Rabu, 18 Januari 2017 | 13.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Jatam: Pemerintah Langgar UU, Freeport Raup Untung

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 12:55 WIB

IMG-17750

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara sadar selalu melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menurutnya rangkaian pelanggaran atas UU Minerba dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2013. Pasalnya dalam aturan tersebut pemerintah memberikan waktu bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan ekspor mineral mentah bersyarat hingga 12 Januari 2014.

“Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan Kelonggaran ekspor mineral konsentrat hingga tahun 2017,” bebernya dalam sebuah diskusi publik di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Tidak cukup sampai disitu pelanggaran terhadap UU Minerba juga ada dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Pasalnya Permen tersebut memberikan toleransi Kelonggaran ekspor melalui prosentase progres pembangunan smelter hingga mencapai 60%.

Terakhir lanjutnya pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia yang progres smelternya hanya mencapai 14%.

Dari rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat.

“Dari 4,55 kita ton konsentrat ini, PT Freeport Indonesia memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1.663.000 t oz (troy ons) emas, dengan total uang mencapai US$ 256 miliar atau setara dengan Rp 3.328 triliun. Angka tersebut dua kali lipat setara dengan APBN negeri ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...