Jumat, 23 Juni 2017 | 22.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Relaksasi Ekspor Mineral, Pemerintah Indonesia Berpotensi Digugat di Mahkamah Arbitrase

Reporter : Fadilah | Selasa, 11 Oktober 2016 - 13:43 WIB

IMG-17752

Pertambangan. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Berganti mengingatkan pemerintah untuk mengurungkan rencana relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat). Kalau nekat akan menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi investor yang telah membangun smelter di Indonesia.

Belum lagi pengenaan pajak ekspor (pada persentase tertentu) yang melekat pada kebijakan relaksasi juga teridentifikasi sebagai export restriction dalam konteks non tarif barriers.

“Hal ini tersebut tentunya membuka potensi Indonesia dapat kembali diprotes oleh WTO (World Trade Organaziton) ataupun digugat oleh investor asing ke lembaga arbitrase internasional dengan menggunakan mekanisme Internasional for Sentlement of Investment Disputes (ICSID),” tuturnya dalam diskusi publik di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2016).

Sebelumny Pemerintah Indonesia memberi lampu hijau bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor konsentrat selama lima tahun.

Izin ekspor mineral hasil tambang diberikan dengan alasan perusahaan membutuhkan sumber dana untuk menyelesaikan pabrik pemurnian mineral (smelter).

“Kami memberikan waktu antara tiga sampai lima tahun untuk membangun smelter,” kata Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan saat itu.

Pemerintah pun sudah memutuskan untuk merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Poin terpenting dalam revisi tersebut adalah kesempatan melanjutkan pembangunan pabrik pemurnian mineral.

Dengan relaksasi itu, pemerintah berharap perusahaan besar segera memulai pembangunan smelter. Sementara itu, perusahaan kecil bisa bekerja sama dengan perusahaan besar.

Luhut menegaskan, relaksasi izin ekspor diberikan secara bertingkat sesuai progres pembangunan smelter.

Selain itu, ada bea keluar yang besarannya bertingkat. Besarannya masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Tambahan waktu tersebut punya konsekuensi tegas dari Kementerian ESDM. Luhut kala itu menegaskan, bila ada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter pada akhir ketentuan, izin tambangnya akan dicabut.

Pemerintah juga membuka kesempatan pemilik kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan demikian, pemegang kontrak karya seperti Freeport dan Newmont bisa memperpanjang ekspor hingga Januari 2017.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa
Hukum - Jumat, 23 Juni 2017 - 21:42 WIB

Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa

CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran SMS yang dikirimkan kepada jaksa Yulianto diduga mengandung unsur ancaman. ...
Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina
Politik - Jumat, 23 Juni 2017 - 20:41 WIB

Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina

Ribuan massa dari Voice of Palestine, Garda Suci Merah Putih dan Solidaritas Muslimin Indonesia untuk Al-Quds mendatangi Kedutaan Besar Amerika ...
Jalanan Jakarta Mulai Lengang
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 17:18 WIB

Jalanan Jakarta Mulai Lengang

Ibukota Jakarta tak lagi sesumpek biasanya. Setiap tahun menjelang Lebaran, puluhan bahkan ratusan ribu orang pergi menuju kampung halaman untuk berkumpul ...
Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 16:36 WIB

Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun

Polisi menyebutkan selama Ramadhan, angka kriminalitas cukup mengalami penurunan hingga antara 20 sampai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk arus ...
Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 10:56 WIB

Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik

Presiden Jokowi yang direncakan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah di Jakarta turut mengucapkan selamat mudik kepada masyarakat ...
1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 06:07 WIB

1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

PT Jasa Marga (Persero) TBk memprediksikan jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta pada musim Lebaran 2017 ini, mencapai 1,6 juta."Berdasarkan ...