Kamis, 19 Januari 2017 | 09.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Reporter : Fadilah | Jumat, 14 Oktober 2016 - 11:36 WIB

IMG-17810

Menteri Yassona Laoly di acara diskusi publik bertema 'Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata', di Jakarta. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pengawasan pungli.

SK yang ditandatangani Menteri Yasonna Laoly tertanggal 13 Oktober 2016 itu, diperuntukan guna mengusut adanya praktik pungutan liar (pungli) di internal Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pemantau pemberantasan pungli, sudah dibentuk tim pemantaunya,” tuturnya dalam acara diskusi publik bertema ‘Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata’, di Jakarta, Jumat, (14/9).

Yasonna berujar dengan dikeluarkannya SK ini Eselon I dan kepala wilayah setempat harus melaksanakan instruksi tersebut.

Bahkan dia menghimbau agar para pejabat tinggi harus memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Jika tidak, maka akan ada sanksi berupa pemecatan.

“Apalagi jika pungli dan suap tersebut mengatasnamakan menteri,” katanya.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Presiden Jokowi meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Hal itu menyusul ditemukannya enam pelaku pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...