Kamis, 23 Maret 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bareskrim Polri Periksa Tersangka Pengedar Uang Palsu

Bareskrim Polri Periksa Tersangka Pengedar Uang Palsu

Reporter : Dian | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:05 WIB

IMG-17745

Uang Palsu. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, mengatakan, pihaknya akan bertolak ke Denpasar Bali untuk memeriksa napi berinisial AH yang diduga menjadi otak dari kasus pembuatan dan perdearan uang palsu.

“Penyidik mau ke Denpasar hari ini untuk memeriksa AH. Dia otak kasus peredaran uang palsu di Ungaran, Jawa Tengah. ” ujar Setya di Mabes Polri Jakarta, Selasa (11/10).

Menurut Setya, AH sendiri dipenjara karena kasus yang sama yakni uang palsu. Dalam kasus ini, AH memerintahkan anak kandunganya (S) untuk membuat uang palsu di kontrakanya di wilayah Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. P

olisi telah menangkap S berserta tiga tersangkah lainya yaitu H, Y, dan M yang berperan dalam membantu pembuatan dan pengedaran uang palsu.

Keempat tersangka ditangkap secara berurutan dari Kamis (6/10/2016) hingga hari jumat (7/10/2016) dinihari di lokasi yang berbeda di Semarang dan sekitarnya.

Dalam pengusutan ini, penyidik telah menggeledah kontrakan S dan menemukan bukti alat pembuat uang plasu seperti Sablon, alat cetak, printer hingga alat pemotong. Penyebaran uang palsu sendiri telah menyebar kesepuluh provinsi.

“Penyebaranya sudah kesepuluh provinsi,” ujar Setya.

Kesepuluh provinsi tersebut yakni Banten, DKI Jakarta, jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung dan Sumatera Selatan.

Setya menambahkan, komplotan tersebut sudah melakukan aksinya selama empat tahun. Dari empat tahun tersebut telah menghasilkan uang palsu pecahan seratus ribu dengan nilai mencapai dua miliar.

Atas perbuatanya, para tersangka dijerat dengan pasal 36 ayat 1,2 dan 3 UU Nomkr 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...