Kamis, 19 Januari 2017 | 15.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 13:43 WIB

IMG-17752

Pertambangan. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Berganti mengingatkan pemerintah untuk mengurungkan rencana relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat). Kalau nekat akan menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi investor yang telah membangun smelter di Indonesia.

Belum lagi pengenaan pajak ekspor (pada persentase tertentu) yang melekat pada kebijakan relaksasi juga teridentifikasi sebagai export restriction dalam konteks non tarif barriers.

“Hal ini tersebut tentunya membuka potensi Indonesia dapat kembali diprotes oleh WTO (World Trade Organaziton) ataupun digugat oleh investor asing ke lembaga arbitrase internasional dengan menggunakan mekanisme Internasional for Sentlement of Investment Disputes (ICSID),” tuturnya dalam diskusi publik di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Sebelumny Pemerintah Indonesia memberi lampu hijau bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor konsentrat selama lima tahun.

Izin ekspor mineral hasil tambang diberikan dengan alasan perusahaan membutuhkan sumber dana untuk menyelesaikan pabrik pemurnian mineral (smelter).

“Kami memberikan waktu antara tiga sampai lima tahun untuk membangun smelter,” kata Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan saat itu.

Pemerintah pun sudah memutuskan untuk merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Poin terpenting dalam revisi tersebut adalah kesempatan melanjutkan pembangunan pabrik pemurnian mineral.

Dengan relaksasi itu, pemerintah berharap perusahaan besar segera memulai pembangunan smelter. Sementara itu, perusahaan kecil bisa bekerja sama dengan perusahaan besar.

Luhut menegaskan, relaksasi izin ekspor diberikan secara bertingkat sesuai progres pembangunan smelter.

Selain itu, ada bea keluar yang besarannya bertingkat. Besarannya masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Tambahan waktu tersebut punya konsekuensi tegas dari Kementerian ESDM. Luhut kala itu menegaskan, bila ada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter pada akhir ketentuan, izin tambangnya akan dicabut.

Pemerintah juga membuka kesempatan pemilik kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan demikian, pemegang kontrak karya seperti Freeport dan Newmont bisa memperpanjang ekspor hingga Januari 2017.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 14:38 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di sebuah BUMN. Hal itu dikatakan Wakil ...
Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:59 WIB

Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melakukan penandatanganan kerjasama dengan China untuk mendatangkan 10 juta turis asal China ke Indonesia.Komisioner Ombudsman ...
Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:54 WIB

Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas

Rekontruksi kasus perampokan Pulomas yang menewaskan enam orang di rumah Dodi Triono, Jl Pulomas, Jakarta Timur yang dilakukan penyidik polisi, ...
Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:41 WIB

Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda

Berkas kasus makar dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI ...
Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:26 WIB

Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta masyarakat bersikap positif terkait bendera Merah Putih yang dibubuhi kalimat Tauhid ...
Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 12:12 WIB

Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM

Kondisi beruang kurus yang berada di Kebun Binatang (Bonbin) Bandung terkespose secara publik. Apalagi ada petisi "Penyelamatan beruang kelaparan di ...