Rabu, 28 Juni 2017 | 05.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Reporter : Fadilah | Jumat, 14 Oktober 2016 - 11:36 WIB

IMG-17810

Menteri Yassona Laoly di acara diskusi publik bertema 'Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata', di Jakarta. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pengawasan pungli.

SK yang ditandatangani Menteri Yasonna Laoly tertanggal 13 Oktober 2016 itu, diperuntukan guna mengusut adanya praktik pungutan liar (pungli) di internal Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pemantau pemberantasan pungli, sudah dibentuk tim pemantaunya,” tuturnya dalam acara diskusi publik bertema ‘Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata’, di Jakarta, Jumat, (14/9).

Yasonna berujar dengan dikeluarkannya SK ini Eselon I dan kepala wilayah setempat harus melaksanakan instruksi tersebut.

Bahkan dia menghimbau agar para pejabat tinggi harus memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Jika tidak, maka akan ada sanksi berupa pemecatan.

“Apalagi jika pungli dan suap tersebut mengatasnamakan menteri,” katanya.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Presiden Jokowi meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Hal itu menyusul ditemukannya enam pelaku pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...