 - 19:58 WIB

Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto

Telah terjadi insiden pelemparan oleh oknum suporter bola pada kereta api tujuan akhir Purwokerto antara Stasiun Kiaracondong dan Stasiun Gedebage ...