Kamis, 23 Maret 2017 | 09.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>GAPPRI Minta Ditjen Cukai Perketat Pengawasan Rokok Illegal

GAPPRI Minta Ditjen Cukai Perketat Pengawasan Rokok Illegal

Reporter : Fadilah | Rabu, 12 Oktober 2016 - 13:07 WIB

IMG-17774

Ilustrasi Cukai Rokok (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Kretek Indonesia (GAPPRI) Ismanu berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat lebih memperketat dalam pengawasan dan menindak peredaran rokok illegal. Hal tersebut menyusul dikeluarkannya keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kenaikan cukai hasil tembakau.

Kata dia kenaikan cukai hasil tembakau dapat menyuburkan peredaran rokok dengan cukai palsu atau rokok illegal ditanah air. Pasalnya jika harga rokok legal lebih mahal jika dibandingkan dengan harga rokok illegal, maka hal tersebut dapat memicu konsumen untuk mencari rokok illegal.

“Dengan adanya pengetatan pengawasan dan tindakan tegas rokok ilegal akan semakin berkurang, dan diharapkan pasar akan diisi oleh industri rokok yang taat aturan,” tuturnya di Jakarta, Rabu, (12/10).

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor 147/PMK.010/2016.

Berdasarkan PMK kebaikan tarif tertinggi adalah 13,46% untuk jenis hail tembakau Sugaret Putih Mesin (SPM) dan terendah adalah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%.

Selain itu pemerintah juga menaikan harga jual eceran (HJE) rokok dengan rata-rata 12,26%.

Hal utama yang menjadi kenaikan tersebut adalah pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok illegal, dan penerimaan cukai.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...