Minggu, 28 Mei 2017 | 11.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Selasa, 11 Oktober 2016 - 09:28 WIB

IMG-17739

Ahok. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disambut baik Angkatan Muda Muhammadiyah, selaku pihak yang melaporkan Ahok terkait penistaan agama.

Namun permintaan maaf tersebut tidak lantas Angkatan Muda Muhammadiyah juga melepas persoalan hukum yang dilaporkannya bahkan proses hukum harus berlanjut.

“Persoalan Ahok telah meminta maaf silakan saja, itu langkah baik,” ujar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, dalam keterangan persnya, Senin (10/10/2016) malam tadi.

Dikatakannya, hal ini demi keadilan hukum dan untuk menjaga wibawa hukum, sekaligus pelajaran bagi semua orang agar hati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya, apalagi seorang pejabat publik.

“Hal ini juga demi menjaga Pancasila, kebhinekaan dan keharmonisan di NKRI tercinta ini,” tegasnya.

Karena itu, AMM berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memanggil Ahok untuk diperiksa sebagai terlapor. Kemudian melanjutkan proses hukum sesuai dengan prosedur yang benar dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

“Jika Ahok merasa itu salah, sudah sepatutnya ia mendapatkan hukuman dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan pasal yang tertulis di 156A KUHP,” ucapnya.

Ditambahkannya, dalam proses penegakan hukum (law enforcement) tidak mengenal istilah permintaan maaf sebagai alasan penghapusan pidana. Karena itu permintaan maaf cagub incumbent tersebut tidak dapat menggugurkan proses hukum yang berlangsung.

Lagi pula, dia menambahkan, apa gunanya proses hukum yang ada di dalam KUHAP kalau setiap orang yang dianggap melanggar aturan meminta maaf dan prosesnya selesai.

“Sehingga walaupun Ahok minta maaf, kami akan tetap mengawal dan menjaga proses hukum ini dan kami sudah menyiapkan saksi dan ahli terkait laporan kami,” tegasnya.

Karena pada akhirnya, hakim yang akan menutuskan nasib Ahok. “Maka putusan dari ketok palu sang hakim lah yang dapat menyatakan Ahok bersalah atau tidak,” demikian Pedri.

Selain Pedri, AMM lainnya yang ikut melaporkan Ahok adalah Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammad Solihin, Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Khairul Sakti Lubis yang turut didampingi penasehat hukum, Riesqi Rahmadiansyah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...