Kamis, 23 Maret 2017 | 09.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 Oktober 2016 - 14:08 WIB

IMG-17793

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan pernyataan sikap resmi pada 11 Oktober lalu merupakan sikap dan pernyataan keagamaan MUI. Artinya pernyataan setiap pengurus jika isinya menjelaskan sikap MUI tersebut, maka itu bagian pernyataan resmi MUI.

Akan tetapi jika pernyataan pengurus di luar pernyataan tertulis tersebut, maka itu adalah pernyataan hak pribadi pengurus.

Untuk itu sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan MUI juga tetap teguh pada pernyataan resmi tersebut karena tugas MUI adalah membimbing umat dan menjaga negara.

“Jadi saya jelaskan, tidak ada tekanan dan intervensi. Pernyatan resmi itu semata-mata sikap keagamaan MUI,” ungkap Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini, menjelaskan MUI berharap masyarakat tetap tenang dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi dan mempercayakan dan membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum kasus ini.

Kiai Ma’ruf juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut jika MUI memihak salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta

Soal proses tabayyun (klarifikasi) yang dipertanyakan Nusron Wahid dalam salah satu program ICL di televisi swasta lalu, MUI yang dituding tidak menghadirkan Ahok, Kiai Ma’ruf mengaku proses tabayyun cukup melihat isi video dan konten pembicaraan Ahok.

“Lagi pula, MUI tidak dalam konteks menghakimi. MUI juga tidak pula berada dalam konteks tafsir dan tidak menafikkan adanya tafsir yang lain, yang MUI bahas adalah ucapan yang memberikan tafsiran yang dianggap membohongi,” kata Ra’is Aam PBNU ini.

MUI juga ingin aspirasi elemen masyarakat terkait kasus ini telah disampaikam melalui saluran penegakan hukum tanpa main hakim atau pengerahan massa.

“Kalau memang tetap perlu pengerahan massa, itu hak masyarakat, tapi kami berharap tetap menjaga perilaku terpuji dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...