Rabu, 17 Januari 2018 | 21.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Selasa, 11 Oktober 2016 - 09:28 WIB

IMG-17739

Ahok. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disambut baik Angkatan Muda Muhammadiyah, selaku pihak yang melaporkan Ahok terkait penistaan agama.

Namun permintaan maaf tersebut tidak lantas Angkatan Muda Muhammadiyah juga melepas persoalan hukum yang dilaporkannya bahkan proses hukum harus berlanjut.

“Persoalan Ahok telah meminta maaf silakan saja, itu langkah baik,” ujar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, dalam keterangan persnya, Senin (10/10/2016) malam tadi.

Dikatakannya, hal ini demi keadilan hukum dan untuk menjaga wibawa hukum, sekaligus pelajaran bagi semua orang agar hati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya, apalagi seorang pejabat publik.

“Hal ini juga demi menjaga Pancasila, kebhinekaan dan keharmonisan di NKRI tercinta ini,” tegasnya.

Karena itu, AMM berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memanggil Ahok untuk diperiksa sebagai terlapor. Kemudian melanjutkan proses hukum sesuai dengan prosedur yang benar dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

“Jika Ahok merasa itu salah, sudah sepatutnya ia mendapatkan hukuman dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan pasal yang tertulis di 156A KUHP,” ucapnya.

Ditambahkannya, dalam proses penegakan hukum (law enforcement) tidak mengenal istilah permintaan maaf sebagai alasan penghapusan pidana. Karena itu permintaan maaf cagub incumbent tersebut tidak dapat menggugurkan proses hukum yang berlangsung.

Lagi pula, dia menambahkan, apa gunanya proses hukum yang ada di dalam KUHAP kalau setiap orang yang dianggap melanggar aturan meminta maaf dan prosesnya selesai.

“Sehingga walaupun Ahok minta maaf, kami akan tetap mengawal dan menjaga proses hukum ini dan kami sudah menyiapkan saksi dan ahli terkait laporan kami,” tegasnya.

Karena pada akhirnya, hakim yang akan menutuskan nasib Ahok. “Maka putusan dari ketok palu sang hakim lah yang dapat menyatakan Ahok bersalah atau tidak,” demikian Pedri.

Selain Pedri, AMM lainnya yang ikut melaporkan Ahok adalah Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammad Solihin, Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Khairul Sakti Lubis yang turut didampingi penasehat hukum, Riesqi Rahmadiansyah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...