Rabu, 27 September 2017 | 01.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:55 WIB

IMG-17750

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara sadar selalu melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurutnya rangkaian pelanggaran atas UU Minerba dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2013. Pasalnya dalam aturan tersebut pemerintah memberikan waktu bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor mineral mentah bersyarat hingga 12 Januari 2014.

“Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan Kelonggaran ekspor mineral konsentrat hingga tahun 2017,” bebernya dalam sebuah diskusi publik di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Tidak cukup sampai disitu pelanggaran terhadap UU Minerba juga ada dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Pasalnya Permen tersebut memberikan toleransi Kelonggaran ekspor melalui prosentase progres pembangunan smelter hingga mencapai 60%.

Terakhir lanjutnya pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia yang progres smelternya hanya mencapai 14%.

Dari rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat.

“Dari 4,55 kita ton konsentrat ini, PT Freeport Indonesia memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1.663.000 t oz (troy ons) emas, dengan total uang mencapai US$ 256 miliar atau setara dengan Rp 3.328 triliun. Angka tersebut dua kali lipat setara dengan APBN negeri ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...