Kamis, 30 Maret 2017 | 15.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:55 WIB

IMG-17750

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara sadar selalu melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurutnya rangkaian pelanggaran atas UU Minerba dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2013. Pasalnya dalam aturan tersebut pemerintah memberikan waktu bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor mineral mentah bersyarat hingga 12 Januari 2014.

“Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan Kelonggaran ekspor mineral konsentrat hingga tahun 2017,” bebernya dalam sebuah diskusi publik di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Tidak cukup sampai disitu pelanggaran terhadap UU Minerba juga ada dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Pasalnya Permen tersebut memberikan toleransi Kelonggaran ekspor melalui prosentase progres pembangunan smelter hingga mencapai 60%.

Terakhir lanjutnya pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia yang progres smelternya hanya mencapai 14%.

Dari rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat.

“Dari 4,55 kita ton konsentrat ini, PT Freeport Indonesia memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1.663.000 t oz (troy ons) emas, dengan total uang mencapai US$ 256 miliar atau setara dengan Rp 3.328 triliun. Angka tersebut dua kali lipat setara dengan APBN negeri ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 15:11 WIB

Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka

Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) TA 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto ...
Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:55 WIB

Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka

Sidang konfrontir antara Politisi Hanura, Miryam S Haryani dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan ...
Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:40 WIB

Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membenarkan bahwa dia pernah menyarankan kepada Politisi Miryam S Haryani untuk mengembalikan uang ...
Aksi 313 Ibarat Perang Badar
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:15 WIB

Aksi 313 Ibarat Perang Badar

Forum Umat Islam (FUI) menyebutkan momentum aksi 313 yang menuntut pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, ...
Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:12 WIB

Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo rupanya mengetahui perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP APBN TA 2011-2012.Demikian ...
Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 12:54 WIB

Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak menampik terkait pengakuan Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang merasa terganggu olehnya ...