Senin, 21 Agustus 2017 | 15.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Kemenkumham Bentuk Tim Pengawas Pungli

Reporter : Fadilah | Jumat, 14 Oktober 2016 - 11:36 WIB

IMG-17810

Menteri Yassona Laoly di acara diskusi publik bertema 'Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata', di Jakarta. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pengawasan pungli.

SK yang ditandatangani Menteri Yasonna Laoly tertanggal 13 Oktober 2016 itu, diperuntukan guna mengusut adanya praktik pungutan liar (pungli) di internal Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pemantau pemberantasan pungli, sudah dibentuk tim pemantaunya,” tuturnya dalam acara diskusi publik bertema ‘Pelayanan dan Penegakan Hukum Pasti Nyata’, di Jakarta, Jumat, (14/9).

Yasonna berujar dengan dikeluarkannya SK ini Eselon I dan kepala wilayah setempat harus melaksanakan instruksi tersebut.

Bahkan dia menghimbau agar para pejabat tinggi harus memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Jika tidak, maka akan ada sanksi berupa pemecatan.

“Apalagi jika pungli dan suap tersebut mengatasnamakan menteri,” katanya.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Presiden Jokowi meminta praktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) harus dihilangkan dalam pelayanan publik di instansi pemerintah.

Hal itu menyusul ditemukannya enam pelaku pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:41 WIB

BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, wacana pembangunan gedung baru DPR bukanlah wacana yang datang ...
Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:38 WIB

Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elza Syarief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ...
Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:30 WIB

Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP

Pengacara Elza Syarief mengaku tidak pernah mengajarkan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Miryam S Haryani. Miryam merupakan terdakwa ...
JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 13:37 WIB

JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk tidak mencontoh tindakan Johannes Marliem yang merugikan ...
Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:55 WIB

Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mempertanyakan reaksi lambat KPK soal informasi adanya penyidik ...
Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:48 WIB

Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan

Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kinerja, Senin (21/8/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB.Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu ...