Minggu, 23 Juli 2017 | 17.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:55 WIB

IMG-17750

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara sadar selalu melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurutnya rangkaian pelanggaran atas UU Minerba dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2013. Pasalnya dalam aturan tersebut pemerintah memberikan waktu bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor mineral mentah bersyarat hingga 12 Januari 2014.

“Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan Kelonggaran ekspor mineral konsentrat hingga tahun 2017,” bebernya dalam sebuah diskusi publik di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Tidak cukup sampai disitu pelanggaran terhadap UU Minerba juga ada dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Pasalnya Permen tersebut memberikan toleransi Kelonggaran ekspor melalui prosentase progres pembangunan smelter hingga mencapai 60%.

Terakhir lanjutnya pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia yang progres smelternya hanya mencapai 14%.

Dari rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat.

“Dari 4,55 kita ton konsentrat ini, PT Freeport Indonesia memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1.663.000 t oz (troy ons) emas, dengan total uang mencapai US$ 256 miliar atau setara dengan Rp 3.328 triliun. Angka tersebut dua kali lipat setara dengan APBN negeri ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen
Peristiwa - Minggu, 23 Juli 2017 - 17:00 WIB

Pemilik Bus Pesta Terancam Pidana Jika Palsukan Dokumen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemilik bus pesta bisa dipidana apabila memang terbukti memalsukan perizinan. “Tindaklanjutnya apabila benar ada ...
PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:34 WIB

PKS Komitmen Jaga Kebangsaan dan Keumatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan selalu menjaga komitmen kebangsaan dan keumatan di Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPW ...
Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 16:16 WIB

Jazuli: Ulama dan Santri Kunci Keberkahan, Tak Boleh Tuduh Anti NKRI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan menjadi berkah jika tanpa ...
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...
Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya
Politik - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:59 WIB

Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya

Malam puncak peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-19 dipusatkan di Lapangan DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7) malam, diisi ...
Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:19 WIB

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017 PKBDKN Garda Bangsa mengumumkan nama-nama pemenang Final Lomba Musabaqoh Kitab Kuning ...