Rabu, 23 Agustus 2017 | 16.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

Reporter : Fadilah | Sabtu, 8 Oktober 2016 - 14:13 WIB

IMG-17702

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengusulkan pemekaran 134 Daerah Otonomi Baru (DOB), rinciannya 22 usulan provinsi, 97 usulan kabupaten dan 15 usulan kota. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menolak usulan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan menilai penolakan yang dilakukan merupakan langkah yang sangat tepat.

“Sebab pemerintah belum siap dalam aturan mainnya, selain itu kondisi ekonomi makro dan fiskal negara saat ini juga belum mendukung,” tuturnya dalam sebuh diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016).

Selain itu lanjut dia, Otda yang dipercaya dapat meratakan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah di Indonesia. Pada realisasinya belum semua daerah berhasil menghidupi diri sendiri, mereka masih sangat bergantung ada pemerintah pusat.

“Masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Dekonsentrasi,” katanya.

Karenanya diperlukan pertimbangan yang sangat matang sebelum akhirnya diputuskan melakukan otonomi daerah.

Sementara itu untuk menanggulangi kegagalan otonomi daerah. Diperlukan adanya penataan khusus.

Penataan khusus ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur dikembangkan tapi tak memiliki hasil maksimal.

“Adapun aturan yang dikeluarkan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penataa,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...