Sabtu, 18 November 2017 | 17.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 Oktober 2016 - 14:08 WIB

IMG-17793

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan pernyataan sikap resmi pada 11 Oktober lalu merupakan sikap dan pernyataan keagamaan MUI. Artinya pernyataan setiap pengurus jika isinya menjelaskan sikap MUI tersebut, maka itu bagian pernyataan resmi MUI.

Akan tetapi jika pernyataan pengurus di luar pernyataan tertulis tersebut, maka itu adalah pernyataan hak pribadi pengurus.

Untuk itu sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan MUI juga tetap teguh pada pernyataan resmi tersebut karena tugas MUI adalah membimbing umat dan menjaga negara.

“Jadi saya jelaskan, tidak ada tekanan dan intervensi. Pernyatan resmi itu semata-mata sikap keagamaan MUI,” ungkap Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini, menjelaskan MUI berharap masyarakat tetap tenang dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi dan mempercayakan dan membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum kasus ini.

Kiai Ma’ruf juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut jika MUI memihak salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta

Soal proses tabayyun (klarifikasi) yang dipertanyakan Nusron Wahid dalam salah satu program ICL di televisi swasta lalu, MUI yang dituding tidak menghadirkan Ahok, Kiai Ma’ruf mengaku proses tabayyun cukup melihat isi video dan konten pembicaraan Ahok.

“Lagi pula, MUI tidak dalam konteks menghakimi. MUI juga tidak pula berada dalam konteks tafsir dan tidak menafikkan adanya tafsir yang lain, yang MUI bahas adalah ucapan yang memberikan tafsiran yang dianggap membohongi,” kata Ra’is Aam PBNU ini.

MUI juga ingin aspirasi elemen masyarakat terkait kasus ini telah disampaikam melalui saluran penegakan hukum tanpa main hakim atau pengerahan massa.

“Kalau memang tetap perlu pengerahan massa, itu hak masyarakat, tapi kami berharap tetap menjaga perilaku terpuji dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...