Rabu, 24 Mei 2017 | 09.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Reporter : Dian | Sabtu, 15 Oktober 2016 - 16:48 WIB

IMG-17853

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Setelah diberlakukannya pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh Presiden Joko Widodo, tak ketinggalan Polri juga menegaskan tak akan segan-segan untuk menindak oknum anggotanya yang terbukti melakukan praktek kotor tersebut.

Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, Oknum yang melakukan pungli tidak perlu berlindung di bawah instansi. Pasalnya, jika ketahuan oleh institusi, Polri tidak akan memberikan perlindungan dan toleransi sedikitpun.

“Kalau ada yang melakukan, jangan berlindung dibawah instansi. Kalau ketahuan tidak akan ada toleransi apapun.” Ujar Boy pada diskusi bertajuk Pungli Retorika dan Realitas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Boy menjelaskan, Polri bertekad membersihkan seluruh sektor pelayanan publik dari sektor praktik pungli, termasuk di internal polri. Hal tersebut juga sebagaimana sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sampai sejauh ini, Boy mengakui, polda sudah mengungkap kasus praktik pungli dibeberap wilayah, di antaranya Polda Sumatera Utara ada enam kasus, Jawa Barat ada empat, Nusa Tenggara Barat (NTB) ada dua kasus, Gorontalo satu kasus, Jambi sepuluh Kasus, dan Kepulauan Riau satu kasus. Sedangkan, Polda Metro Jaya sendiri ada 33 kasus yang sudah terungkap.

Boy berharap, momentum pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menjadi pelajaran keras untuk intropeksi.

“Jadi kami berharap momentum tersebut juga ditekankan oleh Kapolri. Jangan sampai ada anggotanya yang terlena” pungkas Boy.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...