Selasa, 26 September 2017 | 01.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 Oktober 2016 - 14:08 WIB

IMG-17793

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan pernyataan sikap resmi pada 11 Oktober lalu merupakan sikap dan pernyataan keagamaan MUI. Artinya pernyataan setiap pengurus jika isinya menjelaskan sikap MUI tersebut, maka itu bagian pernyataan resmi MUI.

Akan tetapi jika pernyataan pengurus di luar pernyataan tertulis tersebut, maka itu adalah pernyataan hak pribadi pengurus.

Untuk itu sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan MUI juga tetap teguh pada pernyataan resmi tersebut karena tugas MUI adalah membimbing umat dan menjaga negara.

“Jadi saya jelaskan, tidak ada tekanan dan intervensi. Pernyatan resmi itu semata-mata sikap keagamaan MUI,” ungkap Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini, menjelaskan MUI berharap masyarakat tetap tenang dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi dan mempercayakan dan membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum kasus ini.

Kiai Ma’ruf juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut jika MUI memihak salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta

Soal proses tabayyun (klarifikasi) yang dipertanyakan Nusron Wahid dalam salah satu program ICL di televisi swasta lalu, MUI yang dituding tidak menghadirkan Ahok, Kiai Ma’ruf mengaku proses tabayyun cukup melihat isi video dan konten pembicaraan Ahok.

“Lagi pula, MUI tidak dalam konteks menghakimi. MUI juga tidak pula berada dalam konteks tafsir dan tidak menafikkan adanya tafsir yang lain, yang MUI bahas adalah ucapan yang memberikan tafsiran yang dianggap membohongi,” kata Ra’is Aam PBNU ini.

MUI juga ingin aspirasi elemen masyarakat terkait kasus ini telah disampaikam melalui saluran penegakan hukum tanpa main hakim atau pengerahan massa.

“Kalau memang tetap perlu pengerahan massa, itu hak masyarakat, tapi kami berharap tetap menjaga perilaku terpuji dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 00:34 WIB

Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan satu mobil truk pikap yang mencurigakan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam. ...
Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik
Pendidikan - Selasa, 26 September 2017 - 00:06 WIB

Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung berpesan setelah selesai menimba ilmu di perguruan tinggi, keinginan para mahasiswa dan orang tua ...
Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad
Peristiwa - Senin, 25 September 2017 - 23:31 WIB

Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad

Mabes Polri menyatakan bahwa pembelian senjata untuk mempersenjatai anggota Polri adalah dari PT Pindan dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 pucuk ...
Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 23:16 WIB

Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat

CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito memberikan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah ...
IKM perlu manfaatkan platform digital
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 22:31 WIB

IKM perlu manfaatkan platform digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena dari jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih jiwa, sekitar 93,4 juta ...
Negara hemat 500 juta dolar AS dari proyek pengembangan Lapgas Unitisasi Jambaran
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 18:48 WIB

Negara hemat 500 juta dolar AS dari proyek pengembangan Lapgas Unitisasi Jambaran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mewakili Presiden Jokowi, Senin (25/9), melakukan Peletakan Batu Pertama Proyek Pengembangan ...