Kamis, 19 Januari 2017 | 09.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Reporter : Dian | Sabtu, 15 Oktober 2016 - 16:48 WIB

IMG-17853

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Setelah diberlakukannya pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh Presiden Joko Widodo, tak ketinggalan Polri juga menegaskan tak akan segan-segan untuk menindak oknum anggotanya yang terbukti melakukan praktek kotor tersebut.

Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, Oknum yang melakukan pungli tidak perlu berlindung di bawah instansi. Pasalnya, jika ketahuan oleh institusi, Polri tidak akan memberikan perlindungan dan toleransi sedikitpun.

“Kalau ada yang melakukan, jangan berlindung dibawah instansi. Kalau ketahuan tidak akan ada toleransi apapun.” Ujar Boy pada diskusi bertajuk Pungli Retorika dan Realitas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Boy menjelaskan, Polri bertekad membersihkan seluruh sektor pelayanan publik dari sektor praktik pungli, termasuk di internal polri. Hal tersebut juga sebagaimana sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sampai sejauh ini, Boy mengakui, polda sudah mengungkap kasus praktik pungli dibeberap wilayah, di antaranya Polda Sumatera Utara ada enam kasus, Jawa Barat ada empat, Nusa Tenggara Barat (NTB) ada dua kasus, Gorontalo satu kasus, Jambi sepuluh Kasus, dan Kepulauan Riau satu kasus. Sedangkan, Polda Metro Jaya sendiri ada 33 kasus yang sudah terungkap.

Boy berharap, momentum pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menjadi pelajaran keras untuk intropeksi.

“Jadi kami berharap momentum tersebut juga ditekankan oleh Kapolri. Jangan sampai ada anggotanya yang terlena” pungkas Boy.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...