Minggu, 19 Februari 2017 | 18.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:55 WIB

IMG-17750

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara sadar selalu melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurutnya rangkaian pelanggaran atas UU Minerba dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2013. Pasalnya dalam aturan tersebut pemerintah memberikan waktu bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor mineral mentah bersyarat hingga 12 Januari 2014.

“Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan Kelonggaran ekspor mineral konsentrat hingga tahun 2017,” bebernya dalam sebuah diskusi publik di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Tidak cukup sampai disitu pelanggaran terhadap UU Minerba juga ada dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Pasalnya Permen tersebut memberikan toleransi Kelonggaran ekspor melalui prosentase progres pembangunan smelter hingga mencapai 60%.

Terakhir lanjutnya pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia yang progres smelternya hanya mencapai 14%.

Dari rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat.

“Dari 4,55 kita ton konsentrat ini, PT Freeport Indonesia memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1.663.000 t oz (troy ons) emas, dengan total uang mencapai US$ 256 miliar atau setara dengan Rp 3.328 triliun. Angka tersebut dua kali lipat setara dengan APBN negeri ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...