Tuesday, 17 July 2018 | 18.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

Reporter : Rakisa | Thursday, 13 October 2016 - 14:08 WIB

IMG-17793

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan pernyataan sikap resmi pada 11 Oktober lalu merupakan sikap dan pernyataan keagamaan MUI. Artinya pernyataan setiap pengurus jika isinya menjelaskan sikap MUI tersebut, maka itu bagian pernyataan resmi MUI.

Akan tetapi jika pernyataan pengurus di luar pernyataan tertulis tersebut, maka itu adalah pernyataan hak pribadi pengurus.

Untuk itu sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan MUI juga tetap teguh pada pernyataan resmi tersebut karena tugas MUI adalah membimbing umat dan menjaga negara.

“Jadi saya jelaskan, tidak ada tekanan dan intervensi. Pernyatan resmi itu semata-mata sikap keagamaan MUI,” ungkap Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini, menjelaskan MUI berharap masyarakat tetap tenang dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi dan mempercayakan dan membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum kasus ini.

Kiai Ma’ruf juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut jika MUI memihak salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta

Soal proses tabayyun (klarifikasi) yang dipertanyakan Nusron Wahid dalam salah satu program ICL di televisi swasta lalu, MUI yang dituding tidak menghadirkan Ahok, Kiai Ma’ruf mengaku proses tabayyun cukup melihat isi video dan konten pembicaraan Ahok.

“Lagi pula, MUI tidak dalam konteks menghakimi. MUI juga tidak pula berada dalam konteks tafsir dan tidak menafikkan adanya tafsir yang lain, yang MUI bahas adalah ucapan yang memberikan tafsiran yang dianggap membohongi,” kata Ra’is Aam PBNU ini.

MUI juga ingin aspirasi elemen masyarakat terkait kasus ini telah disampaikam melalui saluran penegakan hukum tanpa main hakim atau pengerahan massa.

“Kalau memang tetap perlu pengerahan massa, itu hak masyarakat, tapi kami berharap tetap menjaga perilaku terpuji dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...