Kamis, 25 Mei 2017 | 02.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 13:43 WIB

IMG-17752

Pertambangan. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Berganti mengingatkan pemerintah untuk mengurungkan rencana relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat). Kalau nekat akan menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi investor yang telah membangun smelter di Indonesia.

Belum lagi pengenaan pajak ekspor (pada persentase tertentu) yang melekat pada kebijakan relaksasi juga teridentifikasi sebagai export restriction dalam konteks non tarif barriers.

“Hal ini tersebut tentunya membuka potensi Indonesia dapat kembali diprotes oleh WTO (World Trade Organaziton) ataupun digugat oleh investor asing ke lembaga arbitrase internasional dengan menggunakan mekanisme Internasional for Sentlement of Investment Disputes (ICSID),” tuturnya dalam diskusi publik di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Sebelumny Pemerintah Indonesia memberi lampu hijau bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor konsentrat selama lima tahun.

Izin ekspor mineral hasil tambang diberikan dengan alasan perusahaan membutuhkan sumber dana untuk menyelesaikan pabrik pemurnian mineral (smelter).

“Kami memberikan waktu antara tiga sampai lima tahun untuk membangun smelter,” kata Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan saat itu.

Pemerintah pun sudah memutuskan untuk merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Poin terpenting dalam revisi tersebut adalah kesempatan melanjutkan pembangunan pabrik pemurnian mineral.

Dengan relaksasi itu, pemerintah berharap perusahaan besar segera memulai pembangunan smelter. Sementara itu, perusahaan kecil bisa bekerja sama dengan perusahaan besar.

Luhut menegaskan, relaksasi izin ekspor diberikan secara bertingkat sesuai progres pembangunan smelter.

Selain itu, ada bea keluar yang besarannya bertingkat. Besarannya masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Tambahan waktu tersebut punya konsekuensi tegas dari Kementerian ESDM. Luhut kala itu menegaskan, bila ada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter pada akhir ketentuan, izin tambangnya akan dicabut.

Pemerintah juga membuka kesempatan pemilik kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan demikian, pemegang kontrak karya seperti Freeport dan Newmont bisa memperpanjang ekspor hingga Januari 2017.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jenis Bom Kampung Melayu Bom Panci
Peristiwa - Kamis, 25 Mei 2017 - 02:06 WIB

Jenis Bom Kampung Melayu Bom Panci

Aparat kepolisian memastikan bom bunuh diri di Halte Busway Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) yang menewaskan 2 pelaku dan ...
Pelaku Bom Kampung Melayu 2 Orang, 3 Polisi Tewas
Peristiwa - Kamis, 25 Mei 2017 - 02:01 WIB

Pelaku Bom Kampung Melayu 2 Orang, 3 Polisi Tewas

Dua pelaku bom bunuh diri di Halte Busway Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) dinyatakan tewas sedangkan 3 ...
Polisi Masih Olah TKP Bom Bunuh Diri
Peristiwa - Kamis, 25 Mei 2017 - 00:11 WIB

Polisi Masih Olah TKP Bom Bunuh Diri

Aparat Kepolisian saat ini masih melakukan proses olah TKP di depan Halte Bus Way, Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, lokasi ...
Gepeng dan Anak Jalanan Biasanya dari Jawa Barat
Nasional - Kamis, 25 Mei 2017 - 00:07 WIB

Gepeng dan Anak Jalanan Biasanya dari Jawa Barat

Dinas Sosial Kota Bekasi, mengungkapkan wilayahnya menjadi sasaran pengiriman gelandangan dan pengemis (gepeng) dari tiga wilayah provinsi di Indonesia menjelang ...
Aroma Sengit Tercium usai Bom Bunuh Diri
Peristiwa - Rabu, 24 Mei 2017 - 23:28 WIB

Aroma Sengit Tercium usai Bom Bunuh Diri

Aroma pascaledakan dugaan bom bunuh diri di Halte Busway Trans Jakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur tercium jelas, Rabu (24/5) malam. ...
Polisi Luka di Halte Busway Kp Melayu
Peristiwa - Rabu, 24 Mei 2017 - 22:58 WIB

Polisi Luka di Halte Busway Kp Melayu

Sekitar pukul 21.30 WIB terdengar ledakan keras di Halte Busway Kampung Melayu, Rabu (24/5). Informasi yang dikumpulkan, tiga petugas kepolisian ...