Jumat, 21 Juli 2017 | 13.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

MUI Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok kepada Kepolisian

Reporter : Rakisa | Kamis, 13 Oktober 2016 - 14:08 WIB

IMG-17793

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan pernyataan sikap resmi pada 11 Oktober lalu merupakan sikap dan pernyataan keagamaan MUI. Artinya pernyataan setiap pengurus jika isinya menjelaskan sikap MUI tersebut, maka itu bagian pernyataan resmi MUI.

Akan tetapi jika pernyataan pengurus di luar pernyataan tertulis tersebut, maka itu adalah pernyataan hak pribadi pengurus.

Untuk itu sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan MUI juga tetap teguh pada pernyataan resmi tersebut karena tugas MUI adalah membimbing umat dan menjaga negara.

“Jadi saya jelaskan, tidak ada tekanan dan intervensi. Pernyatan resmi itu semata-mata sikap keagamaan MUI,” ungkap Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Pengasuh Pondok Pesantren “An-Nawawi” Tanara Banten ini, menjelaskan MUI berharap masyarakat tetap tenang dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi dan mempercayakan dan membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum kasus ini.

Kiai Ma’ruf juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut jika MUI memihak salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta

Soal proses tabayyun (klarifikasi) yang dipertanyakan Nusron Wahid dalam salah satu program ICL di televisi swasta lalu, MUI yang dituding tidak menghadirkan Ahok, Kiai Ma’ruf mengaku proses tabayyun cukup melihat isi video dan konten pembicaraan Ahok.

“Lagi pula, MUI tidak dalam konteks menghakimi. MUI juga tidak pula berada dalam konteks tafsir dan tidak menafikkan adanya tafsir yang lain, yang MUI bahas adalah ucapan yang memberikan tafsiran yang dianggap membohongi,” kata Ra’is Aam PBNU ini.

MUI juga ingin aspirasi elemen masyarakat terkait kasus ini telah disampaikam melalui saluran penegakan hukum tanpa main hakim atau pengerahan massa.

“Kalau memang tetap perlu pengerahan massa, itu hak masyarakat, tapi kami berharap tetap menjaga perilaku terpuji dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...