Kamis, 26 April 2018 | 14.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>GAPPRI Minta Ditjen Cukai Perketat Pengawasan Rokok Illegal

GAPPRI Minta Ditjen Cukai Perketat Pengawasan Rokok Illegal

Reporter : Fadilah | Rabu, 12 Oktober 2016 - 13:07 WIB

IMG-17774

Ilustrasi Cukai Rokok (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Kretek Indonesia (GAPPRI) Ismanu berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat lebih memperketat dalam pengawasan dan menindak peredaran rokok illegal. Hal tersebut menyusul dikeluarkannya keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kenaikan cukai hasil tembakau.

Kata dia kenaikan cukai hasil tembakau dapat menyuburkan peredaran rokok dengan cukai palsu atau rokok illegal ditanah air. Pasalnya jika harga rokok legal lebih mahal jika dibandingkan dengan harga rokok illegal, maka hal tersebut dapat memicu konsumen untuk mencari rokok illegal.

“Dengan adanya pengetatan pengawasan dan tindakan tegas rokok ilegal akan semakin berkurang, dan diharapkan pasar akan diisi oleh industri rokok yang taat aturan,” tuturnya di Jakarta, Rabu, (12/10).

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor 147/PMK.010/2016.

Berdasarkan PMK kebaikan tarif tertinggi adalah 13,46% untuk jenis hail tembakau Sugaret Putih Mesin (SPM) dan terendah adalah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%.

Selain itu pemerintah juga menaikan harga jual eceran (HJE) rokok dengan rata-rata 12,26%.

Hal utama yang menjadi kenaikan tersebut adalah pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok illegal, dan penerimaan cukai.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...