Rabu, 26 Juli 2017 | 13.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Muhammadiyah: Demi Pancasila dan Kebhinekaan, Kasus Ahok Harus Diusut Tuntas

Selasa, 11 Oktober 2016 - 09:28 WIB

IMG-17739

Ahok. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disambut baik Angkatan Muda Muhammadiyah, selaku pihak yang melaporkan Ahok terkait penistaan agama.

Namun permintaan maaf tersebut tidak lantas Angkatan Muda Muhammadiyah juga melepas persoalan hukum yang dilaporkannya bahkan proses hukum harus berlanjut.

“Persoalan Ahok telah meminta maaf silakan saja, itu langkah baik,” ujar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, dalam keterangan persnya, Senin (10/10/2016) malam tadi.

Dikatakannya, hal ini demi keadilan hukum dan untuk menjaga wibawa hukum, sekaligus pelajaran bagi semua orang agar hati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya, apalagi seorang pejabat publik.

“Hal ini juga demi menjaga Pancasila, kebhinekaan dan keharmonisan di NKRI tercinta ini,” tegasnya.

Karena itu, AMM berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memanggil Ahok untuk diperiksa sebagai terlapor. Kemudian melanjutkan proses hukum sesuai dengan prosedur yang benar dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

“Jika Ahok merasa itu salah, sudah sepatutnya ia mendapatkan hukuman dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan pasal yang tertulis di 156A KUHP,” ucapnya.

Ditambahkannya, dalam proses penegakan hukum (law enforcement) tidak mengenal istilah permintaan maaf sebagai alasan penghapusan pidana. Karena itu permintaan maaf cagub incumbent tersebut tidak dapat menggugurkan proses hukum yang berlangsung.

Lagi pula, dia menambahkan, apa gunanya proses hukum yang ada di dalam KUHAP kalau setiap orang yang dianggap melanggar aturan meminta maaf dan prosesnya selesai.

“Sehingga walaupun Ahok minta maaf, kami akan tetap mengawal dan menjaga proses hukum ini dan kami sudah menyiapkan saksi dan ahli terkait laporan kami,” tegasnya.

Karena pada akhirnya, hakim yang akan menutuskan nasib Ahok. “Maka putusan dari ketok palu sang hakim lah yang dapat menyatakan Ahok bersalah atau tidak,” demikian Pedri.

Selain Pedri, AMM lainnya yang ikut melaporkan Ahok adalah Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammad Solihin, Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Khairul Sakti Lubis yang turut didampingi penasehat hukum, Riesqi Rahmadiansyah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...