Senin, 23 Oktober 2017 | 22.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Polri: Polda Sumatera Utara Ada 6 Kasus Pungli yang Diungkap

Reporter : Dian | Sabtu, 15 Oktober 2016 - 16:48 WIB

IMG-17853

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Setelah diberlakukannya pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh Presiden Joko Widodo, tak ketinggalan Polri juga menegaskan tak akan segan-segan untuk menindak oknum anggotanya yang terbukti melakukan praktek kotor tersebut.

Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, Oknum yang melakukan pungli tidak perlu berlindung di bawah instansi. Pasalnya, jika ketahuan oleh institusi, Polri tidak akan memberikan perlindungan dan toleransi sedikitpun.

“Kalau ada yang melakukan, jangan berlindung dibawah instansi. Kalau ketahuan tidak akan ada toleransi apapun.” Ujar Boy pada diskusi bertajuk Pungli Retorika dan Realitas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Boy menjelaskan, Polri bertekad membersihkan seluruh sektor pelayanan publik dari sektor praktik pungli, termasuk di internal polri. Hal tersebut juga sebagaimana sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sampai sejauh ini, Boy mengakui, polda sudah mengungkap kasus praktik pungli dibeberap wilayah, di antaranya Polda Sumatera Utara ada enam kasus, Jawa Barat ada empat, Nusa Tenggara Barat (NTB) ada dua kasus, Gorontalo satu kasus, Jambi sepuluh Kasus, dan Kepulauan Riau satu kasus. Sedangkan, Polda Metro Jaya sendiri ada 33 kasus yang sudah terungkap.

Boy berharap, momentum pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menjadi pelajaran keras untuk intropeksi.

“Jadi kami berharap momentum tersebut juga ditekankan oleh Kapolri. Jangan sampai ada anggotanya yang terlena” pungkas Boy.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...